MEA dan Dilema Perempuan

Rindra Yasin • Dipublikasikan Kamis, 16 Juni 2016 | 12:10 WIB
RIAUPOS.CO - Pada tahun 2003, pemimpin negara-negara asean mengadakan pertemuan di Bali. Pertemuan ini melahirkan kesepakatan atas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menciptakan relasi dan persaingan tanpa batas. Konsekuensinya adalah terciptanya pasar tunggal dan bebas.

Dengan demikian babak baru dalam dunia perekonomian saat ini dihadapi Indonesia dan negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Beberapa agenda yang merupakan visi dari asean untuk membangun kawasan ekonomi yang terintegrasi lewat masyarakat ekonomi asean disepakati dalam pertemuan tersebut.

Awal 2016 menjadi momen penting yang telah meleburkan Indonesia dan negara-negara asean lainnya dalam arus perekonomian tanpa sekat, di mana setiap negara didorong untuk berkompetisi secara bebas dalam menentukan positioning, khusunya di bidang ekonomi. Bila dikaji lebih jauh, negara-negara yang terintegrasi dalam MEA sangat mungkin merasakan manfaat jika benar-benar menyiapkan diri dengan baik. Manfaat yang dimaksud antara lain, turunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan investasi, peningkatan angka di dunia perdagangan

Konstruksi Keperempuanan
Mayoritas masyarakat kita, masih didominasi oleh cara pandang dan sikap yang cenderung melihat serta memperlakukan kaum perempuan sebagai pelengkap kaum laki-laki. Persepsi semacam ini, tidak jarang pada akhirnya melihat dan menempatkan kaum perempuan sebagai pelengkap laki-laki bahkan dalam tingkat tertentu hanya dilihat sebagai objek semata. Secara cultural di mana sudut pandang patrilinial (laki-laki dilihat lebih superior) menjadi acuan utama dalam melihat dan menempatkan perempuan, telah menyebabkan peranan perempuan selalu dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat pelengkap kaum laki-laki, bukan sebagai mitra yang mempunyai kedudukan sejajar sehingga berhak mendapatkan peluang yang sama.

Hambatan kultural merupakan hambatan yang cukup fundamental karena kultur/budaya akan membentuk persepsi dan persepsi pada akhirnya akan bermuara pada pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bersama untuk meluruskan cara pandang budaya yang kurang tepat dalam memahami dan memandang kaum perempuan.

Struktur sosial masyarakat kita yang cenderung menempatkan perempuan sebagai “warga negara nomor 2 di bawah kaum laki-laki”, telah memberi dampak tersendiri bagi keberadaan perempuan di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam masalah karir, wanita juga masih mengalami diskriminasi di berbagai hal sehingga kaum perempuan tidak jarang diberlakukan kurang adil dan tidak proporsional.

Relasi Dua Titik;  
Mengapa Perempuan?
Pelaku usaha perempuan dianggap memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi rakyat dalam menghadapi MEA. Mengingat bahwa sebagian besar pelaku usaha di Indonesia, khusunya home insdustry dan UKM adalah kaum perempuan. Peran serta perempuan jelas tidak bisa dipandang sebelah mata, ketangguhan perempuan dalam menghadapi krisis pada tahun 1998 merupakan salah satu bukti nyata yang tercatat dalam sejarah perekonomian bangsa. Perempuan dalam kehidupannya memang sudah dibiasakan agar tetap survive dan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Meski dengan keterampilan yang masih sangat terbatas dan dalam kondisi yang serba tidak kondusif sekalipun. Seiring dengan gerak zaman, perempuan semakin dimiskinkan. Tenaga kerja perempuan perlahan digeser oleh mesin, tenaga kerja terampil dan pembatasan jenis pekerjaan yang disebabkan oleh nilai-nilai kultural. Sebuah ironi ditengah kenyataan bahwa perempuan dengan ekonomi rendah adalah tulang punggung keluarga sama halnya seperti laki-laki, meski selalu diposisikan sebagai pencari nafkah tambahan dengan upah yang murah.

Perempuan juga menjadi paling rentan terhadap berbagai dampak dari kebijakan ekonomi, tak terkecuali MEA dengan beberapa kebijakannya. Seperti pembangunan pasar tunggal dan liberalisasi pasar tenaga kerja yang pada akhirnya hanya akan menghadapkan perempuan pada situasi dilematis; antara menjadi pengangguran atau menjadi tenaga kerja murah. Dengan demikian beban mereka malah akan semakin bertambah. Karena disamping harus melaksanakan peran domestiknya sebagai ibu dan manajer rumah tangga, merekapun dituntut memikul peran ganda untuk berfikir dan bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga..

Refleksi Akhir
Dengan melihat segala potensi yang ada, semestinyalah kita optimis menghadapi MEA. Namun, sekali lagi harus diimbangi dengan upaya untuk menghasilkan produk dan tenaga kerja berkualitas tinggi, di mana masih diperlukan peningkatan sistem pendidikan, pelatihan, standarisasi, sistem manajemen mutu, inovasi dan teknologi.

MEA adalah agenda besar bersama. Semua harus berbenah, termasuk perempuan.  Hal mendesak yang segera dilakukan adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang berkeadilan gender, agar perempuan memiliki bargaining posititon dalam keluarga, masyarakat dan negara. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses secara berkeadilan tanpa ada pembatasan berdasarkan kelamin. Agar perempuan bisa lebih sejahtera, bukan hanya dari segi ekonomi tapi juga politik, sosial dan budaya. Kemiskinan harus diretas dengan memahami situasi pemisikinan agar kemandirian ekonomi perempuan tidak lagi sebatas wacana dan perempuan benar-benar bisa menata langkah untuk bersama-sama pemerintah di era MEA.*** Editor : Rindra Yasin