Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota bahwa bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang sudah ditetapkan KPU sebagai calon, harus mengundurkan diri, sungguh mengejutkan.
Keputusan ini membuat anggota legislatif ini harus pikir-pikir kembali, mau maju atau mundur dalam pencalonan jadi kepala daerah.
Yang menjadi pikiran bagi kalangan anggota legislatif ini adalah, harus mundur dari anggota legislatif, sebab maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah belum tentu menang. Selain itu, untuk menjadi anggota legislatif itu telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit, alias belum kembali modal.
Keputusan MK ini membuat pusing kalangan legislatif yang akan maju jadi kepala daaerah, sebab keputusan ini keluar di ujung proses penjaringan bakal calon kepala daerah. Pendaftaran mulai 26-28 Juli ini, yakni usai Hari Raya Idul Fitri.
Sementara kalangan anggota legislatif yang bersaing maju menjadi kepala daerah ini sudah melobi pengurus partai, mulai dari tingkat daerah sampai pusat, untuk mendapatkan perahu partai. Bahkan tidak sedikit, mereka sudah melakukan deal-deal mahar partai, yang jumlahnya tidak sedikit, bisa mencapai miliaran rupiah.
Bisa dikatakan, posisi calon kepala daerah dari legislatif ini di posisi gamang. Pilih maju atau mundur. Ibarat mandi, sudah basah. Tetapi dari komentar sebagian kalangan legislatif itu, mereka masih siap maju.
Misalnya anggota DPRD Riau dari Golkar Indra Putra ST yang akan maju mencalonkan diri jadi Bupati Kuantan Singingi mengatakan siap dengan keputusan MK tersebut.
Demikian juga anggota DPRD Riau yang akan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Pelalawan Zukri Misran juga mengatakan siap mundur. Kader PDIP itu juga akan merelakan melepas jabatannya sebagai anggota dewan.
Di Riau, tidak sedikit anggota legislatif yang maju dalam pencalonan kepala daerah di sembilan kabupeten/ kota. Di Rohul misalnya, ada beberapa nama anggota DPRD Riau dan DPRD Rohul yang akan maju memperebutkan kursi nomor satu di wilayah tersebut. Yakni H Suparman SSos MSi (Ketua DPRD Riau), H Syafaruddin Poti SH (anggota DPRD Riau Fraksi PDI-Perjuangan), Nasrul Hadi ST MT (Ketua DPRD Rohul) dan Erizal ST (Anggota DPRD Rohul dari Fraksi PAN).
Di Bengkalis, ada Amril Mukminin (Anggota DPRD Bengkalis dari Golkar), Sulaiman Zakaria (Anggota DPRD dari Partai Demokrat), Instiawati Ayus (Anggota DPD RI). Demikian juga di Kapulauan Meranti, ada Basiran (anggota DPRD Meranti dari Partai Gerindra), Muzamil Baharudin (Anggota DPRD Meranti dari Partai Demokrat).
Demikian juga di Pilkada di Kabupaten Siak, Pelalawan, Rohil, Inhu dan Kota Dumai, banyak calonnya yang berasal dari anggota legislatif.
Semoga keputusan MK ini bukan menjadikan mereka ragu, tetapi membuat mereka lebih mantap melangkah menuju kepala daerah. Namun ingat, masih ada waktu beberapa hari lagi, untuk berpikir lagi.
Di sisi lain, keputusan MK, ternyata masih membolehkan keluarga incumbent maju. Entahlah.*** Editor : Rindra Yasin