CSR dan Paradigma Baru Perusahaan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 5 September 2012 | 09:07 WIB
Kesadaran perusahaan dalam melaksanakan program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) kian tumbuh dan berkembang.

Program CSR ini sangat strategis, karena CSR  bukan hanya sekadar kegiatan yang sifatnya charity atau  program balas kasihan belaka  perusahaan.

Program CSR ini akan diarahkan untuk tumbuh dan berkembang  yang sifatnya  membangun kebersamaan untuk saling  menguntungkan.

Artinya ada pola pemberdayaan masyarakat  dalam  mengatasi  permasalahan sosial dan kemiskinan di sekitar  lingkungan  perusahaan berada.

CSR merupakan program perusahaan yang  sangat diandalkan dan terus-menerus  dijaga kelanjutannya  untuk  untuk terus berkembang di dalam dunia bisnis.

Praktik CSR ini digunakan perusahaan dalam  rangka mengambil peran dan ikut serta menghadapi  perkonomian menuju pasar bebas.

Perkembangan pasar bebas yang telah membentuk  ikatan-ikatan ekonomi  dunia dengan terbentuknya  APEC, AFTA, dan sebagainya, telah mendorong perusahaan dari  berbagai penjuru dunia untuk secara bersama-sama melaksanakan aktivitasnya dalam rangka menyejahterakan   masyarakat di sekitarya.

Dalam Konfrensi Tingkat Tinggi Bumi (Earth Summit) di Rio de Janeiro,  Brazil (1992), menyepakati  perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (economic  growt) menjadi  pembangunan yang berkelanjutan (suistanable development).

Dalam prespektif perusahaan,   keterlanjutan  yang dimaksud adalah  merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha  yang  telah dirintis berdasarkan konsep  kemitraan dari masing-masing stakeholders.

Ada lima  elemen  sehingga  konsep   pembangunan  yang berkelanjutan bagi  perusahaan dalam menjalankan praktek  CSR mencapai sasaran, yakni  ketersediaan dana,  misi lingkungan, tanggung  jawab sosial, terimplementasi  ke dalam  kebijakan (corporate, masyarakat,  dan  pemerintah, dan mempunyai nilai keuntungan.

Agar pelaksanaan CSR yang di da lamnya terkandung konsep responsibility, penekanan yang signifikan harus diberikan kepada kepentingan-kepentingan stakeholders  perusahaan.

Artinya, di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan-kepentingan stakeholders, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya, sedangkan stakeholders  perusahaan dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak  yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, termasuk di dalamnya  karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat,  lingkungan  sekitar dan pemerintah sebagai regulator.  

CSR  dapat juga kita sebut  sebagai gagasan baru atau strategi baru  dalam perusahaan yang berorientasi kepada bisnis yang berkelanjutan, perusahaan tidak lagi  dihadapkan pada tanggung  jawab  yang berpijak  pada single botom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (financial) saja.

Tapi tanggung  jawab  perusahaan  harus berpijak pada triple bottom lines.

Di sini bottom lines lainnya selain finansial, adalah sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).

Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial  dan lingkungan hidup.

Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai  tempat dan waktu muncul  ke permukaan terhadap perusahaan yang  dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidupnya.

Perusahaan-perusahaan yang mempunyai reputasi bagus, mempunyai standar hubungan dan citra yang positif dengan para stakeholders dan selalu mendapat kehormatan dalam kegiatan-kegiatan perusahaan akan mendapat kemudahan, bantuan-bantuan yang  signifikan dan mendapat kenikmatan dalam enam hal, yakni hubungan yang positif dengan pemerintah setempat;  hubungan yang baik dengan para pemuka masyarakat;  risiko krisis dan ancaman yang relatif kecil; rasa kebanggaan dalam organisasi dan di antara khalayak sasaran, baik internal maupun eksternal; dan yang terakhir, meningkatkan kesetiaan para staf perusahaan.

Ada empat sisi model dari struktur CSR yang menjadi pegangan perusahaan dalam tanggung jawab ekonomis, yaitu berbisnis dan mendapatkan profit. Selain itu, ada tanggung jawab legal, artinya keharusan membayar pajak, memenuhi persyaratan Amdal, dan lain-lain.

Di luar  itu ada tanggung jawab ethical atau etis, misalnya perusahaan berlaku fair, tidak membeda-bedakan ras, gender, tidak korupsi, dan hal hal lainnya.

Sementara  yang keempat  adalah tanggung jawab discretionary,  tanggung jawab yang seharusnya tidak harus dilakukan, tapi perusahaan melakukan juga atas kemauan sendiri.

Dalam melakukan praktik CSR, prilaku pengusaha  dan sistem perusahaan dalam mengembangkan CSR cukup beragam.

Dari kelompok yang sama sekali tidak  melaksanakan program CSR sampai kelompok yang menjadikan CSR  sebagai nilai inti (core value) dalam menjalankan usahanya (program CSR).

Saya membagi ke dalam empat kelompok perusahaan terkait dalam menjalankan praktik CSR. Yakni kelompok hitam,  kelompok merah, kelompok  biru dan  kelompok  hijau.

Dari ke empat kelompok tersebut, kelompok keempat yaitu kelompok hijau yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk  menjalankan program CSR.

Kelompok hijau merupakan kelompok yang sepenuh hati melaksanakan praktik CSR. Mereka telah menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggap sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan, dan menjadikannya sebagai modal sosial (ekuitas).

Karenanya, mereka meyakini, tanpa melaksanakan CSR, mereka tidak memiliki modal yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha mereka.

Mereka sangat memperhatikan aspek lingkungan, aspek sosial, dan kesejahteraan karyawannya serta melaksanakan prinsip transparasi dan akuntabilitas. Kelompok ini juga memasukkan CSR sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam  model bisnis atas dasar kepercayaan  bahwa suatu usaha harus mempertimbangkan aspek  lingkungan dan sosial.

Kelompok ini tidak saja mendapat citra positif, tetapi juga kepercayaan  dari masyarakat yang selalu siap  membela keberlanjutan usaha kelompok ini, tak mengherankan kelompok hijau diyakini akan mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan.     

Peran Masyarakat dan Pemerintah  
Keberadaan dan peran perusahaan tidaklah terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sebagai penjamin  keamanan dan penegak hukum, serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif akanlah sangat menentukan dalam berkelanjutan hidup perusahaan.

Selain itu pemerintah dituntut untuk melakukan intervensi pasar melalui pajak. Pemerintah juga diharapkan untuk berinisiatif  membentuk forum stakeholders  sebagai wadah kemitraan yang disertai kegiatan dan indikator kinerja yang nyata.

Seperti juga perusahaan yang dituntut untuk melakukan CSR maka pemerintah harus pula memenuhi political accountability terhadap warga negara pemberi mandat.

Saat ini terdapat pro dan kontra jika pemerintah daerah kurang berfungsi dan mendorong perusahaan terutama dalam industri ekstraktif menjadi quasi goverment.

Di satu pihak, hal ini akan menurunkan kewibawaan   dan peran pemerintah, namun di lain pihak hal ini merupakan upaya pembelajaran  dalam pencapaian good governance.  

Hal itu  adalah satu ujian penting dari kinerja pemerintah adalah menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah sehingga mendukung segitiga kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat

Demikian juga masyarakat,  mempunyai peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah dengan perusahaan. Masyarakat diharapkan menjadi aktif dan mengoreksi dampak pembangunan, menyampaikan aspirasi publik, serta dinamisator keberdayaan publik.

Dalam hal ini masyarakat  harus dapat pula mengatasi aggotanya yang berprilaku negatif dengan pembuatan aturan perilaku.***

Riswan Suhairi, Praktisi PR dan Wakil Sekjen Serikat Pekerja Perkebunan di sebuah Perusahaan Perkebunan BUMN. Editor : Rindra Yasin