Mengurai Benang Kusut DPT

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 4 Juli 2015 | 11:58 WIB
DUNIA internasional sepakat, bahwa salah satu tolok ukur demokratis atau tidaknya suatu pemilu adalah adanya pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Di Indonesia, proses pendaftaran pemilih dan daftar pemilih ini diistilahkan dengan pemutakhiran data. Untuk  daftar pemilih yang sudah final, Undang-Undang menyebutnya dengan daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTb)

Mengingat bahwa pilkada adalah proses perwujudan dari kedaulatan rakyat, maka sudah semestinya penyusunan DPT harus benar-benar dilaksanakan sesuai amanat undang undang. Karena belajar dari pengalaman dari pemilu ke pemilu penyusunan DPT selalu menyisakan masalah dan polemik. Terutama terkait masih banyaknya warga negara yang tidak terdaftar sebagai pemilihdan tidak akuratnya data DPT. Pertanyaan ini penting, mengingat seringnya kita melaksanakan pemilu termasuk pilkada, namun persoalan yang sama selalu mengemuka.

Bila ditinjau dari aspek regulasi, negara sebenarnya sudah sangat akomodatif terhadap hak pilih warganya. Agar tidak ada yang ter-alpa-kan walau seorang wargapun, sesungguhnya negara telah mengalokasikan waktu penyusunan daftar pemilih dengan sangat panjang. Bahkan penyusunan daftar pemilih, dalam dua pemilu terakhir, yakni pileg dan pilpres 2014. Dan juga dalam tahapan pilkada serentak 2015 yang telah disusun oleh KPU. Penyusunan DPT menjadi satu satunya tahapan yang waktunya paling lama. yakni enam bulan lebih. Dimulai dari penerimaan DP4 dari pemerintah, yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2015 yang lalu. Sampai dengan pengumuman daftar pemilih tetap tambahan (DPTb 1) tingkat provinsi yang dijadwalkan sama dengan hari  pemilihan yakni 9 Desember 2015.

Berangkat dari persolan di atas, seringkali KPU dan jajaran menjadi pihak yang selalu dituding tidak maksimal dalam penyusunan DPT ini. Sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, penulis tidak setuju bila tudingan itu semata-mata dialamatkan kepada KPU dan jajarannya. Karena KPU sebenarnya sudah menyikapi UU dengan sangat baik dan responsif dengan menyusun Peraturan KPU yang sangat menghargai hak politik warga negara. Yang menjadi persoalan sebenarnya justru adalah kesadaran kolektif publik yang tidak pro aktif untuk memperhatikan haknya. Bahkan cenderung fasif (untuk tidak mengatakan apatis).

Solusinya, menurut penulis adalah KPU harus mencari format sosialisasi pendaftaran pemilih yang lebih kreatif, inovatif dan menarik. Misalnya, KPU dibantu panwas dapat membuka konter pengecekan maupun pendaftaran pemilih di pusat-pusat keramaian seperti mal, plaza dan pasar. Konter ini dimaksudkan sebagai tempat mendaftar pemilih maupun mencek diri apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Solusi lain, KPU bisa juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat seperti bank, kantor polisi, rumah sakit, kantor pajak, kantor camat dan lain-lain sebagai tempat pendaftaran dan pengecekan pemilih.

Mengutif Prof Dr Muhammad MSi yang mengatakan bahwa DPT kurang akurat karena tiga faktor. Pertama, belum tersedianya data kependudukan yang akurat dan/atau belum terwujudnya Single identity number pada data kependudukan. Penyebabnya, karena penduduk yang sering berpindah, pemilikan KTP ganda dan banyak pendatang baru yang belum terdaftar. Kedua, petugas pemutakhiran data yang tidak bekerja secara optimal. Ketiga, partisipasi masyarakat yang rendah untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela sebagai warga negara yang memiliki hak pilih.

Persoalan lain yang harus dicermati oleh pengawas pemilu, KPU dan stakeholder lainnya adalah titik rawan yang sering terjadi dalam tahapan penyusunan DPT.

Pertama, adanya warga negara yang telah mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar di DPT, DPTb1 atau DPTb2 sebagai pemilih. Kondisi inilah yang kemudian dijadikan peluang oleh oknum calon kepala daerah dengan bekerja sama dengan oknum kepala desa atau lurah untuk memobilisasi pemilih dengan tujuan untuk memilih salah satu kandidat. Caranya, oknum kepala desa atau lurah mengeluarkan surat keterangan domisili (SKD) alias KTP sementara secara massal dalam kurun waktu yang hampir bersamaan. Pengalaman menunjukkan, bahwa kasus pengeluaran SKD massal pernah terjadi di sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru pada pileg 2014 yang lalu. Berbekal SKD ini, pemilih yang bersangkutan membawa surat tersebut kepada PPS/KPPS setempat untuk dijadikan dasar agar didaftarkan pada daftar pemilih tambahan 2 (DPTb 2) dan pada hari pemungutan suara yang bersangkutan dengan leluasa menggunakan hak pilih berdasarkan surat keterangan domisili itu.

 Kedua, penduduk yang tinggal di daerah urban (pengembangan kota) berpotensi memiliki dua kartu identitas (KTP) yang berbeda kabupaten/ kota sehingga yang bersangkutan menjadi terdaftar di dua TPS yang berbeda pula.

Ketiga, penduduk yang memiliki mobilitas tinggi karena tuntutan pekerjaan juga berpotensi terdaftar di dua tempat berbeda.
Keempat, penduduk di perbatasan dua kabupaten/kota, disamping rawan tidak terdaftar di DPT, juga rawan terdaftar di dua DPT. Karena masing masing pemerintah kabupaten/kota atau KPU sama-sama mendaftarkan di DPT masing masing.

Mencermati titik rawan pelanggaran pilkada pada tahapan penyusunan DPT, publik seharusnya waspada dan mengantisipasi sedini mungkin agar potensi pelanggaran itu tidak terjadi dalam pilkada serentak tahun ini dan pilkada-pilkada di masa mendatang. Penulis menawarkan solusi terhadap potensi titik rawan tersebut.

Pertama, terhadap potensi pelanggaran oleh oknum kades atau lurah yang mengeluarkan SKD massal maka pengawas pemilu, KPU dan stakeholder mesti memberikan pressure dengan menyuratinya agar tidak mengeluarkan surat tersebut yang  akan digunakan untuk keperluan memenangkan salah satu kandidat.

Kedua, untuk potensi kecurangan dalam bentuk penduduk yang tinggal di daerah urban (pengembangan kota) yang berpotensi memiliki dua kartu identitas (KTP) berbeda, penyelenggara pemilu untuk aktif melakukan sosialisasi tentang sanksi hukum bagi warga negara yang mempunyai KTP ganda dan ancaman pidana terhadap pencoblosan lebih dari satu kali.

Semoga benang kusut penyusunan DPT segera terurai dan terselesaikan dengan baik, sehingga tidak adalagi celah-celah yang bisa digunakan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu.*** Editor : Rindra Yasin