Sekarat Daulat Rakyat

Rindra Yasin • Dipublikasikan Selasa, 16 September 2014 | 14:35 WIB
Terkejut, sungguh terkejut, begitulah yang saya dan juga mungkin banyak orang rasakan ketika mendengar perkembangan politik belakangan ini bahwa mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Masih segar dalam ingatan, beberapa bulan yang lalu sebelum gelaran pemilihan presiden digelar, hampir semua fraksi di DPR ingin tetap mempertahankan Pilkada di segala tingkatan dilakukan langsung oleh rakyat.

 Dari sembilan fraksi di DPR, ketika itu hanya satu fraksi yang mendukung usulan pemerintah untuk mengembalikan Pilkada kabupaten/kota ke DPRD, sedangkan Pilkada provinsi tetap langsung oleh rakyat, yakni Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Namun kini telah berbalik, tinggal tiga fraksi saja yang ingin tetap mempertahankan Pilkada langsung oleh rakyat, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Harus diakui memang secara umum Pilkada langsung oleh rakyat masih jauh dari tujuan, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat. Di banyak tempat, rakyat lebih cenderung dijadikan sebagai batu loncatan untuk meraih kekuasaan. Setelah kekuasaan didapat, kepentingan rakyat lebih sering diabaikan. Kekuasaan lebih cenderung digunakan untuk memupuk pundi-pundi kekayaaan pribadi dan kroni penguasa. Banyaknya para mantan kepala daerah yang meringkuk di penjara akibat korupsi adalah bukti terang atas semua itu.

Namun, itu bukanlah  variabel yang berdiri sendiri, ada banyak variabel lain yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah masih awamnya sebagian besar rakyat Indonesia akan politik, sehingga tidak mampu memilih yang terbaik, atau setidaknya memilih yang terbaik diantara yang buruk. Akibat awam politik itu pula, sebagian masyarakat dimanfaatkan oleh para “politisi busuk” untuk kepentingan sesaatnya, dan sebagian besar lainnya cenderung apatis atau tidak mau peduli terhadap politik. Padahal, politik adalah hal yang tak mungkin dielakkan dalam kehidupan bernegara, terlebih lagi dalam negara demokrasi.

Sebagaimana pernah saya sebut dalam artikel berjudul “Demokrasi Prematur” yang dimuat koran ini, pendidikan politik yang tidak berjalan dengan baik berpuluh-puluh tahun di negeri ini menjadi penyebab utama awam politik-nya rakyat.

Jadi, kalau kita mau jujur, pokok permasalahannya bukan berada pada pilihan demokrasi langsung oleh rakyat itu. Kalaupun pemilihan dikembalikan ke DPRD, tidak ada jaminan akan menghasilkan impact yang lebih baik. Justru, yang sangat dikhawatirkan jika pemilihan oleh DPRD adalah kepala daerah akan kurang peduli terhadap rakyat luas karena hanya merasa berhutang terhadap anggota DPRD yang telah memilihnya. Kita tentu sudah tahu bersama bagaimana bobroknya juga ketika dahulu pemilihan masih dilakukan DPRD, dan kebobrokan itu akan sangat berpotensi terulang bila pemilihan dikembalikan ke DPRD, bahkan mungkin dengan tingkat yang lebih parah.

Oleh karenanya, mundur kembali ke demokrasi tidak langsung bukanlah solusi yang tepat. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh di negara ini harus segera bersatu dan bergerak mencegah pemangkasan kedaulatan rakyat. Jika sampai Pilkada oleh DPRD disahkan sebagai undang-undang, tidak ada celah sama sekali untuk uji materiil ketentuan itu di Mahkamah Konstitusi (MK), sebab dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 ditegaskan bahwa pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilihan umum yang dimaksud oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), melainkan hanya masuk pada rezim pemerintahan daerah pada Pasal 18 UUD 1945. Oleh karenanya, tidak ada kewajiban konstitusional untuk melakukan Pilkada langsung oleh rakyat, melainkan menjadi opened legal policy (kebijakan hukum terbuka) pembentuk undang-undang untuk menentukan sistem pemilihannya. Semoga tidak lahir kebijakan yang tidak bijak.***


Wilham Murdianto
Peneliti di Pusat Studi Konstitusi UIR
Editor : Rindra Yasin