Harapan pada Bupati Baru

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 25 Februari 2016 | 10:48 WIB
RIAUPOS.CO - Kegaduhan dan rasa penasran yang ada di masyarakat Kuansing dalam proses pilkada berakhir seketika, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan dalam sangketa hasil pilkada serentak 2015 pada Senin (22/2). Dalam putusan tersebut MK menolak gugatan pemohon pasangan calon Indra Putra-Komperensi seluruhnya

Melihat Kuansing dari kejauhan dalam kontek kekinian, setidaknya ada beberapa sektor yang harus menjadi perhatian ke depan. Pertama, harga komoditas karet dan tingkat kesejahteraan petani karet. Dalam kacamata umum, harga karet Indonesia saat ini hanya berkisar Rp4.500-Rp7.000/kg dan jika dibandingkan dengan negara lain, harga karet Malaysia, Vietnam dan Thailand yang bisa di atas Rp15 ribu/kg.

Apalagi ke depan kita dihadapkan dimana International Tripartite Rubber Council (ITRC) akan merealisasikan pasar karet global. Keadaan ini harus mampu diatasi oleh Mursini-Halim di tingkat lokal seperti dengan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi rendahnya harga jual hasil komoditi karet. Langkah tersebut adalah dengan membeli karet masyarakat dengan harga yang cukup untuk memenuhi keperluan hidup masyarakat sehingga mewujudkan kesejahteraan rakyat Kuansing.

Kedua, melarang atau melegalkan aktivitas PETI. Maraknya PETI belakangan ini di sepanjang Sungai Batang Kuantan disebabkan sulitnya masyarakat dalam mendapatkan uang. Dikarenakan aktivitas pertanian terutama petani karet tidak menjanjikan untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari. Namun aktivitas penambangan yang mereka lakukan menimbulkan masalah lingkungan, di mana abrasinya Sungai Batang Kuantan serta berbagai makhluk hidup seperti ikan tidak lagi bisa dapat berkembang dengan baik di Sungai Kuantan serta merkuri yang mereka gunakan dalam aktivitas tersebut menyebabkan air Sungai Kuantan keruh dan tidak lagi layak untuk mandi dan diminum.

Lalu apa yang harus dijadikan dasar ke depan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik, langkanya hanya dengan dua cara, melarang atau melegalkan. Kedua upaya ini sebenarnya sama sulitnya, namun yang terpenting adalah keseriusan Pemkab Kuansing untuk tegas dalam pilihan ini.

Jika kita satu pemikiran dalam hal melarang, maka upaya-upaya selama ini yang dilakukan harus semakin ditingkatkan dengan cara sosialisasi secara berkelanjutan terkait dampak PETI terhadap ekosistem yang berujung pada rusaknya alam yang akhirnya merugikan masyarakat.

Serta memberikan sanksi yang tegas bagi siapa saja yang melanggar, atau pada pilihan kedua yakni melegalkan, secara regulasi peraturan perundang-undangan hal ini telah dibicarakan oleh UU No 4 /2009 tentang Pertambangan dan UU No 23 /2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah harus melahirkan regulasi di tingkat daerah dalam bentuk perda serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para penambang PETI dan tentu kebijakan ini juga berimplikasi kepada peningkatan PAD.

Ketiga, pemerataan dan peningkatan infrastruktur fisik. Dengan usia Kabupaten Kuansing yang sudah 16 tahun, pemerataan infrastruktur fisik seperti jalan belum terwujud secara baik seperti jalan antarkecamatan, antardesa yang belum teraspal dan sebagian dalam bentuk semenisasi. Banyak jalan mengalami kerusakan, seperti kerusakan infrastruktur Jalan Benai-Basrah via lintas Kenegerian Simandolak atau akses Kenegerian Benai  ke Kecamatan Kuantan Hilir seberang, serta lain dan sebagainya.

Keempat, pelestarian dan peningkatan nilai budaya lokal dan pariwasata yang berujung kepada peningkatan PAD, Kuantan Singingi dikenal dengan Kota Jalur, suatu destinasi wisata yang harus dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Harapan penulis tidak hanya keberadaan pacu jalur hanya diadakan pada peringatan hari kemerdekaan saja, tetapi juga pada hari atau bulan tertentu. Kuansing juga memiliki objek wisata seperti Air Terjun Kasang dan Objek Wisata Air Panas Hulu Kuantan yang belum terkelola secara baik, sehingga Kuansing sebagai salah satu kabupaten di Riau mampu dilirik wisatawan lokal dan internasional.

Kelima, membimbing generasi muda kembali ke surau. Surau selain sebagai tempat ibadah, dakwah dan media umat berkumpul, surau juga salah satu institusi pendidikan Islam, serta institusi yang menyatu dengan kehidupan budaya di Kuantan Singingi. Filosofi dasar pendidikan di surau adalah menyatukan ilmu, akal dan akhlak yang diharapkan mampu menjadi patokan berperilaku sehari-hari. Surau dan nagori adalah ruang utama pembentukan identitas sosio-kultural orang Minang  dan Melayu sejak lama. Keduanya saling menguatkan. Untuk itu, dengan semboyan “Basatu Nagori Maju“ menggambarkan kita satu pemikiran dalam melestarikan surau dan mengembangkan dan menjaga generasi.

Selain permasalahan tersebut, masih banyak hal yang harus menjadi pekerjaan rumah secara bersama. Seperti mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik, serta peningkatan pelayanan dasar masyarakat sebagai bagian mewujudkan tata pemerintahan yang baik.*** Editor : Rindra Yasin