Secara umum tujuan didirikannya perusahaan daerah atau BUMD khususnya yang berbentuk perseroan adalah untuk pendorong perekonomian di daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah melalui deviden yang diberikan. Tidak dapat dipungkiri, orientasi pendirian BUMD juga tidak hanya profit semata, BUMD juga memiliki fungsi substitusi dengan multiplier effect khususnya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah, lebih khusus lagi BUMD juga harus memberikan sentuhan untuk perkembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.
Potensi yang ada sekarang sebetulnya memungkinkan BUMD bisa menjadi penggerak ekonomi daerah. BUMD dapat menjadi instrumen pemicu pertumbuhan ekonomi di daerah jika arah dan tujuan pendiriannya benar-benar dilakukan dengan orientasi yang jelas dan terarah. Namun peran ini baru bisa dirasakan ketika BUMD dikelola secara benar dan profesional. Bukan sebaliknya, menjadi benalu karena hidupnya mengandalkan tambahan setoran modal dari APBD.
Direksi tentu wajib memiliki kompetensi teknis atau keahlian, seperti pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD yang bersangkutan, pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, pengalaman dalam pengelolaan perusahaan, dan ini dapat dilihat dari pengalaman manajerial sebelumnya. Direksi juga harus memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMD. Pengurus BUMD harus terdiri dari mereka yang profesional, dengan kemampuan yang matang serta networking di dunia bisnis. Pengurus harus bekerja dengan target, dan harus bersedia mundur jika target yang ditetapkan tidak tercapai. Selain itu untuk komisaris perlu dilihat dari kemampuan memahami masalah-masalah manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
BUMD harus memiliki core business yang jelas dan ini harus tergambar pada Rencana Jangka Panjang (RJP) dan terimplementasi pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD. Tentu pada saat pendirian BUMD, harus sudah jelas arah dan kebijakan jalannya bisnis BUMD, karena memang wajib hukumnya pendirian BUMD dan juga pendirian anak usaha BUMD untuk mendukung bisnis BUMD itu sendiri harus dengan analisa bisnis yang akurat. Bahkan di Provinsi Jawa Timur, rencana strategis BUMD termasuk pendirian anak perusahaan, harus melalui mekanisme pembahasan komisi terkait di DPRD.
Dari sisi pembinaan, kita dapat melihat BUMD diperlakukan sebagai anak tiri oleh pemerintah pusat. Bisa dibandingkan dengan BUMN, yang dibina kementerian sendiri, yakni Menteri BUMN. Dengan dibina pejabat setingkat kepala subdirektorat di Kementerian Dalam Negeri, maka BUMD lebih dilihat sebagai urusan pemerintahan, bukan sebagai entitas bisnis. Masalah ini sering menjadi kendala berkembangnya BUMD sebagai entitas bisnis. Pembinaan BUMD di daerah juga bisa dikatakan tidak jelas arahnya. Tidak jarang dijumpai, BUMD berjalan sendiri karena tidak ada fungsi pembinaan dan pengawasan yang jelas dari pemerintah daerah.
Ini terjadi karena satker pembina BUMD tidak dibekali dengan kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam melakukan pembinaan BUMD. Sehingga sering dijumpai, aturan main yang dilanggar oleh pengurus BUMD karena kurangnya pemahaman pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bahkan ada BUMD yang tidak dapat memenuhi agenda RUPS tahunan yang sifatnya adalah wajib karena ada tarik ulur kepentingan pemegang saham, dan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Riau agar agenda wajib tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu ada BUMD yang hingga kini tidak jelas statusnya, apakah masih berjalan atau tidak. Pemerintah daerah sebaiknya dapat mengambil langkah tegas dengan memutuskan status perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Permasalahan BUMD yang ada saat ini setidaknya dapat diminimalisir jika satker yang bertindak sebagai Badan Pembina BUMD menjalankan fungsi pembinaan yang optimal. Kita memang tidak memiliki BUMD sebanyak Provinsi DKI Jakarta, dengan Badan Pengelola (BP) BUMD sebagai satker tersendiri yang melaksanakan fungsi pembinaan. Akan tetapi, satker dengan tupoksi untuk melakukan pembinaan BUMD di daerah wajib memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.
Satker Pembina BUMD selama ini hanya dilihat sebelah mata, karena tidak ditunjang oleh kapasitas dan kapabiltas yang memadai. Satker pembina BUMD layaknya kementrian BUMN di tingkat pusat, harusnya satker Pembina BUMD dipandang sebagai satker yang penting. Bagaimana tidak, di satker tersebut salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap BUMD yang mengelola aset dengan jumlah yang tidak sedikit. Pembinaan BUMD tentu harus dilakukan dengan kemampuan pemahaman manajemen perusahaan, persoalan bisnis, hukum dan etika bisnis yang baik. Kelemahan ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau, bahwa perlu adanya aturan yang jelas mengatur pengelolaan BUMD secara keseluruhan.
BUMD merupakan salah satu aset pemerintah daerah yang perlu dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan dalam pengelolaanya, agar benar-benar menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang andal sehingga dapat berperan aktif dalam menjalankan fungsi dan menjalankan salah satu tugas pentingnya menghasilkan deviden sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).***
Aherson , Ketua Komisi C dan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau
Editor : Rindra Yasin