Harus diakui bahwa terpaan arus globalisasi dan berhembusnya gerakan reformasi telah menciptakan keparadoksan pada dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.
Globalisasi (yang menawarkan isu perdagangan bebas) dan reformasi (yang menawarkan isu desentralisasi) itu ternyata tidak hanya telah membuat masyarakat menjadi semakin seragam (homogen) melalui sistem standardisasi dalam teknologi informasi dan hal-hal komersial lain yang ditimbulkannya, tetapi juga telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia (terhadap identitas, citra diri, hingga nilai-nilai hidup) berubah.
Sekarang ini ukuran ideal menurut nilai-nilai lokal atas segala hal di hampir semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara telah terpinggirkan oleh pencitraan yang dilakukan secara masif oleh negara-negara maju, pengusung arus globalisasi itu.
Penayangan produk-produk budaya komersial dari Barat (Hollywood, London, atau Paris), misalnya, dengan segala atributnya yang prestisius telah menciptakan gap-gap terhadap lokalitas di negara-negara yang mengonsumsinya, termasuk Indonesia.
Sebagai akibatnya, meskipun mungkin tidak menyadari, masyarakat telah digiring pada ukuran ideal yang dicitrakannya: citra Indo-Eropa atau Amerika sehingga, tanpa disadari pula, diam-diam politik budaya masyarakat pun bergeser mengarah ke kapitalisme dan feodalisme global, menjauhi gerakan demokratisasi yang semula diperjuangkannya.
Kesuksesan arus globalisasi yang diembuskan oleh negara-negara maju itu terjadi, salah satunya (dan harus diakui), karena kelengahan kita.
Sebagai bangsa, praktis kita bukan bangsa pencipta (sebagai produsen), melainkan bangsa pengguna (sebagai konsumen).
Kita sudah tersihir untuk selalu mengagumi segala hal yang berbau asing sehingga, jika sempat mencipta (sesuatu) pun, kita sudah tidak lagi memiliki rasa percaya diri untuk sekadar membanggakannya.
Peristiwa penggantian merek obat pembasmi nyamuk (Sari Puspa menjadi Soffell) dan merek semen (Kujang dan Nusantara menjadi Holcim) beberapa tahun lalu, misalnya, dapat dijadikan contoh ketidakpercayaan diri itu.
Hal yang sama terjadi juga dalam berbahasa sehari-hari. Lihatlah, betapa riuhnya kata-kata asing (terutama Inggris) telah menghiasi semua bentuk komunikasi bangsa ini.
Dalam berbagai bentuk komunikasi, kata-kata asing itu berjejal tidak mewakili konsep-konsep baru (yang memang sedang dibutuhkan), tetapi berjejal menggusur kata-kata yang sudah ada.
Kata pertemuan, istirahat, dan kudapan, misalnya, saat ini semakin jarang disebut orang karena kata-kata itu telah digusur oleh kata meeting, break, dan snack.
Padahal, sebagaimana telah ditengarai banyak orang, konsep globalisasi itu pada dasarnya adalah produk manufaktur sosial politik negara-negara maju yang justru sedang memperkuat diri.
Dalam hal ini, John Naisbitt melalui bukunya, Global Paradox, telah membuktikannya. Buku itu menggambarkan betapa ketika dunia sedang teropsesi gerakan pengaburan batas-batas negara dan berupaya menjadi “satu”, ketika itu pula tengah terjadi gerakan pembentukan “negara baru”.
Terbentuknya Uni Eropa, misalnya, ditengarai Naisbitt sebagai indikator gerakan yang kemudian melahirkan konsep globalisasi itu.
Gambaran di atas menjadi sinyal yang kuat untuk penanganan dan pembinaan bahasa Indonesia yang lebih serius dan segera.
Hal itu dikarenakan bahasa Indonesia telah disumpahkan oleh para pemuda pada Sumpah Pemuda 1928, butir ketiga: menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Semangat pemuda itu harus dibangunkan kembali di tengah-tengah generasi muda yang sudah berada di era global sekarang ini. Semangat itu harus terus diturunkan dengan cara dan daya yang tepat agar perpindahan semangat dan tanggung jawab tersebut dapat berjalan secara terstruktur, tetapi terterima secara alamiah.
Bahasa di Ruang Publik
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membangkitkan semangat masyarakat (terutama generasi muda) agar memiliki kebanggaan terhadap bahasanya adalah pembenahan bahasa di ruang-ruang publik.
Disadari atau tidak, penggunaan bahasa di ruang-ruang publik itu akan berpengaruh besar pada sikap masyarakat dalam memersepsikan suatu bahasa.
Jika di ruang-ruang publik itu digunakan bahasa asing, misalnya, besar kemungkinan lambat laun akan membentuk persepsi masyarakat bahwa bahasa asing lebih utama daripada bahasa Indonesia (apalagi bahasa daerah).
Sebaliknya, jika di ruang-ruang publik itu digunakan bahasa Indonesia (atau bahasa daerah), dapat dipastikan tidak hanya persepsi masyarakat yang terbentuk (bahwa bahasa Indonesia [dan bahasa daerah] lebih utama daripada bahasa asing), tetapi juga rasa bangga untuk terus menggunakannya.
Mengapa? Karena penggunaan bahasa Indonesia (dan bahasa daerah) itu akan menjadi sarana bagi pembentukan sikap percaya diri masyarakat.
Mereka merasa dihargai karena bahasa yang mereka gunakan, yang sekaligus menjadi media sosialisasi budaya yang membentuk diri mereka, digunakan juga secara luas di tempat-tempat umum.
Dengan demikian, secara psikologis mereka pun akan merasa (aman) berada di negerinya sendiri.
Bagaimana dengan Riau, Pekanbaru khususnya? Rupanya, upaya Pemprov Riau untuk mewujudkan Provinsi Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu belum menempatkan masalah bahasa (Melayu) sebagai salah satu program prioritas.
Bahasa Melayu (Riau), sebagai unsur utama pembentuk kebudayaan Melayu, belum (jika tidak boleh dikatakan: tidak) mendapat perhatian serius.
Alih-alih membuat aturan (perda/pergub) tentang penggunaan bahasa Melayu, melaksanakan undang-undang atau aturan tentang bahasa yang sudah ada pun belum dilakukan oleh Pemprov Riau.
Perlu diketahui bahwa setidaknya telah diundangkan dua aturan tentang bahasa, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2009 (tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan) dan Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 (tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah). Sebagai akibatnya, karut-marut berbahasa pun terjadi. Masyarakat berbahasa secara suka-suka.
Mereka (terutama pendatang) cenderung menggunakan bahasa daerah asalnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pun di ruang-ruang publik dan media massa terlihat penggunaan bahasa asing (terutama Inggris) semakin merajalela.
Sekalipun demikian, kita pantas bersyukur karena pembangunan infrastruktur di Riau relatif memadai.
Di Pekanbaru, misalnya, kini telah berdiri megah banyak gedung. Jalan layang (fly over) pun telah membentang di Jalan Sudirman dan di persimpangannya dengan Jalan Tuanku Tambusai.
Bahkan, dalam kaitannya dengan Riau sebagai tuan rumah PON XVIII, di ibu kota provinsi ini juga telah dibangun berbagai arena/gelanggang (venue) olahraga.
Hal lain yang menggembirakan adalah sudah digunakannya bahasa Indonesia dalam penamaan bangunan itu, di samping penggunaan bentuk dan ornamen khas Melayu tentunya.
Sekarang ini masyarakat Riau boleh berbangga memiliki Stadion Utama Riau (bukan Riau Main Stadium) di Pekanbaru, sama bangganya memiliki Stadion Narasinga di Rengat dan Stadion Tuanku Tambusai di Bangkinang.
Bisa jadi hal inilah yang diharapkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal bahwa PON XVIII ini hendaknya bukan hanya sekedar pesta olahraga, melainkan juga dapat dijadikan momentum oleh Pekanbaru (dan Riau umumnya) untuk menunjukkan jati diri (Riau Pos, 3 September 2012). Dan kita pun tahu bahwa salah satu jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia.
Sayang, harapan gubernur itu tidak mendapat apresiasi yang baik dari seluruh kalangan.
Pengelola bandara (Angkasa Pura), misalnya, justru mengubah nama bandara yang semula sudah berbahasa Indonesia: Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menjadi berbahasa Inggris: Sultan Syarif Kasim II Int’l Airport.
Entah alasan apa yang melatarbelakangi pengubahan nama itu. Yang pasti perubahan nama itu dapat mengurangi kemegahan bangunan bandara yang sepertinya memang dirancang bernuansa Melayu (ditandai dengan ornamen khas Melayu), sebagai jati diri Riau.
Di samping itu, seperti telah disebutkan di muka, pengubahan nama itu juga memperlihatkan adanya rasa kurang percaya diri untuk berbangga hati.
Begitulah, dari hari ke hari bangsa ini kehilangan kebanggaan yang kian bertambah. Hampir di segala bidang kehidupan dalam percaturan kompetisi global, negeri ini kian kedodoran.
Kita seperti tengah berada dalam kutukan. Kita memang masih menjadi juara, tetapi juara dalam kompetisi korupsi. Kita juga masih bertitel “negara besar”, tetapi hanya dalam jumlah penduduk dan luas wilayah.
Satu-satunya kebanggaan yang paling mudah dan murah untuk dipertahankan, yakni bahasa Indonesia, pun mulai terancam keberadaannya.
Kenyataan itu menjadi penegas bahwa kita memang tengah dibelit krisis. Krisis jati diri dan/atau krisis harga diri? Wallahualam bissawab.***
Agus Sri Danardana, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau. Editor : Rindra Yasin