Percepatlah Penggunaan APBD

Rindra Yasin • Dipublikasikan Sabtu, 1 April 2017 | 10:33 WIB
RIAUPOS.CO - HINGGA akhir April, APBD Pemprov Riau dan kabupaten/kota masih belum bergerak. Parahnya lagi, masih ada yang belum mengesahkan yaitu Kabupaten Kuantan Singingi. Kondisi ini memicu inflasi. Daya pacu ekonomi rendah. Roda perekonomian berjalan tanpa gairah. Kondisi ini disampaikan Bank Indonesia. Yang punya standar ukur keekonomian. Yang setiap hari memantau perputaran uang di Provinsi Riau ini. Ini menguatkan sekaligus membenarkan teori bahwa ekonomi Riau ini ditopang anggaran belanja daerah.

Seharusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Walau APBD sudah disahkan di akhir tahun tapi tetap saja realisasinya lambat. Sampai bulan ketiga, jangankan kucuran dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, untuk membayar gaji guru kontrak saja sampai menunggak. Alasannya pasti klasik. Pergub belum diteken dan proses administrasi yang belum dilengkapi. Lalu saling lempar dan menyalahkan. Tunggu guru berteriak, demo, baru prosesnya dipercepat.

Di awal tahun. Para rekanan proyek seperti sudah paham kondisi ini. Mereka menghabiskan uang tabungan karena pekerjaan baru dimulai pertengahan tahun. Para guru biasanya juga sudah paham dengan mencari utangan di tiga bulan pertama awal tahun. Mereka akan berteriak jika sudah memasuki tahun keempat. Karena tempat utangan mereka juga sudah menagih. Menagih dengan memaksa. Para guru tak tahan malu, maka perlahan-lahan muncullah perlawanan. Awalnya surat menyurat, menghubungi wartawan, sampai demonstrasi. Siapa yang tahan jika perut lapar dan keluarga menangis perlu untuk dinafkahi.

Permasalahan tiap tahun ini harusnya tidak perlu terjadi jika semua stakeholder duduk bersama dan bersepaham. Jika persoalannya takut akan tersangkut masalah hukum, maka pihak penegak hukum harus memberikan arahan yang jelas. Jika takut jadi temuan administrasi keuangan, harus saling tunjuk ajar dari BPK atau BPKP. Dan ASN, mulai dari Gubernur, kepala dinas/badan, kuasa pengguna anggaran, PPTK hingga ASN yang ikut menjalankan kegiatan, diberi jaminan keamanan. Tentu dalam koridor menjalankan kegiatan sebagaimana aturan dan ketentuannya. Jika niat sudah baik, tidak akan melakukan penyimpangan, tentu kesepahaman ini tidak sulit diwujudkan.

Jika tidak dan terus membiarkan kondisi ini, sama saja semakin menyesengsarakan masyarakat. Kondisi ekonomi yang masih lemah ini akan diperparah dengan anggaran daerah yang tak kunjung digunakan. Seharusnya, perputarakan dana APBD seluruh Riau yang jumlahnya hampir mencapai 30 triliun ini, bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Tapi, semua duit ini tersimpan. Dibiarkan mengendap. Akhirnya masyarakat tertatih tatih sendiri.*** Editor : Rindra Yasin