Riau tak lama lagi akan memilih beberapa kepala daerah, yakni pemilihan Bupati Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rohil, Rohul, Indragiri Hulu (Inhu), Siak, Pelalawan, Kuansing dan Wali Kota Dumai. Saat ini ada 26 pasangan calon kepala daerah yang mendaftar ke komisi pemilihan umum (KPU) di masing-masing kabupaten/ kota. Sebagian bakal calon kepala daerah sudah mengikuti uji kesehatan di Rumah Sakit Arifin Achmad. Masalah kesehatan ini sangat penting, sebab sosok kepala daerah itu tugasnya sangat berat, memerlukan kesehatan yang prima.
Di saat melakukan pemeriksaan kesehataan ini, para bakal calon kepala daerah ini sebenarnya merasakan bagaimana sesaknya dada mereka akibat asap yang saat ini menyelimuti Bumi Lancang Kuning. Inilah masalah Riau. Kita setiap tahun bahkan dalam tempo beberapa bulan, asap selalu datang menyelimuti udara wilayah ini. Di sisi lain, setiap lima tahun kita melakukan pemilihan kepala daerah. Tapi sayang, siapa pun kepala daerah yang memimpin negeri ini, selalu saja tidak mampu mengatasi asap. Tentunya kita tidak ingin Riau terus terjebak dengan soal yang sama itu ke itu saja setiap tahunnya.
Ada banyak alasan yang selalu dikemukakan oleh pemimpin negeri ini. Mulai dari faktor alam, cuaca, luasnya Riau dan aneka dalih lainnya ketika kabut asap menyerang paru-paru penduduk negerii ini.
Memang kita tidak bisa menyalahkan semata kepala daerah di negeri ini, sebab wilayah yang mereka awasi sangat luas, dan oknum yang membakar lahan itu diam-diam, tiba-tiba muncul asap. Di sinilah perlunya koordinasi antara gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala dusun, ketua rukun warga (RW) dan ketua RT.
Mulai dari pemimpin di tingkat bawah yakni ketua RT, seharusnya memantau lokasi kebakaran lahan, jika ada kabakaran lahan, langsung ditangani, dan laporkan ke kepala desa, dan kepala desa malaporkan ke camat agar ditangani segera.
Nah, kalau garis koordasi ini diterapkan, maka semua titik api di negeri ini akan berkurang. Bahkan pihak RT bisa mengimbau warga agar tidak membakar lahan. Warga yang membakar lahan pun tak harus ditahan polisi. Cukup ditangani RT. Sebab, sudah banyak warga di Riau ini yang dimasukkan ke penjara oleh kepolisian karena membakar ladangnya yang tak begitu luas, dan warga itu pun tak tahu kalau itu dilarang, namun dengan cara seperti ini tidak membuat warga jera. Agaknya kita memerlukan cara yang lebih arif dan efektif.
Yang terjadi selama ini, sebagian kita banyak yang cuek saat melihat kebakaran lahan, demikian juga ketua RT. Maka jangan heran jika, kabakaran lahan itu tidak bisa dikendalikan oleh gubernur dan bupati, sebab wilayah yang mereka awasi luas.
Untuk itu, sudah seharusnya mempungsikan peran RT dalam menangani kabut asap. Bukankah RT perangkat pemerintah yang paling dekat dengan warganya? Semoga kita bisa melawan asap.*** Editor : Rindra Yasin