Tragedi Itu Bernama Upah

Rindra Yasin • Dipublikasikan Jumat, 1 Juli 2016 | 11:45 WIB
RIAUPOS.CO - Lapar di tengah orang lapar itu biasa. Tetapi lapar di tengah orang kenyang ini luar biasa. Itulah kini yang dihadapi oleh buruh angkut sampah Kota Pekanbaru. Hari Raya Idul Fitri 1437 H tinggal menghitung hari. Namun, buruh pengangkut sampah Kota Pekanbaru belum juga mendapatkan gaji hasil keja keras mereka selama dua bulan.

Dengan kesedihan dan rasa putus asa, ratusan buruh kembali meminta Pemko Pekanbaru memperjuangkan nasib mereka. Rabu (29/6) sekitar pukul 10.00 WIB, para buruh ini mendatangi Kantor Wali Kota Pekanbaru. Aksi ini bukan yang pertama. Mereka sudah berkali-kali datang dengan tuntuntan yang sama. Namun hasilnya nihil.

Pemko maupun PT MIG yang berseteru tak lagi peduli nasib buruh yang dulu tenaga mereka disuruh bekerja. Saat mereka berdemo menuntut hak mereka yang didapat selalu hanya janji-janji. Karena demonstrasi sudah mereka gelar sejak tanggal 6 Juni 2016, kemudian dilanjutkan aksi demo yang kedua pada 14 Juni 2016, dan  yang ketiga pada 22 Juni 2016 para karyawan PT MIG sempat bertemu dengan Wali Kota di kediamannya. Saat itu dijanjikan secepatnya akan dibayar, namun hingga kini tak kunjung ada kejelasan. Wako merasa pihak yang bertanggungjawab atas gaji pekerja adalah PT MIG. Sementara Pemko Pekanbaru hanya fasilitator.

Ini tentu ironi. Didirikannya sebuah negara, pemerintahan tentu dari awal dimaksudkan adanya pengaturan dan perlindungan terhadap kewajiban dan hak-hak warga negara. Dalam kasus ini negara/pemerintah seolah seperti sebuah perusahaan yang berselisih dengan perusahaan lainnya. Perannya sebagai pengatur dan pelindung warganya tidak lagi berjalan sebagaimanan mestinya. Bagaimana mungkin ada warganya yang hak-haknya dizalimi diabaikan pemerintah abai?

Lebih ironi lagi itu semua terjadi karena sebuah kontrak kerja yang dibuat pemerintah dengan perusahaan yang kemudian gagal menjalankan kontrak tersebut.

Pekerja atau buruh telah menjual waktu dan tenaganya demi upah yang menjadi haknya. Ya hanya itulah yang diharapkannya untuk keluarganya apalagi menjelang hari raya Idul Fitri ini. Siapa yang tidak perlu biaya? Jika terjadi masalah seperti sekarang sebenarnya itu bukan urusan mereka. Mereka tidak terlibat tender PT MIG, tidak terlibat meminta harus PT itu yang jadi bos mereka ke Pemko.

Murni bukan urusan mereka. Yang mereka tahu mereka bekerja demi upah untuk kelanjutan hidup mereka sebagaimana manusia layaknya. Ketika sebuah perusahaan diancam tak bayar THR mereka hanya bisa mengurut dada. Yang mereka minta bukan THR tapi hak mereka, gaji mereka, upah mereka. Hanya itu. Dua bulan tenaga mereka diperah dan kemudian hak mereka diabaikan?

Sekali lagi inilah tragedi sosial yang bernama upah. Terjadi di saat-saat orang sangat memerlukan. Ketika orang lain bergembira merayakan Idul Fitri, siapa peduli mereka? Yang paling layak peduli pada mereka yakni pemerintah juga sudah berpaling? Kepada siapa lagi warga berharap? Kalau kepada pemerintah yang dipilihnya sendiri secara demokratis ternyata tak mampu menyelesaikan persoalan yang menyangkut hajat hidup banyak orang ini?

Cukupkah kita berkata sabar ya pak? Sabar ya bu? Perut tak kenyang dengan kata-kata. Ketika tujuan bernegara berpemerintahan tak lagi berjalan sebagaimana seharusnya. Ketika warga menjadi gelandang di negerinya sendiri. Ah alangkah hitamnya tragedi bernama upah itu. Perih. Seperihnya lapar di siang yang terik. Terbuang, diabaikan dan dihinakan. Ketika kata maaf tak lagi bermakna.***
Editor : Rindra Yasin