Perbedaan Tafsir Pengisian Pos Gubernur

Rindra Yasin • Dipublikasikan Senin, 27 Oktober 2014 | 06:15 WIB
Tak hanya mengenai pos menteri di Kabinet Jokowi-JK yang hangat diperbincangkan saat ini, namun juga mengenai pos Gubernur DKI Jakarta pasca “ditinggal pergi” oleh sang gubernur, Jokowi, yang menduduki pos baru kepresidenan. Artinya siapa yang akan mengisi pos yang kosong tersebut. Kendatipun pembicaraan ini hanya hangat untuk pos Gubernur DKI Jakarta, namun hal ini sesungguhnya juga sedang membicarakan untuk pos gubernur defenitif Provinsi Riau dan gubernur defenitif Provinsi Banten bilamana nantinya sang gubernur telah berhenti secara tetap.

Pertanyaan yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah apakah wakil gubernur secara otomatis atau serta merta menduduki pos gubernur? Atau dalam bahasa yang lain, apakah pelaksana tugas (Plt) gubernur yang sebelumnya menduduki pos wakil gubernur secara otomatis akan menggantikan pos gubernur yang “ditinggal pergi” oleh gubernur sebelumnya?

Pertanyaan ini wajar muncul bilamana merujuk pada kontradiksi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang kemudian “memaksa” DPRD DKI Jakarta meminta fatwa kepada MA mengenai ketentuan mana yang akan berlaku. Sebab satu pihak merujuk pada Pasal 173 ayat (2) Perppu Pilkada yang menyatakan bahwa, “Dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota tidak serta merta menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota”. Sedangkan pihak yang lain merujuk Pasal 26 ayat (3) UU Pemda, bahwa “Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya”. Lalu kemudian juga timbul pertanyaan, apakah dengan ditetapkannya Pasal 173 ayat (2) dari Perppu Pilkada tersebut secara otomatis menggantikan ketentuan yang ada di dalam UU Pemda terutama Pasal 26 ayat (3)?

Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, secara umum saya berpendapat bahwa dengan lahirnya Perppu Pilkada, konsekwensi hukumnya adalah mengenai pengisian pos kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuklah dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur tidak lagi mengacu pada UU Pemda. Asas hukum yang berlaku secara universal bahwa peraturan yang baru akan menggantikan peraturan yang lama (lex posteriori derogat legi priori). Begitu juga ketika Pasal 173 ayat (2) Perppu Pilkada berhadapan dengan Pasal 26 ayat (3) UU Pemda. Jadi yang berlaku adalah Pasal 173 ayat (2) Perppu Pilkada. Artinya wakil gubernur tidak secara otomatis menggantikan pos gubernur yang “ditinggal pergi” oleh sang gubenurnya.

Kendatipun demikian, harus diingat bahwa hal ini baru berlaku andaikata di dalam ketentuan peralihan Perppu tersebut tidak memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara pemberlakuan pasal tertentu di dalam perppu itu. Kalau dimuat, maka pasal tertentu di dalam Perppu tersebut ditunda untuk sementara waktu artinya belum lagi berlaku.

Secara teoritis maksud ketentuan peralihan itu bilamana merujuk pada pandangan CST Kansil dan Christine ST Kansil di dalam bukunya “Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, adalah “..... sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan hukum”, termasuk juga dalam hal ini Perppu Pilkada dengan UU Pemda.

Nah, bagaimana dengan Perppu Pilkada? Apakah memuat ketentuan peralihan di mana untuk sementara waktu menunda pemberlakuan pasal tertentu? Ternyata di dalam ketentuan peralihan Perppu Pilkada disebutkan mengenai penundaan itu. Berdasarkan Pasal 203 ayat (1), “Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati, dan wali kota yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota sampai dengan berakhir masa jabatannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pasal 173 (2) dari Perppu Pilkada tersebut ditunda pemberlakuannya untuk sementara waktu artinya belum lagi berlaku. Ketentuan peralihan ini sudah benar, sebab kepala daerah dan wakilnya berdasarkan UU Pilkada adalah satu paket. Ketika pos kepala daerah yang  “ditinggal pergi” oleh kepala daerah, maka wakil kepala daerah yang menggantikan pos yang kosong itu. Hal ini berbeda dengan Perppu Pilkada yang menyatakan kepala daerah dengan wakilnya tidak satu paket. Maka wajar ketika pos kepala daerah kosong, wakil kepala daerah tidak secara otomatis menduduki pos kepala daerah itu.  

Dengan demikian, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang sebelumnya menduduki pos Wakil Gubernur DKI Jakarta secara otomatis menduduki pos gubernur defenitif yang kosong tersebut. Sebab Jokowi dan Basuki menduduki pos gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta diangkat berdasarkan UU Pemda bukan berdasarkan Perppu Pilkada. Terlebih lagi Jokowi satu paket pemilihan dengan Basuki. Tentunya hal ini juga berlaku terhadap Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bilamana seandainya nanti Gubernur Riau Annas Maamun berhalangan tetap. Begitu juga dengan Plt Gubernur Banten Rano Karno.

Di samping itu, timbul pertanyaan lain, bagaimanakah dengan pos wakil gubernur yang ditinggalkan itu, sebab wakil gubernur sebelumnya ditetapkan sebagai gubernur defenitif? Ketentuan mana yang digunakan? Ketentuan yang digunakan juga UU Pemda, bukan Perppu Pilkada. Hal ini didasarkan ketentuan peralihan Perppu Pilkada Pasal 203 ayat (2), “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme pengisiannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang ini”.

Berdasarkan UU Pemda, Pasal 26  ayat (4), “Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD”, dan juga Pasal 26  ayat (5), “Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari calon perseorangan dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD”.***


Wira Atma Hajri
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UIR Editor : Rindra Yasin