Kuota Habis, Ya Tambah Lagi

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 19 September 2012 | 08:56 WIB
Melihat masalah bahan bakar bersubsidi, seperti perokok yang tidak tahu dan tidak mau berhenti merokok. Kerugian sudah jelas dan terbukti: terserang aneka penyakit.

Solusi juga tak kalah jelas dan pasti manjur: stop merokok. Tapi, bukan masalah gampang dan bisa diputuskan secara cepat untuk mengakhiri kerugian dengan menerapkan solusi.

Begitu juga yang terjadi di negeri ini. Tak ada satu pun yang bisa membantah dampak dari pengucuran subsidi sulit tepat sasaran, seperti BBM bersubsidi.

Namun, tiap tahun jumlahnya bukan malah dikurangi, justru terus diperbesar. Pada pidato Nota Keuangan 2013 di DPR 16 Agustus lalu, Presiden SBY menyebutkan bahwa dana Rp193,8 triliun dialokasikan untuk subsidi BBM.

Jumlah itu naik dari anggaran subsidi BBM 2012 yang sebesar Rp137,5 triliun.

Sebagai perbandingan saja, total kebutuhan investasi mass rapid transit (MRT) di Jakarta, termasuk pembangunan fisik atau konstruksi, kereta, elektrik, sistem mekanis, dan biaya konsultan, mencapai Rp40 triliun.

Artinya, kita sebenarnya bisa membangun tiga MRT per tahun bila tidak ada subsidi BBM.

Dengan perhitungan untung rugi segamblang itu, pemerintah dan DPR kita lebih suka bermain wacana pembatasan BBM bersubsidi, bukan penghentian yang diikuti tahap pelaksanaannya.

 Kekhawatiran akan hilangnya popularitas yang absurd, tidak nyata, bahkan bisa jadi fatamorgana lebih diperhitungkan daripada terbakarnya uang negara menjadi asap di jalanan –yang jelas-jelas nyata dan terjadi tiap hari.

Sehingga, ketika Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini mengingatkan bahwa kuota BBM bersubsidi untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya akan habis dalam pekan ini, hal yang segera diputuskan adalah penambahan kuota lagi. Kalau begitu saja jalan keluarnya, wajar jika ada pertanyaan:

 “Lalu buat apa kuota ditetapkan dengan besaran yang dipastikan tidak akan cukup untuk satu tahun anggaran?”

Sejauh ini, kita tidak mendengar ada penyesalan dan keprihatinan terhadap kenyataan anggaran negara bakal tersedot lagi untuk menyubsidi BBM.

Dalam rapat kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR pekan lalu pun, tidak ada pembahasan bagaimana kuota habis itu dibiarkan dan aneka jurus pembatasan BBM bersubsidi yang rajin diwacanakan di media bisa diimplementasikan.

Yang dibahas malah kemungkinan penambahan kuota BBM bersubsidi tahun ini sebesar 4 juta kiloliter dan rencana volume kuota BBM bersubsidi tahun 2013 sebesar 46,01 juta kiloliter.

Dari perhitungan harga Rp237,4 miliar per 1 juta kiloliter, negara ini kembali membakar Rp194,7 triliun mulai bulan ini hingga tahun depan. Menghilangkan kesempatan membangun empat lagi sistem MRT dan menggantinya dengan asap di jalanan.***

Editor : Rindra Yasin