Antara Prestasi dan Prestise

Rindra Yasin • Dipublikasikan Rabu, 27 Mei 2015 | 08:10 WIB
PADA 22 Mei 2015, Plt Gubernur Riau Arsadjuliandi Rachman menghadiri sekaligus membuka acara Raker (rapat kerja) Perguruan Tinggi Swasta Kopertis X di Gubernuran. Dalam rapat tersebut dihadiri Ketua Kopertis X, Ganefri dan juga seluruh rektor, ketua perguruan tinggi se-Kopertis X yang berjumlah sekitar 250 orang dari empat provinsi, yaitu Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.

Ganefri sebagai orang tua dari perguruan tinggi swasta tentu mempunyai keinginan kuat untuk meletakan pondasi, membangun dan mengembangkan seluruh perguruan tinggi swasta agar mempunyai daya saing baik dan berkualitas. Tentu kerja ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerindah Provinsi Riau. Maka kedatangan Arsyad dalam acara Raker Kopertis, dijadikan sebagai sarana saling memberi informasi, saling menghargai, dan tidak lepas juga saling bermesraan. Bagi saya ini wajar, menjalin hubungan keduanya merupakan jembatan strategis dalam mewujudkan visi dan misi masing-masing.

Tulisan ini mencoba membaca strategi Arsyad, kaitannya dengan visi dan misi yang ingin dicapai dengan komitmen memajukan perguruan tinggi swasta di Bumi Lancang Kuning. Ada beberapa poin yang menjadi catatan saya dalam pidatonya. Pertama, adanya keinginan kuat menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Kedua, melakukan berbagai kerja sama dengan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Ketiga, memberikan dukungan kepada masyarakat, baik guru dan dosen untuk melanjutkan perkuliahan dengan beasiswa dari Pemprov Riau. Keempat, adanya berbagai kendala yang membelit program tersebut seperti pertumbuhan penduduk sangat cepat, rendahnya pendidikan, dan masih besar jumlah masyarakat miskin.

Saya sangat mengapresiasi pidato Arsyad. Saya tidak tahu persis apakah ini sebatas pidato para politisi yang terkadang hanya sebatas “prestise” dan pencitraan semata, atau memang mempunyai tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas, kita diberi hak untuk menilainya. Apabila dilihat dari kondisi ril Provinsi Riau, ada beberapa modal besar yang dijadikan pijakan oleh pemerintah daerah. Yakni, sumber daya alam (SDA) melimpah, letak geografis yang sangat setrategis, dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. Ketiga kekuatan ini apabila dikelola dengan baik, maka akan menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan cita-cita-nya. Namun apakah ini bisa menjadi jaminan terwujudnya cita-cita tersebut bisa berhasil dengan baik? Pertanyaan in membutuhkan perenungan dan kajian para pelaku kebijakan di negeri Melayu ini.

Faktor-faktor di atas semua penting. Namun apabila belajar dari sejarah, negara yang maju lahir dari masyarakat yang kreatif, dan inovatif dalam membaca setiap peluang masa depan. Negara seperti Singapura, Jepang, dan Cina adalah contoh negara yang mampu membangun etos kemandirian dan jati diri sebagai bangsa yang mampu membaca masa depan dengan baik. ini artinya, suatu bangsa yang tidak bisa membaca masa depan, atau mengetahui masa depan, tetapi tidak dibekali dengan daya kreatifitas dan inovatif yang baik, juga mengalami kelambatan yang cukup serius.

Efek rendahnya nilai-nilai tersebut berupa ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai budaya modern seperti menghargai waktu, komitmen terhadap pekerjaan, dan kemampuan menghargai kelebihan orang lain. Hal ini bisa terlihat pada perilaku masyarakat yang lebih senang terhadap sesuatu yang bersifat seremonial daripada memikirkan hal-hal yang urgen. Ada budaya “masa bodoh” dan kurang tanggap terhadap perubahan yang sangat cepat, terutama pada sebagian generasi masyarakat Riau khususnya. Sehingga kesiapan untuk bersaing dengan daerah lain di negeri sendiri masih belum mampu ( umpamanya dengan daerah Sumbar, Sumut, atau Jawa). Kalau toh sudah ada daerah, ataupun masyarakat yang perprestasi melebihi daerah-daerah yang saya sebutkan, ini masih sebatas “dentuman keras” di malam hari, yang terkadang menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat sekitarnya. Jika demikian, bagaimana harus menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa ASEAN yang telah mempersiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sudah mapan.

Jika permasalan saat sekarang ini adalah lemahnya SDM-nya, maka kerja sama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi yang ada merupakan fardu ‘ain, dan secepatnya diimplementasikan dengan matang.

Beberapa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Pertama, memberikan kemudahan bagi para dosen untuk melanjutkan pendidikan, baik perguruan tinggi negeri maupun sewasta. Kedua, memberikan penghargaan kepada para ilmuwan, dosen dan pemikir yang telah memberikan sumbangan  karya dan pemikirannya dalam usaha memajukan pembangunan masyarakat Riau. Ketiga, membuka peluang setiap masyarakat Riau untuk mempersembahkan karya terbaik bagi kemajuan masyarakat Riau. Keempat, siap menerima pada ilmuwan dan tenaga terampil yang mempunyai komitmen kuat untuk bersama-sama membangun masyarakat Riau. Kelima, memberikan fasilitas-fasilitas kepada perguruan tinggi dalam rangka memperlancar proses Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai penutup, mungkin investasi terhadap pendidikan agak sedikit dilematis, karena ia tidak bisa dinikmati secara instan dan segera (beda dengan membangun jembatan, pasar dan infrastruktur lainnya). Namun saya menyakini, ketika mind set “pembangunan pendidikan” menjadi sangat penting, maka berdampak pada kualitas pembangunan lain semakin membaik dalam jangka panjang tentunya. Bahkan bisa jadi, pemimpin sekarang tidak menikmatinya. Tapi, paling tidak dia telah mewarisi sesuatu yang berharga, dan akan dikenang selamanya oleh generasi selanjutnya. Saya percaya, kebijakan Pemerintah Provinsi Riau terkait perbaikan kualitas perguruan tinggi  akan terealisasi dengan segera, sebagaimana saya juga  optimis, bahwa perguruan tinggi di Riau semakin berkualitas, baik secara intelektual, moral dan karya.***


Imam G Munajat
Ketua STKIP Kepulauan Meranti
Editor : Rindra Yasin