RIAUPOS.CO - Ancaman dan potensi keterbelahan bangsa yang memanas akhir-akhir ini mungkin bisa dikatakan agak mereda. Setelah aksi saling bela dikumandangkan, akhirnya terpidana kasus penistaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang menjadi tokoh utama (yang dibela dan dihujat) membatalkan bandingnya ke Pengadilan Tinggi.
Penyampaian pembatalan banding ini dilakukan istri BTP, Veronica Tan sambil berurai air mata, suatu yang wajar bagi setiap keluarga terhukum. Pencabutan memori banding ini tentu menjadi babak baru bagi proses pembelajaran hukum di negeri ini. Banding mungkin akan menghasilkan banyak hal. Bisa jadi bandingnya diterima, BTP dikurangi hukumannya, atau bahkan bebas. Tapi bisa jadi juga ini akan berdampak buruk bagi BTP sendiri, yakni ketika hukumannya justru ditambah.
Mungkin banyak pertimbangan yang akhirnya membuat BTP batal banding. Artinya, dia menerima vonis dua tahun penjara seperti putusan hakim. Pertimbangan utama yang disampaikan Veronica adalah dari keluarga. Sebab, jika mereka terus melakukan perlawanan hukum, maka para pendukungnya akan terus juga melakukan hal yang sama. Mungkin langkah ini menjadi solusi alternatif yang jitu dalam rangka menuju kedamaian untuk sesama. Sebab, jika aksi bela-membela terus terjadi, dengan lilin, aksi bunga, hingga mempertunjukkan arogansi di jalan dan bandara, maka kedamaian itu akan sulit terwujud.
Saat kasus BTP mungkin makin mengecil, kasus nyaris serupa mulai membakar Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar Cornelis yang beberapa waktu lalu memprovokasi massanya, khususnya dari Suku Dayak kembali berbuat ulah. Dia terus melakukan provokasi dalam pidato dan mengerahkan massa untuk melawan dan mendiskreditkan beberapa ulama nasional. Dalam berbagai video yang beredar, Cornelis bahkan mengaku bahwa dirinya memang menjadi provokator untuk mengusir beberapa ulama. Semua ini awalnya bermula dari kasus yang menjerat BTP.
Sebagai pembina wilayah, Cornelis mungkin lupa bahwa dia adalah seorang bapak bagi seluruh komponen masyarakat di provinsi yang dipimpinnya. Dia berubah jadi sektarian, rasis, dan hanya membela kelompoknya. Padahal, dalam pidatonya, Cornelis selalu menyampaikan soal kebhinnekaan, kedamaian, dan keadilan.
Puncak dari provokasi Gubernur Cornelis terjadi ketika Kapolda Kalbar Brigjen Pol Erwin Triwanto menghardiknya dengan keras saat ada aksi massa yang diprovokasinya. â€Saya mohon maaf Bapak Gubernur. Saya mohon maaf Bapak Gubernur. Kalian buat rusuh saya tangkap.â€
Sikap tegas Kapolda Kalbar ini tentu patut diapresiasi. Sebagai penanggung jawab keamanan di daerah, Kapolda Kalbar tentu bisa membaca potensi konflik yang sangat tinggi di wilayah itu. Provokasi tak hanya terjadi di media sosial, tapi sudah tampak sangat nyata. Bahkan gubernurnya sendiri telah melakukan provokasi secara verbal yang berpotensi membuat panas situasi dan bisa memicu kerusuhan sosial dan rasial yang sangat luas. Bahkan isu kerusuhan pun mulai terjadi di Pontianak.
Kasus BTP sepertinya tidak menjadi pelajaran bagi Cornelis. Entah bagaimana caranya orang sepertinya bisa menjadi gubernur yang seharusnya berperilaku dan berkata baik dan santun. Polisi sendiri berjanji akan mengusut berbagai provokasi yang dilakukan Cornelis. Tapi, sebagai gubernur, tentu saja prosesnya bisa memakan waktu. Apalagi dia berada jauh dari Jakarta, pusat pengawasan dari segala lini. Tapi jika provokasi-provokasi seperti ini, apalagi yang dilakukan kepala pemerintahan dibiarkan, maka kedamaian negeri akan sulit terwujud.
Sudah sepantasnya para pemimpin negeri, baik di pusat maupun daerah bisa bertutur kata baik, sopan, menghargai semua, tak malah memprovokasi. Semoga tak ada lagi kepala daerah yang justru menjadi biang keributan di negeri ini. Yang sudah ada, hendaknya segera menyadari diri, meminta maaf dan memperbaiki sikapnya. Sebab jika tidak, pasti akan ada reaksi dan potensi konflik kembali akan membesar. Kita tentu tak mau itu yang terjadi.*** Editor : Rindra Yasin