RIAUPOS.CO - Berawal dari pencabutan BAP oleh seorang mantan anggota komisi III DPR RI Miryam S Haryani yang terlibat kasus dugaan korupsi KTP elektronik. Miryan merasa mendapat tekanan dari enam anggota komisi III DPR yang konon juga diduga terlibat dalam kasus itu. Hal ini disampaikan pada persidangan Tipikor 30 Maret yang menghadirkan 3 orang penyidik KPK. Sejak itu situasi DPR-KPK pun memanas. Muncul wacana hak angket mempertanyakan apa betul isi rekaman persidangan itu dan menyorot kinerja hingga anggaran KPK. Wacana kemudian bergulir dan hasilnya dibentuklan Pansus Hak Angket KPK.
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‎oleh DPR terkesan aneh lantaran ingin tahu isi rekaman persidangan. Padahal, itu adalah bagian dari proses penyidikan. Menurut Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD‎, DPR memiliki modus baru untuk menyerang lembaga yang dikepalai oleh Agus Rahardjo itu. Berdasar hasil kajian para ahli hukum tata negara pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket dinilai cacat hukum.
Hak angket dinilai pakar hukum mulai dari subjeknya keliru, objeknya keliru, karena prosedurnya salah. Menurut Mahfud, secara historis, subjek hak angket adalah pemerintah atau eksekutif, bukan yudikatif (penegak hukum) seperti KPK. Lalu, dari objeknya, hak angket digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Hal itu disebutkan dalam pasal 79 ayat 3 UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Di ketentuan itu, yang masuk dalam kategori pemerintah antara lain presiden, wakil presiden, para menteri, jaksa agung, Kapolri dan lembaga pemerintah non kementerian, seperti basarnas, LIPI, wantimpres. Di luar itu, seperti KPK bukan lembaga pemerintah.
Selain keliru subjek dan objek, Mahfud juga menilai prosedur pembuatan pansus melanggar UU. Sebab, ada semacam paksaan di dalam pembentukannya. Menurut Mahfud menggunakan hak angket adalah pola baru DPR untuk menyerang kredibilitas KPK dalam membongkar perkara korupsi. Terlebih, langkah digulirkannya hak angket ini terkesan dipaksakan, bahkan DPR menabrak sendiri Undang-Undang MPR, DPR dan DPD (UU MD3). Semua peraturan dan perundang-undangan terus ditabrak untuk dibentuknya hak angket itu. Menurutnya Hak Angket itu juga sudah bergulir ke arah yang inkonstitusional.
Pansus Hak Angket KPK itu diikuti tujuh fraksi di DPR, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Parsatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sementara yang sudah jelas menolak adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Adapun Partai Kebangkitan Bangsa (PBK) sampai saat ini belum bersikap apakah menolak atau mendukung. Pansus Hak Angket KPK tersebut dipimpin oleh Agun Gunandjar Sudarsa, sedangkan wakil ketua Dossy Iskandar, Risa Mariska, dan ‎Taufiqulhadi.
Selain itu, isi hak angket DPR terhadap KPK juga dinilai salah oleh kajian pakar hukum. Sesuai aturan, hak angket itu mestinya menyangkut satu hal penting, strategis dan mempunyai pengaruh luas di kalangan masyarakat. Atas hasil kajian itu, asosiasi pengajar hukum tata negara yang berjumlah 132 orang meminta DPR bertindak sesuai perundang-undangan. Sebab, menurut mereka, tindakan di luar ketentuan hukum hanya akan berdampak pada rusaknya tatanan negara dan hukum tanah air.
Kasus ini memberi pelajaran berharga agar semua elite politik di negeri ini harus belajar menahan diri dan berjalan sesuai koridor hukum. Jika kemudian kepentingan kelompok, ego dan posisi strategis sebagai wakil rakyat digunakan untuk menabrak undang-undang ini tentu sungguh memprihatinkan. Kalau wakil rakyatnya yang notabene terhormat mencontohkan hal yang tidak terhormat tentu ini sebuah ironi yang tak seharusnya terjadi. Anak negeri akan makin kehilangan contoh bahkan dari elite politiknya sendiri.***
Editor : Rindra Yasin