Transparansi Anggaran Parpol

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 19 Maret 2014 | 08:51 WIB
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) menegaskan bahwa partai politik (parpol) termasuk badan publik yang diberikan kewajiban untuk memenuhi hak publik atas informasi.

Pasal 15 UUKIP menegaskan, informasi publik yang wajib disediakan partai politik adalah: asas dan tujuan; program umum dan kegiatan partai politik; nama alamat dan susunan kepengurusan dan perubahannya; pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; mekanisme pengambilan keputusan partai; keputusan partai: hasil muktamar/kongres/munas/dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai terbuka untuk umum; dan/atau informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Frasa “undang-undang yang berkaitan dengan partai politik” sebagaimana dimaksud UUKIP tentu saja adalah undang-undang tentang partai politik.

Selain karena UUKIP memang menegaskan bahwa parpol merupakan badan publik, pendekatan untuk menyatakan suatu lembaga sebagai badan publik —yang berkewajiban memenuhi hak publik atas informasi— adalah pendekatan anggaran.

Yakni, apabila suatu lembaga mendapatkan dana anggaran —baik seluruh maupun sebagiannya— dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah (APBD), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Semua tentu mafhum, bahwa UUKIP merupakan produk politik. Disusun bersama oleh para DPR —yang berisikan para politisi— bersama pemerintah.

Menariknya, ketika para wakil rakyat yang dipilih melalui jalur parpol menyetujui untuk masuknya partai politik sebagai badan publik dengan kewajiban menjunjung transparansi, tentu mengindikasikan bahwa parpol di Indonesia sejatinya sudah sangat siap untuk bertransparansi.

Tentunya termasuk keterbukaan informasi anggaran. Dasar pertimbangan pendapat itu pula, yang membuat saya dalam alur pikir kali ini lebih menekankan tentang kewajiban partai politik dalam transparansi anggaran.

Kewajiban parpol untuk melakukan transparansi, tentu saja lebih disebabkan karena partai politik pada hakikatnya adalah milik publik.

Parpol merupakan representasi kepentingan rakyat dalam tataran berpolitik. Makanya, sebagai badan hukum, partai politik termasuk dalam kategori badan hukum publik, bukan badan hukum private.

Parpol sebagai wadah aspirasi politik rakyat, mengimplikasikan bahwa publik berhak untuk mengetahui seluruh informasi publik yang ada di parpol.

Karenanya transparansi partai politik, termasuk anggaran, sebenarnyalah suatu keniscayaan.

Seperti dinyatakan dalam Pasal 13 huruf (h) Undang-undang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik yang diubah dengan Undang-undang No2/ 2011 (UU Parpol), bahwa parpol diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat.

UU Parpol, menyatakan bahwa keuangan partai politik bersumber dari: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum  —dapat berupa uang, barang dan/atau jasa— dan bantuan keuangan dari APBN/APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Oleh karenanya, parpol diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya untuk diaudit, paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BPK selanjutnya akan melakukan audit tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk kemudian menyampaikannya kepada partai politik paling lambat satu bulan setelah diaudit.

Hasil pemeriksaan tersebut —sebagaimana dinyatakan dalam pasal 38 UU Parpol— terbuka untuk diketahui masyarakat.

Sumber keuangan parpol tentu saja merupakan pendapatan untuk pelaksanaan program-program —mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat— partai politik.

Selain bantuan APBN/APBD, sumber keuangan Parpol lainnya adalah sumbangan yang sah menurut hukum dengan didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian parpol. Pada tataran ini, sumbangan yang dimaksud dapat dibagi pada dua kategori.

Pertama, sumbangan perseorangan anggota parpol yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART Parpol. Kedua, sumbangan pihak lain (non-parpol) kepada partai politik dengan besaran sumbangannya dibatasi, yaitu maksimal Rp1 miliar sumbangan perorangan dalam waktu satu tahun anggaran, serta paling banyak Rp7,5 miliar sumbangan per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu satu tahun anggaran.

Bermaksud mengedepankan kejujuran dan transparansi, makanya parpol diperintahkan oleh negara melalui UU Partai Politik untuk mengelola sumber keuangannya melalui rekening kas umum parpol.

Pengurus parpol di setiap tingkatan diharuskan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran keuangan partainya.

Sesuai amanah undang-undang, pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan publik setiap satu tahun.

Hasil audit tersebut selanjutnya diumumkan ke publik dengan cara mempublikasikannya melalui media massa.

Asas keterbukaan anggaran pula, yang membuat parpol berkewajiban membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi: laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas.

Hanya saja, seperti terungkap dalam Seminar Keterbukaan Infromasi Parpol untuk Pemilu Berkualitas, yang ditaja Komisi Informasi Jawa Timur di Surabaya, pada akhir Oktober 2013 lalu, kendala yang dihadapi parpol saat ini adalah ketidakmampuan dalam membuat laporan keuangan sesuai standarisasi akuntansi.

Untuk itu, sepertinya sangat diperlukan menyusun regulasi khusus tentang tata cara laporan keuangan partai politik yang sesuai dengan standarisasi akuntansi.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk kejelasan neraca, arus kas dan laporan keuangan partai politik, sehingga memudahkan publik untuk memahaminya.

Tentang transparansi anggaran parpol, tentu juga termasuk pada tataran transparansi anggaran dana kampanye parpol dalam pemilu.

Dana kampanye peserta Pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel dan transparan.

Oleh karenanya, parpol diwajibkan untuk melaporkan besaran dana kampanye kepada KPU, sebagai penyelenggara pemilu.

Informasi mengenai hasil audit —oleh kantor akuntan publik— dari laporan dana kampanye tersebut merupakan hak publik untuk mengetahuinya serta menjadi kewajiban KPU untuk mengumumkannya ke publik, di antaranya melalui website KPU.

Tegasnya, transparansi anggaran merupakan kewajiban partai politik pada semua tingkatan. Mulai dari pusat hingga daerah. Sejatinya, transparansi anggaran parpol merupakan diantara upaya parpol dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Andaikan saja, masih ada parpol yang tertutup, dengan tidak mengedepankan transparansi, saya sangat percaya bahwa parpol dimaksud akan “dicuaikan” publik.

Bukankah, publik saat ini sudah sangat kritis dalam memilah dan memilih parpol yang akan menyalurkan aspirasi politiknya. Hasil pemilu, akan membuktikan asumsi ini.***

Mahyudin Yusdar, Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Editor : Rindra Yasin