Tamat SD Jadi Profesor dan Rektor

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 13 Juni 2015 | 05:23 WIB
SAAT ini di berbagai media massa, ramai dibicarakan adanya sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) ilegal alias abal-abal yang “mengobral gelar”. Mau titel apa saja bisa diatur. Ingin meraih gelar Sarjana Hukum (SH), Sarjana Ekonomi (SE), Sarjana Teknik (ST), Sarjana Pertanian (SP) dan lain-lain tidak sulit. Pendeknya berbagai ilmu asal mau membayar bisa dilayani, baik untuk S1, S2 (magister) dan S3 (doktor). Syaratnya  harus mengikuti ke tentuan PTS tidak sah itu. Tentu saja aturan  baku yang dikeluarkan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi acap dilanggar.

Soalnya PTS abal-abal mengutamakan uang pembayaran yang mahal. Maklum yang masuk kategori universitas itu, tidak semata-mata mengacu pada ketentuan aturan formal, yang disusun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Artinya ada proses yang harus dicapai. Sudah barang tentu, karena gelar yang ditawarkan dengan mudah, setiap kandidat S1, S2, dan S3 harus membayar uang pendaftaran sesuai dengan keinginan pengelola kampus. Jumlahnya berbeda-beda.

Jika mau jalan pintas, tarifnya khusus sebab gelar diberikan tanpa mengikuti persyaratan dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Awalnya ada gelar yang dikeluarkan sebuah PTS yang mencurigakan. Ternyata setelah ditelusuri penyandang gelar cuma kuliah sebentar, mirip foto kilat. Bahkan ada lulusan fakultas yang cuma sekali kuliah namun berhasil memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian pula ada fakultas dengan mahasiswa yang berjumlah ratusan orang, tenaga dosen cuman empat orang, sehingga hal ini tidak masuk akal.

Selain itu ada pula alamat universitas yang tidak jelas. Namanya saja ilegal, tentu tak tertutup melakukan “deception” (penyesatan). Pendeknya macam-macam cara dibuat seenaknya.Tentu tidak seluruh PTS bersifat aba-abal. Jadi tak boleh ada generalisasi. Kualitas universitas yang serampangan hanya membentuk insan-insan yang tidak berkualitas. Para pengajar dan alumni lingkungan kampus abal-abal biasanya tidak mengutamakan mutu pendidikan karena mereka hanya mengejar materi.

Sementara para mahasiswa PTS tersebut cuma mengutamakan ijazah. Dari rangkaiaan peristiwa PTS  dan pengajar abal-abal, ada kejadian menarik di Jakarta sekitar tahun enam puluhan yang menghebohkan. Saat itu di jalan Ciputat Raya, Kebayoran Lama berdiri sebuah universitas swasta. Namanya Universitas Madjapahit. para mahasiswa yang kuliah di PTS tersebut cukup secara tertulis. Jadi tidak perlu bertatap muka dengan pengajar karena buku-buku yang diperlukan sudah disediakan. Hanya tinggal membayar saja sesuai dengan harga yang ditentukan.

Sejumlah diktat kuliah beberapa fakultas disebarluaskan dengan distensil. Masa itu belum ada mesin fotocopi. Universitas Madjapahit terbilang langka, karena dengan memakai sistem tertulis. Maka calon mahasiswa yang mendaftar cukup ramai.

Apalagi di dalam iklan yang beredar, tercantum nama Rektor Universitas Madjapahit yaitu Prof Dr Djokosoetomo MA. Kebetulan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama Prof Dr Djokosoetono SH. Selintas agak mirip nama tersebut. Namun titel Djokosoetomo itu ilegal. Apalagi kemudian terbongkar yang bersangkutan cuma tamatan sekolah dasar. Padahal ia sudah dikenal sebagai seorang yang mempunyai banyak gelar. Sedangkan nama MA yang melekat di belakang namanya adalah Marto Atmodjo. Bukan “Master of`Arts”, gelar akademi bergengsi dan pemiliknya merupakan figur pilihan yang sudah teruji secara keilmuan.  

Peristiwa rektor yang hanya bersekolah dasar tersebut menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Memang ketika itu, jika ada orang yang mempunyai banyak titel, sangat dihormati. Namun di Universitas Madjapahit ada sejumlah mahasiswa yang berasal dari DPKN (Djawatan Pengawasan Keselamatan Negara) yang justru merupakan lulusan Universitas Madjapahit. Seharusnya mereka membongkar sejak awal berdirinya perguruan tinggi abal-abal tersebut. Profesor ilegal yang menjadi Rektor Universitas Madjapahit sudah dijatuhi hukuman. Namun peristiwa seperti itu muncul kembali. Ter utama adanya sejumlah orang yang berani melakukan pemalsuan gelar melalui PTS abal-abal dengan cara membeli ijazah.

Bahkan diduga ada beberapa pejabat seperti gubernur, bupati anggota legislatif dan pengusaha yang terlibat membeli ijazah tersebut. Makanya langkah yang dilakukan pemerintah untuk memberantas habis kasus pemalsuan gelar itu harus didukung luas masyarakat. Sebaliknya jika ada masyarakat yang ingin menambah pengetahuannya dan meraih gelar sarjana, magister dan doktor  di perguruan tinggi sebaiknya lakukanlah dengan cara yang benar. Tidak perlu dengan melakukan penyimpangan atau jalan pintas seperti membeli ijazah palsu.

Gelar kesarjanaan merupakan “mahkota” yang benar-benar dicapai dengan sungguh-sungguh dan mengutamakan kejujuran. Sebaliknya segala sesuatu yang palsu, ahkirnya akan diketahui pula. Bau busuk pasti satu waktu akan tercium.***


Mulyadi
Wartawan Senior Editor : Rindra Yasin