RIAUPOS.CO - Membahas partai politik berarti mendiskusikan suksesi kepemimpinan sekarang dan juga masa yang akan datang. Partai politik adalah rumah besar siapapun yang peduli terhadap masa depan bangsa. Ia infrastruktur politik, yang keberadaannya sebagai penyambung lidah masyarakat. Solving problem adalah bahasa sederhana dari tugas partai politik sebagai penyelesai masalah (bukan sumber masalah). Jadi idealnya, partai politik melahirkan kader-kader terbaik bangsa, baik dari tingkat pusat sampai pada daerah. Jika demikian, pesta demokrasi yang sudah menjadi rutinitas di negeri Indonesia menjadi hajatan yang menyenangkan bagi seluruh komponen bangsa. Tapi sayangnya, hajatan sering berakhir dengan hujatan kepada pemimpin dan juga partai politik. Mengapa demikian?
Partai politik dibuat tentu bukan untuk bahan cacian dan tertawaan. Partai politik sebenarnya sangat demokratis. Siapapun bisa menjadi anggota partai. Siapapun bisa juga menjadi anggota dewan dari partai tersebut. Bisa jadi, karena sangat demokratis, hasil dari demokrasi tersebut sering melahirkan bahan tertawaan. Akibatnya sebagian masyarakat mulai alergi terhadap keberadaan partai politik. Mereka mempertanyakan keberadaan, apakah untuk kemaslahatan umat atau malah menjadi permasalahan umat?
Sekali lagi, partai politik bukan dibuat untuk menjadi bahan tertawaan, walaupun proses pembuatannya terkadang penuh dengan canda tawa. Partai politik dibuat dengan tujuan mulia, dan bukan minta dimuliakan. Apabila dicermati dari asal kata, partai politik berasal dari kata “partai†dan “politikâ€. Partai itu wadah atau tempat. Politik berasal dari kata polis yang mempunyai arti negara kota. Kota dalam bahasa Arab madinah, dan searti dengan tamadun, yang juga berarti peradaban. Negara kota berarti negara penuh peradaban.
Dalam bahasa Indonesia, kata peradaban berasal dari kata adb, searti dengan etika. Jangkauan etika bukan sebatas pada perilaku saja, tapi juga merambah pada suasana batin atau hati yang senantiasa selaras dengan perbuatanya. Istilah pendeknya, satu kata satu perbuatan.
Jika kata polis berasal dari bahasa Yunani, maka madinah atau tamadun berasal dari bahasa Arab. Tentu kajian sejarah penting untuk melihat suasana politik yang melatarbelakangi lahirnya kedua istilah dari bahasa yang berbeda. Istilah polis yang digunakan oleh orang Yunani adalah bentuk perpolitikan yang cukup maju satu sisi, namun sisi lain ada catatan-catatan koreksi. Sisi positifnya, bahwa tradisi memilih pemimpin secara langsung dilakukan oleh masyarakat kota. Namun sayangnya, masih ada diskriminasi politik, perbedaan status manusia antara bangsawan dan rakyat biasa, dan kaum perempuan tidak bisa menyalurkan aspirasinya (mereka sebagai golongan kelas dua) bagian dari praktik buruk sistem politik tersebut.
Madinah atau tamadun diartikan peradaban, karena sistem politiknya diikat dalam bentuk saling menghargai perbedaan. Yasrib (sekarang Madinah) adalah kota plural. Semua boleh bidup. Perbedaan agama, kepercayaan dan latar belakang etnis diterima dengan terbuka.
Bahkan catatan yang sangat spektakuler yaitu pengakuan persamaan derajat dan pembebasan perbudakan. Manusia tanpa kelas, dan hanya takwa yang membedakan di antara mereka dengan Khaliq-nya(Pencipta).
Jika partai politik mengacu pada rujukan kedua kata tersebut, maka yang diperlukan bukan mengubah kata partai politik menjadi Bahasa Yunani atau Bahasa Arab. Itu tidak penting.
Perubahan saat ini adalah semangat filosofis partai politik harus pada pendekatan etik atau akhlak. Artinya, pemilihan langsung tidak menjadi soal. Catatan terpenting pada saat ini adalah partai politik bisa menjadi wajah mini Indonesia yang indah, damai, toleran dan mengutamakan kualitas. Para pelaku politik adalah para pelaku etis, bukan sebatas penampilan yang necis.
Mereka golongan orang berakal, bukan hanya main akal-akalan. Mereka golongan profesional, bukan sebatas sensasional. Mereka berintegritas, bukan hanya mencari popularitas.
Para pelaku yang mempunyai akal, profesional, berintegritas, dan sejenisnya adalah perwujudan etik yang sesungguhnya. Karena etika yang benar adalah pengejawantahan (perwujudan) proses berniat, berpikir dan bertindak sesuai dengan norma-norma yang diyakini sebagai kebenaran. Pelaku etik selalu mengedepankan kebaikan, mendahuluan kemaslahatan dan memprioritaskan pada hasil yang benar. Tidak peduli, apapun kedudukannya, karena orang yang berpegang teguh pada nilai-nilai etik, selalu berpikir bahwa siapapun adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya.
Permasalahan sekarang, apakah para pemimpin atau pelaku politik sudah merumuskan politik etik atau masih menggunakan paradigma lama yang menghalalkan segala cara? Sangat susah memang untuk berniat apalagi mengubah yang sudah menjadi tradisi (yang tidak tertulis).
Kekuatan, kekuasaan, dan keuangan telah menjadi trilogi para oknum politik yang sering kali justru melakukan pembusukan secara aktif dari dalam partai politik. Maka tidak heran, apabila sebagian masyarakat mulai mengatakan good bye pada partai politik. Sebagai ganti, pada calon politik membuat wadah politik dengan dan atas nama “berpolitik dengan rakyatâ€. Akibat buruknya, tentu saja wibawa para wakil rakyat menjadi hilang dan sangat susah untuk mengatakan â€orang-orang yang terhormatâ€.
Gejala puasa politik masyarakat menurut penulis adalah bukti suatu kemunduran perpolitikan di Indonesia. Kuantitas partai cukup membanggakan, tapi kualitasnya masih menjadi pertanyaan. Tentu tidak boleh dibiarkan hal ini terjadi. Para politikus harus tapa brata melakukan ijithad politik, sehingga benar-benar mampu melahirkan calon pemimpin yang bersih dan berkualitas. Partai politik bukan balon yang indah dipandang, tapi mudah kempes ketika tertusuk jarum. Namun ia adalah angin itu sendiri, yang dibutuhkan oleh setiap orang sebagai sumber kehidupan. Partai politik yang baik menjadi inspirasi, dan mampu menyalurkan aspirasi. Wassalam.*** Editor : Rindra Yasin