Muncul kesan bahwa hukum bergerak cepat kepada yang lemah. Aktif kepada yang ingin dilemahkan. Tutup mata kepada yang mesti ditindak, walau delik hukumnya sudah jelas-jelas ada. Ada faktor penentu mengapa hukum berlaku seperti itu. Faktor siapa di balik orang yang akan ditindak dan keinginan penguasa yang paling utama. Sudah banyak contohnya, misalnya pelemahan KPK dan dijeratnya Nenek Asyani (70).
Pelemahan KPK sampai saat ini masih terus terjadi. Orang-orang yang mendukung satu persatu turut dijerat. Seakan-akan si penguasa atau kepentingan di baliknya ingin unjuk kekuatan kalau mereka bisa berbuat apa saja atas nama hukum. Jadi sekarang jangan sembarangan dukung-mendukung dan mengeluarkan statemen. Bisa-bisa Anda dijerat, dijadikan tersangka. Pelemahan ini sebenarnya menunjukkan kalau hukum, dalam hal ini kepolisian bisa bergerak cekatan. Kuncinya mau atau tidak mau, ada kepentingan atau tidak.
Sama halnya dengan kasus Nenek Asyani. Kasus ini, ingin ditampilkan kalau proses hukum tidak pandang bulu. Walau secara kemanusiaannya, siapapun, pasti tersentuh dan membela Nenek Asyani ini. Nenek ini dituduh mencuri beberapa helai papan kayu jati dari kawasan hutan Perhutani Sutubondo. Sudah bersujud dan menangis nenek yang tinggal seorang diri ini mengatakan kalau papan kayu jati itu miliknya, malah sudah empat tahun mulai berlumut berada di rumahnya. Tapi penegak hukum berupaya tegar walau sorotan publik begitu kuatnya membela si nenek. Termasuk Bupati Situbondo, Menteri Sosial Siti Nurbaya sampai Bimbim Slank. Hukum harus ditegakkan dan diproses. Itulah ketegaran penegakan hukum terhadap Nenek Asyiani.
Hukum mampu bergerak cepat dan cekatan serta menunjukkan idealismenya terhadap pelemahan KPK dan Nenek Asyiani ini. Kita sangat yakin itu. Kuncinya mau atau tidak mau si penguasa penegak hukum. Tapi ada banyak kasus yang semestinya hukum bisa berbuat sama, cepat dan cekatan tapi malah sebaliknya. Didiamkan, dilihat saja dari jauh, tanpa ada keaktifan penegak hukumnya. Mungkin penguasa penegak hukum lagi bad mood atau ada penguasa lain yang melarangnya.
Belum lama ini Kementerian Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia yang mengklaim akan menjadi kementerian ini salah satunya. Badan ini terang-terangan menunjukkan diri. Ada calon menterinya. Ada kepala wilayahnya. Berfoto, pakai spanduk besar, di tempat acara publik. Bahkan sampai mengundang wartawan untuk konfrerensi pers. Mereka sudah rekrut pegawai katanya. Dan sebagian mengaku tertipu puluhan juta. Tahun 2011 lalu, malah sudah melapor ke Polresta Pekanbaru atas dugaan penipuan oleh lembaga yang sama dan orang yang sama pula. Menteri Men Pan, Sekretaris Kabinet sudah membantah keberadaan mereka.
Tapi hukum tidak cepat dan cekatan atas keberadaan calon kementerian ini. Bukankah lebih baik hukum menunjukkan dirinya untuk menelisik kejanggalan, ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum di dalamnya. Bukankah berbagai pihak akan semakin tenang jika secara hukum bisa dibuktikan legalitas lembaga ini. Lembaga calon kementerian ini bukannya akan semakin nyaman bergerak jika, toh, mereka terbukti nanti tidak bersalah secara hukum. Aparat kepolisian tinggal bergerak, ada atau tidak dugaan penipuan penerimaan PNS di lembaga itu. Ada atau tidak unsur pelanggaran pidana pencatutan lambang sandi negara. Tapi, toh, hukum, diam, melihat dari jauh.*** Editor : Rindra Yasin