Pedofil dan Hukuman Kebiri

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 31 Oktober 2015 | 10:24 WIB
RIAUPOS.CO - BARU-baru ini ada wacana dari pemerintah bahwa para pelaku kejahatan seksual kepada anak akan mendapat hukuman berupa kebiri.  Wacana ini berkembang dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku karena dinilai bahwa hukuman dalam pasal KUHP terhadap pelaku paedofil yang maksimal hanyalah lima tahun dirasa terlalu ringan. Untuk itu agar para pelaku paedofil menjadi jera maka hukuman itu diberi tambahan dengan hukuman kebiri. Persoalannya apakah hukuman itu cukup efektif untuk membut benar-benar jera pelaku pedofil? Ataulah ada cara lain yang membuat pelaku paedofil ini tidak mengulangi perbuatan kejinya tersebut tanpa harus ada hukuman kebiri?

Kejahatan pedofil adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Kejahatan ini juga merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi anak. Korban dari kejahatan pedofil ini bisa menderita trauma sepanjang hidupnya. Selain trauma yang berkepanjangan anak korban pedopilia juga biasanya akan mengalami gangguna makan, rasa rendah diri, gangguan identitas pribadi, perubahan perilaku seksual hingga kepada penularan penyakit seksual seperti HIV/AIDS dan juga penyakit menular seksual lainnya jika pelaku pedofilia mengidap penyakit tersebut.

Untuk itu penulis menyetujui agar para pelaku kejahatan seksual pada anak ini mendapatkan hukuman yang setimpal agar mereka kapok untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan seksual kepada anak lagi, namun apakah hukuman yang setimpal itu harus berupa hukuman kebiri?

Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak ada sekitar 600 laporan kekerasan terhadap anak dan 52 persennya adalah merupakan kejahatan seksual kepada anak. Namun angka yang sebenarnya diyakini jauh lebih banyak sebab angka tersebut merupakan angka yang tercatat atau angka dari kasus yang berhasil di angkat ke permukaan. Artinya masih banyak kasus pedofil yang terpendam dalam rahasia masyarakat dengan berbagai alasannya.

Paedofil atau kejahatan seksual kepada anak memang harus dihentikan, namun menurut hemat penulis tambahan hukuman kepada pelaku pedofil dengan hukuman kebiri meskipun itu masih sebatas wacana dan Perpunya juga belum dibuat hal ini sebaiknya perlu dipikirkan dan didiskusikan kembali.

Hukuman kebiri yang akan diberikan kepada pelaku paedofil ini adalah dengan cara memberikan suntik androgen yang hanya bersifat sementara, yakni melumpuhkan saraf syahwat yang dianggap sumber pemicu para pedofil menyalurkan hasratnya pada anak-anak.

Hukuman kebiri dengan cara suntik ini jelas bukan sesuatu yang bersifat permanen. Ini berarti seseorang pedofil yang telah dikebiri dengan cara disuntik dengan zat kimia tersebut bisa kambuh dan timbul hasrat seksualnya kembali jika pemberian zat kimia ini dihentikan. Artinya selain pemerintah harus memberi pengawasan secara terus-menerus terhadap pelaku kejahatan pedofil, pemerintah juga harus menyediakan anggaran yang cukup besar untuk terus-menerus menyediakan zat kimia dan menyuntikkannya kepada pelaku. Tentu saja ini menjadi beban tersendiri bagi pengeluaran negara sebab membeli obat kimia tersebut tidaklah sesuatau yang murah ditambah lagi hal ini juga belum tentu efektif dalam rangka mengurangi kejahatan seksual kepada anak.

Untuk itu perlu dipikirkan kembali metode membuat jera para pelaku peadofil ini.  Mengisolasi pelaku paedofil dengan menjauhkannya dari interaksi sosial mungkin adalah metode lain yang cukup tepat bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak ini. Dengan cara merampas interaksi sosial dengan orang lain mungkin merupakan hukuman yang setimpal bagi para pelaku pedofil karena sebenarnya interaksi sosial  dengan orang lain itulah kemudian yang disalahgunakan pelaku untuk melakukan kejahatan seksual kepada anak.

Mengisolasikan pelaku pedofil dari interkasi sosialnya ini bisa dilakukan dengan memberikan kurungan dalam waktu lama kepada pelaku pedofil ini. Di samping memberikan kurungan dalam waktu lama,  pemerintah juga bisa menyediakan jasa seksolog, psikolog ataupun kaum rohaniawan untuk membina para pedofil ini kembali memiliki orientasi seksual yang wajar yaitu bukan kepada anak-anak. Hal ini perlu dilakukan karena pedofil ini dianggap sebagai sebuah kelainan jiwa.

Jikalau penderita pedofil dianggap sebagai sebuah kelainan jiwa maka sudah sewajarnya pula jiwanya yang harus diobati atau dinormalkan kembali. Dorongan seks terbesar manusia adalah pikirannya. Jika otak manusia masih menjangkau daerah seksualnya maka, syahwat itu masih muncul. Apa jadinya jika syahwat itu masih ada, sedangkan ia tak bisa menyalurkannya  karena sudah dikebiri? Bisa jadi hal ini bisa menciptkan kejahatan lain yang lebih serius.

Perlu diperhatikan juga bahwa yang perlu diperbaiki bukan sekadar pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku paedofil namun juga perlu dipikirkan bagaimana memberi bantuan dan memfailitasi korban pedofil agar mental dan psikis anak-anak ini menjadi lebih kuat dalam menghadapi hari-hari yang akan datang. Untuk itu ada baiknya jika negara hadir dengan memberikan bantuan para psikolog untuk membantu anak-anak yang menjadi korban agar mereka bisa tumbuh seperti anak-anak yang lain tanpa bayang-bayang trauma karena pernah menjadi korban pelecehan seksual.

Agar korban pedofil ini tidak semakin banyak maka peran orang tua mutlak diperlukan karena sebenarnya orang tualah yang paling dekat dengan anak dan orang tualah yang mampu memberi perlindungan pada anak secara optimal. Dengan penegakan hukum yang kuat, perlindungan anak yang maksimal dan hadirnya negara dalam melindungi anak-anak Indonesia untuk tumbuh sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya semoga anak-anak Indonesia terhindar dari kejahatan seksual anak dan terhindar dari bahaya pedofil.*** Editor : Rindra Yasin