”Syahwat Korupsi”

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 10 Desember 2016 | 11:37 WIB
RIAUPOS. CO - SALAH satu alasan mengapa di Riau ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) memang kurang nyaman didengar. Riau daerah rawan korupsi. KPK sayang dengan Riau. Tiga gubernur hattrick ditangkap karena kasus korupsi. Belum lagi bupati dan anggota DPRD serta pengusaha kelas kakap tiap tahun dikasuskan KPK. Aduhai. Tapi, ini kenyataan. Harus ditelan walau pahit. Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sepertinya sangat berhati-hati. Tidak ingin tersangkut kasus korupsi dan diseret ke penjara oleh KPK atau lembaga penegak hukum lainnya. Lantas, beliau lantang meminta HAKI itu dilaksanakan di Riau sebagai bukti komitmennya sebagai seorang Gubernur yang anti korupsi.

Siapa pun pasti bergumam, sehebat dan semeriah apapun seremonial acara HAKI di Riau itu, tidak akan serta merta menihilkan kasus korupsi di Riau. Acara seremonial itu hanya sebagai warning. Pengingat. Menakut-nakuti bagi pejabat yang punya niat. Bagi pejabat yang harus meneguhkan diri menolak bentuk kesepakatan busuk untuk korupsi ketika dipaksa oleh atasannya. Atau pihak lain yang diajak berkongkalikong untuk melakukan tindakan korupsi.

Tapi perlu diwaspadai, kejahatan itu terus meng-up date diri. Jika aturannya sudah ketat, transparan, kejahatan tetap mencari celah sekecil apapun. Maka, tindakan pencegahan harus selangkah didepan.

Apa yang terpenting selain deklarasi anti korupsi itu? Ada. Sama pentingnya dan menyangkut kelangsungan pemba­ngunan dan perekonomian. Yaitu bagaimana korupsi tidak terjadi tapi penggunaan anggaran maksimal. Tidak ada ketakutan menggunakan anggaran. Jangan sampai di akhir tahun sisa lebih penggunaan anggaran makin bertumpuk-tumpuk. Jangan lagi ada pegawai yang takut menjadi penanggung jawab kegiatan. Jangan sampai kegiatan menjadi lebih lama dikerjakan karena sibuk telaah hukum dalam menggunakan anggaran. Karena, seyogyanya, maju dan makmurnya negeri ini selain bebas dari perilaku korupsi, juga derap pembangunannya tidak melambat, tersendat atau sampai terhenti. Masa ketertinggalan kita dibanding negara tetangga bisa bertambah jauh jaraknya jika itu terus terjadi.

Bagaimana caranya? Sangat tidak mudah, memang. Anggaran dan kekuasaan di pemerintahan memang membuat ngiler para pejabat yang bermental korup. Langkah awal komitmen anti korupsi, sudah. Ikutilah dengan gerak cepat melaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dan dika­wal bersama. Lembaga penegak hukum, lembaga audit keuangan negara, jangan bekerja di akhir kegiatan. Atau malah ter­kesan membiarkan, lalu berburu kesalahan setelah kegiatan dilangsungkan. Sudah ada pernyataan Presiden untuk menyatuvisikan antara pemerintahan dengan lembaga penegak hukum untuk mengawal penggunaan anggaran bagi pembangunan.

Namun implementasinya masih jauh dari harapan. Silpa masih tinggi, pejabat masih saja ketakutan, dan kasus korupsi juga terus mencuat.

Untuk mewujudkan itu perlu kemauan dan kesadaran moral. Hilangkan keinginan untuk mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan penggunaan anggaran. Sadari, tahu dan pahami aturan yang ada. Jangan dilanggar atau diakal-akali. Itulah gunanya lembaga audit negara dan lembaga pe­negak hukum yang memahami aturan yang berkait. Koordinasi dan komunikasi kunci­nya. Kawal dari mula sebelum kegiatan dilangsungkan. Bisakah? Jika kesadaran moral dan bersih dari ”syahwat korupsi”, bisa. Tapi kalau belum, maka korupsi akan terus terjadi dan kegiatan pembangunan tetap akan banyak mangkrak. *** Editor : Rindra Yasin