
JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sejumlah mitra dan investor program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dan aglomerasi menggelar aksi berkemah di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kamis (19/11) malam.
Mereka menuntut kejelasan pembayaran investasi pembangunan dapur yang hingga kini belum diterima, meski telah mengeluarkan dana pribadi sejak sekitar setahun lalu.
Ketua Umum APGI 3T Terpencil sekaligus pimpinan aksi Camping Mitra MBG Nasional, Herwil Junaidi Harefa, mengatakan aksi tersebut dimulai sejak 16 November 2026. Massa berencana memperpanjang aksi hingga sekitar dua pekan ke depan.
Baca Juga: Magister Manajemen Unri Rangkul Sentra Keripik Nanas Go Digital, Dari Kebun ke Layar Ponsel
“Kalau yang total di sini kurang lebih sekitar 60 orang. Tapi kan tidak semua stay di sini,” kata Herwil kepada wartawan, Kamis (19/11). Peserta aksi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Mereka meminta BGN memberikan kepastian terkait keberlanjutan program dan nasib investasi yang telah dikeluarkan. Herwil mengatakan, para investor sebenarnya tidak keberatan apabila operasional dapur maupun pembayaran belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Namun, mereka meminta BGN memberikan surat keterangan sebagai jaminan kepada pihak-pihak yang menjadi tempat mereka berutang. Sebab, kondisi para investor saat ini semakin terdesak. Sebagian di antaranya menghadapi somasi hingga ancaman pelelangan rumah dan penjualan aset akibat kewajiban pembayaran utang.
“Kami minta keterbukaan aja dan kejujuran dari BGN. Ini program seperti apa? Kalau memang kami tidak bisa dioperasionalkan atau kami tidak bisa dibayar, kami tidak masalah,” ujarnya. “Tapi kami tolong diberikan surat keterangan jaminan agar pihak-pihak terkait yang kami punya utang kepada mereka itu bisa mengerti,” sambungnya.
Herwil menjelaskan, pembangunan dapur 3T bermula dari inisiasi Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Daerah. Melalui proses survei, Satgas mengirimkan rekomendasi investor yang akan menjadi pengembang pembangunan dapur kepada BGN.
Setelah rekomendasi diterima, BGN menerbitkan surat keputusan (SK) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Terpencil. Dalam surat tersebut, investor diberikan waktu 35 hari untuk membangun dan melengkapi fasilitas dapur.
Namun, setelah pembangunan selesai, pembayaran dari negara tak kunjung diterima. Menurut Herwil, nilai investasi yang telah dikeluarkan masing-masing mitra berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar, bergantung pada kondisi wilayah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




