KPK vs Polri

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 8 Agustus 2012 | 09:14 WIB
Penanganan kasus korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terus menjadi polemik berkepanjangan di santaero negeri ini.

Polemik ini dimulai, ketika KPK menetapkan tersangka pada Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Irjen Pol Djoko Susilo.

Kasus yang melilit mantan Kakorlantas itu adalah pengadaan simulator roda dua dan roda empat tahun anggaran 2011 untuk pembuatan SIM di Korlantas Polri dengan nilai proyek lebih Rp190 miliar.

Tidak tanggung-tanggung, lapisan orang pintar di negeri ini, mulai pakar hukum, pakar politik sampai perguruan tinggi, bahkan Presiden melalui juru bicaranya dan Ketua Mahkamah Konsititusi, sudah angkat bicara.

Dari pembicaraan itu, tentu saja yang diangkat adalah dasar hukum antara berdirinya kedua institusi di tanah air.

Kondisi ini tentu saja menimbulkan pro kontra, apakah yang berhak itu KPK atau Polri.

Jika saja pengambil kebijakan di negeri ini tidak menemukan titik terang, bagaimana menengahi penanganan perkara korupsi di institusi Polri ini, dikhawatirkan menimbulkan polemik dan sangat mungkin membangun peradaban tidak baik, terutama dalam penegakan hukum di tanah air.

Yang jelas, dasar hukum, keberadaan Polri didasari UUD 1945 dan KPK sendiri dinaungi UU.

Sementara jika merunut penanganan perkaranya, disebut-sebut KPK lebih dahulu melakukan penyidikan dan sudah dimulai sejak Januari baru kemudian disusul tim penyidik Polri.

Persoalannya sekarang adalah, ada kehawatiran tersembunyi, jika dugaan korupsi itu di tangani Mabes Polri, itu sama saja dengan ‘’jeruk minum jeruk’’.

Kira-kira seperti itulah, kehawatiran yang terbangun dari para pakar hukum dan mayoritas masyarakat Indonesia yang sudah dengan lantang bersuara tentang KPK vs Polri.

Sementara Polri sendiri, tetap bersikukuh bahwa penanganan kasus ini akan ditangani secara propesional, karena Polri memang memiliki penyidik handal dengan kemampuan yang sudah terlatih.

Dengan kondisi itu, sudah sangat jelas, bahwa tujuan utamanya adalah akan memberantas korupsi di negeri ini, sehingga siapapun yang menangani kasus ini, muaranya pasti ke pengadilan.

Yeng jelas, hukum tetap hukum, dan para pihak yang menginginkan hukum tegak di negeri ini, sudah pernah bersepakat mempertahankan keberadaan KPK, karena dinilai masih sangat dibutuhkan untuk penegakan hukum.

Ini ditambah lagi, bahwa lembaga superbody ini tidak memerlukaan izin siapapun untuk memeriksa pejabat aktif di negeri Indonesia tercinta ini.

Atas dasar pikir itu, akankah berlabuh penanganan perkara yang melibatkan jenderal aktif ini di satu intitusi, ataukah tetap saja ditangani dua institusi resmi negara yang tugasnya mengamankan keuangan negara dari penguasaan tangan-tangan tidak bersih.

Sebagai anak bangsa dan warga negara yang baik, pastilah menginginkan yang terbaik.

Persoalannya, apakah keinginan anak bangsa yang sama sekali tidak punya andil dalam sebuah kebijakan dapat melakukaan tindakan atau hanya menjadi penonoton, semua itu diserahkan kepada pemimpin negeri ini. Selamat berjuang bangsaku.***

Editor : Rindra Yasin