“Menjemput tuah menjunjung marwah”, demikian pepatah Melayu. Siapa yang menjaga kehormatan, memuliakan akhlak, dan memelihara kualitas diri sendiri, maka sesungguhnya ia sedang menjemput keberuntungan dan kejayaan dalam hidupnya.
Begitu pula dengan sebuah negeri, jika para anak negerinya tak setia menjunjung kesebatian nilai-nilai luhur dalam mengolah anugerah yang diperolehnya, maka dipastikan negeri itu gagal menjemput tuahnya, yaitu keadilan dan kemakmuran.
Tuah pada hakikatnya adalah spirit, semangat, atau harapan yang memotivasi suatu masyarakat untuk berubah. Namun tuah itu bakal rusak tatkala marwah diluluh-lantakkan.
Cermin nyata dari pembentuk mutu marwah itu adalah para pemimpin negeri karena dalam diri merekalah tergambar karakter masyarakat yang menjadi pengikutnya.
Jelang sempena 55 Tahun Riau, banyak peristiwa menyentak nurani kita. Kasus suap dan korupsi kembali mencoreng kening negeri.
Para nakhoda lokal menghempas marwah daerah yang semestinya dijunjung dan dijaga.
Dari atas ke bawah; secara munfarid maupun berjamaah; bergantian antri diperiksa KPK dan menghadapi sidang pengadilan.
Berdasarkan data Kemendagri, mereka yang tersandera kasus korupsi (kurun 2004-2012 ini) berjumlah 173 dari 525 kepala daerah atau 32,6 persen dari yang terpilih dalam Pemilukada langsung.
Tahun ini saja (2012) Mendagri mencatat 155 kepala daerah tersandung masalah korupsi dengan 17 orang di antaranya adalah gubernur. Riau dengan 13 kepala daerah termasuk urutan nomor wahid dengan persentase 46 persen.
Belum lagi pemeriksaan terhadap belasan anggota DPRD Riau –di antaranya sudah ada yang divonis— turut memuramkan jati diri anak negeri. Dalam kolomnya Tabrani Rab (Riau Pos, 6 Mei 2012) secara lugas menyindir telak, “Dulu Berjuang Kini Beruang” atau beliau meminjam bahasa almarhum KH Zainuddin MZ, “Setelah dapat kursi lupa Ayat Kursi...”
Pemilukada Mubazir
Memang, agar tidak lupa diri, selayaknya kita para pengemban amanah rakyat, setiap bakda salat mendawamkan Ayat Kursi. Karena Allah SWT tidak tidur dan mengetahui setiap langkah bahkan apa yang disembunyikan dalam benak makhluk ciptaan-Nya.
Yang perlu diingat pula bahwa ongkos kursi itu sungguh mahal. Setiap dilangsungkan Pemilukada, miliaran dana APBD tersedot, juga dana publik lainnya. Di samping ongkos penyelenggaraan, biaya masing-masing calon bahkan lebih fantastis lagi.
Berdasarkan penelitian Fitra (2011) pada 14 daerah di Indonesia ditemukan bahwa 10 daerah terpaksa memangkas belanja program dan kegiatannya di bidang pendidikan dan kesehatan, pada tahun Pemilukada diselenggarakan.
Tak terasa, sewindu sudah demokrasi lokal dalam Pemilukada dilangsungkan di Republik ini. Jika kita akumulasikan, sudah berapa puluh trilliun uang negara dihabiskan untuk helat Pemilukada seluruh Indonesia selama 8 tahun penyelenggaraannya?
Jumlah yang amat luar biasa. Namun, apa yang dihasilkan? Sungguh mengecewakan, buah dari demokrasi lokal itu justru menjadi kontestasi pemimpin-pemimpin nan tak elok!
Banyak analisis dan pengamat yang menyatakan bahwa ini semua merupakan ekses negatif dari tingginya biaya pencalonan dan praktik money politic.
Banyak kepala daerah terdesak mengejar pengembalian modal sosialisasi dan kampanye yang acapkali nilainya di luar akal sehat. Ekses lain dari besarnya biaya Pemilukada adalah negosiasi antara KPUD dan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri.
Oknum-oknum KPUD yang nakal, ada yang memainkan jurus negosiasi untuk melambungkan anggarannya. Atau sebaliknya, pihak KPUD justru tersandera anggaran sehingga akhirnya mereka terpaksa tunduk pada permainan tidak fair petahana (incumbent).
Jika demikian adanya, maka bukankah penyelenggaraan Pemilukada langsung selama ini alih-alih bermanfaat malah mubazir? Lantas apa langkah yang harus kita lakukan?
Jangan Biarkan Calon Bermasalah
Maksud Pemilukada langsung sebenarnya luhur, yaitu agar kedaulatan rakyat daerah dapat dijunjung. Namun, sistem ini juga selayaknya bisa menjamin munculnya nakhoda lokal yang membawa tuah.
Nakhoda yang bukan saja piawai dalam mengelola dan mengarahkan biduk kapal menuju tujuannya tapi juga mereka yang lulus prasyarat utama moral keteladanan pemimpin yaitu memiliki integritas tinggi.
Dengan semakin banyaknya kepala daerah dan wakil rakyat yang menjadi tersangka —bahkan menjadi narapidana— tentu menjadi persoalan besar bagi daerah.
Bukan saja laju roda pemerintahan menjadi tersendat tapi moral masyarakat juga ikut terlucuti. Para tokoh pilihan sudah memberikan contoh yang buruk sehingga masyarakat terjerembab dalam krisis keteladanan.
Seorang Nakhoda daerah selayaknya menjadi solution maker, juga garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Jika sang nakhoda diberatkan kepalanya oleh beban-beban masalah sendiri, tentu tak banyak pikirannya bisa tercurah untuk daerah.
Ia akan terlalu sibuk berkutat mengobati sakit peningnya, sementara angin di lautan semakin kencang dan gelombang kian meninggi.
Kita tentu tak bisa membiarkan lagi munculnya tokoh-tokoh bermasalah atau diyakini turut bermasalah dalam panggung kepemimpinan Riau.
Lancang Kuning yang sarat masalah ini bisa karam jika dipimpin nakhoda semacam itu. Kapal tradisional ini juga belum dilengkapi sistem autopilot, meski kapal induknya (baca: NKRI) disinyalir berlayar tanpa nakhoda.
Sebelum segalanya terlanjur, pencegahan adalah utama. Saat ini terindikasi banyak sekali incumbent, bahkan tokoh-tokoh bermasalah ikut terjun kembali meramaikan bursa kepemimpinan Riau baik di tingkat kabupaten/kota maupun propinsi.
Untuk mencegah hal tersebut setidaknya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, antara lain sistem penyelenggaraan Pemilukada ke depan. Pertama, perlu diatur mekanisme pencegahan calon bermasalah berupa aturan yang tegas dan menghindari multitafsir.
Bahwa misalnya siapa saja yang berstatus saksi, tersangka, terdakwa ataupun terpindana tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon.
Demikian pula soal waktu pidana kurungan, baik pidana 5 (lima) tahun atau kurang dari itu jika telah berkekuatan hukum tetap maka sang kepala daerah harus diberhentikan secara permanen.
Demikian pula peran KPK untuk mempercepat pengusutan para incumbent agar tidak terlanjur mendaftarkan dirinya sebagai calon di Pemilukada berikutnya. Kedua, soal biaya Pemilukada.
Potensi korupsi akibat tingginya biaya untuk menjadi kepala daerah ini perlu menjadi perhatian penting dalam pembenahan aturan Pemilukada.
Agar jati diri bisa kembali, Riau perlu karakter pemimpin baru yang mampu menjemput tuah. Seseorang yang memiliki integritas, komitmen moral, dan track record bersih. Juga sekaligus berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah.
Tentunya dukungan moral dan pilihan seluruh anak negeri jualah yang menjadi penentu mewujudnya beragam tuah dan kegemilangan Riau di masa depan. Wallahu a’lam. Dirgahayu Riau ke-55! Jayalah tanah, air, dan udara kami, Negeri Melayu, Bumi Lancang Kuning.***
Intsiawati Ayus Anggota DPD/MPR RI Dapil Riau. Editor : Rindra Yasin