(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)
Bangsa Indonesia patut memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang mengingatkan dan mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai pemilik suatu Negara Kepulauan (archipelago state) terbesar di dunia yang lebih dikenal dengan Nusantara. Nusantara bermakna negeri yang berada di (antara) pulau-pulau (nusa) yaitu negara yang dibangun dari kumpulan ribuan pulau yang dibatasi laut, selat, teluk, muara, dan sebagian daratan. Kita pun masih bangga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut. Nenek moyang kita menjelajahi sampai ke Afrika Selatan dan pulau-pulau di Lautan Pasifik. Angkatan Laut RI juga bangga dengan logonya “ Jales Veva Jaye Mahe”, di laut kita jaya.
Presiden Jokowi yang dilantik pada 20 Oktober 2014, sepekan sesudahnya melantik Kabinet Kerjanya dengan empat Menkonya. Menko yang baru adalah pada Bidang Kemaritiman yang dikomandoi Dr Ir Indroyono Soesilo (putera Letjen purn Soesilo Sudarman yang juga seorang Menko pada Kabinet Pembangunan Presiden Soeharto). Menko Kamaritiman mengoordinir Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pehubungan, Pariwisata dan, Energi dan Sumber Daya Mineral. Agak mengejutkan karena hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan yang benar-benar berada dalam lingkungan kemaritiman. Namun, setelah dikaitkan dengan negara kepulauan, keempat kementerian ini pantas berada dalam satu komando karena Indonesia terdiri dari 13.466 pulau yang berada dalam lingkungan laut yang luas (sekitar tiga perempat luas wilayah Indonesia adalah lautan). Ada lima tantangan yang harus dituntaskan dalam Bidang Kemaritiman, yaitu: menyiapkan tempat pengolahan hasil laut yang masih terbatas, pengadaan transportasi antarpulau untuk perdagangan dan mobilitas manusia, meningkatkan kesejahteraan nelayan, optimalisasi kekayaan wisata bahari, dan regulasi terkait maritim yang tumpang tindih.
Ide pembangunan kembali bidang kemaritiman berawal dari pemikiran bahwa pembangunan Indonesia selama ini difokuskan pada wilayah daratan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk menjadikan wilayah daratan semakin terdesak dan semakin rusak dalam upaya memenuhi kebutuhan hajat hidup rakyat Indonesia. Sebagian besar hutan di wilayah daratan sudah berubah fungsi menjadi kawasan pertanian, perkebunan, industri, permukiman dan infrastruktur, dan lainnya. Sungai dan danau serta perairan tawar lain mengalami penurunan kualitas dan kuantitas (kekeringan dan pencemaran). Pengembangan wilayah daratan untuk menunjang pembangunan ekonomi Indonesia semakin menipis. Padahal, sebaliknya, wilayah pesisir dan lautan Indonesia (teritorial dan zona ekonomi ekslusif) memiliki potensi sumber daya ekonomi dan sosial budaya yang besar, namun diabaikan. Sayangnya, wilayah dan perairan pesisir yang sangat kaya sumber daya alam ini belum dikelola secara maksimal, terlalu banyak instansi yang merasa berkepentingan sehingga terjadi tumpang tindih penguasaan dan masing-masing instansi lebih mementingkan sektornya (ego-sektoral). Jadilah pembangunan wilayah dan laut pesisir serta pulau-pulau kecil terus merana.
Sejak dulu sampai saat ini nasib nelayan tradisional adalah yang terbawah (termiskin) di antara kelompok masyarakat Indonesia lainnya. Celakanya, nelayan-nelayan kita sudah menjadikan laut sebagai darah dagingnya. Sangat sulit bagi mereka untuk mengubah jalan hidupnya selain bergantung pada kekayaan laut. Berbagai program bantuan pemerintah sudah digulirkan, namun hasilnya sangat tidak menggembirakan karena sangat sering dalam perencanaannya tidak mengikutkan kelompok nelayan sendiri. Program bantuan lebih banyak diencanakan para birokrat di perkantoran yang sebagian ikut menumpangkan kepentingannya. Akibatnya, nasib nelayan tak pernah berubah dan mereka selalu terikat dengan pengijon. Akankah mereka dibiarkan terus menerus seperti ini?
Di pihak lain, sumber daya laut kita yang kaya dengan ikan dan hasil laut lainnya terutama di wilayah zona ekonomi ekslusif hanya sebagian kecil saja yang baru dimanfaatkan karena keterbatasan modal. Bukan karena keterbatasan teknologi dan sumberdaya manusia. Tidak mudah bagi usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk memperoleh kredit bank, apalagi bila diminta oleh pedagang dan pengusaha kelas menengah ke bawah. Akibatnya, zona ekonomi ekslusif menjadi ladang penjarahan nelayan-nelayan asing dengan modal kuat, kapal dan peralatan yang canggih. Negara dirugikan ratusan triliun rupiah setiap tahun.***
Adnan Kasry
Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana Unri Editor : Rindra Yasin