RIAUPOS.CO - Rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, Kamis (20/7/2017), berlangsung sengit. Tiap fraksi berusaha memperjuangkan kepentingannya. Sengitnya perdebatan terjadi saat membahas isu presidential threshold yang sempat menyandera pembahasan RUU Pemilu di tingkat panitia khusus. Awalnya, muncul tiga opsi dalam isu presidential threshold, yakni usulan pemerintah yaitu sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional, opsi dihapusnya presidential threshold karena aspek keserentakan pemilu atau 0 persen, dan opsi jalan tengah, yaitu sebesar 10 persen.
Meski demikian, saat kemarin ada dua opsi yang berkembang dalam Rapat Paripurna, yakni usulan pemerintah sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional dan opsi dihapusnya presidential threshold. Usulan pemerintah didukung oleh PDI-P, PPP, Golkar, Hanura, PKB, dan Nasdem. Sedangkan opsi 0 persen didukung oleh PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra. Para pendukung usulan pemerintah yang secara jumlah lebih banyak sejak semula menghendaki dilakukan voting. Salah satunya disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.
Tentulah dapat dipahami karena parpol pendukung pemerintah secara jumlah di DPR lebih banyak. Namun politik tidak sekadar suara terbanyak (voting) saja jalan keluar sebuah permasalahan. Sebab jika jalan itu dipaksakan maka yang banyak memang bisa mengalahkan yang sedikit tetapi dampaknya adalah kekacauan atau ketidak adilan hasil Pemilu berikutnya yang bisa jadi masalah. Mengapa?
Misalkan jadi di voting dan usulan pemerintah menang. Lalu partai-partai besar saja yakni yang punya 20 persen kursi di DPR atau 25 persen akumulasi suara sah saja yang bisa mengusulkan calon presiden. Bila mengacu ke hasil Pemilu 2014 lalu maka hanya partai-partai besar saja yang bisa mengajukan calon. Rancunya lagi parpol besar itu saat ini berkoalisi pula. Artinya dengan kata lain yang akan muncul nanti sebenarnya calon tunggal. Sedangkan calon pendamping itu bisa saja sebenarnya calon boneka saja untuk menggolkan calon tunggal tersebut. Inilah yang jadi perdebatan serius di dewan karena jika usulan pemerintah menang maka peluang jadi presiden hanya untuk kelompok tertentu.
Lagi pula alasan yang menolak opsi pemerintah itu bukan tanpa alasan. Sejumlah partai yang menginginkan presidential threshold dihapus justru menginginkan agar tidak langsung dilakukan voting. Mereka menginginkan adanya forum lobi. Adapun salah satu alasan penolakan presidential threshold sebesar 20-25 persen disampaikan Fraksi Partai Gerindra. Menurut Gerindra, penolakan berdasarkan obyek voting, yaitu presidential threshold, yang dianggap inkonstitusional. Sebab kalau mau menggunakan presidential threshold, pertanyaannya mau menggunakan yang mana?
Karena yang 2014 ambang batas untuk calon presiden sudah digunakan Gerindra saat mencalonkan Prabowo Subianto dan PDI-P mencalonkan Jokowi. Dengan kata lain apakah kita mau menggunakan tiket yang telah kita robek, yang telah kita gunakan di pertunjukan demokrasi sebelumnya untuk maju jadi calon lagi di pesta yang akan datang ini? Tentu hal ini tidak masuk akal. Apalagi pemilihan 2019 rencananya serentak (Presiden/Wapres, DPR, DPD dan DPRD). Kapan lagi mau menghitung electoral threshold yang membolehkan partai a atau b mengusung calon presidennya.
Maka penolakan itu masuk akal. Opsi yang bisa dipahami adalah penghapusan presidential threshold karena Pemilunya dilakukan serentak. Kekhawatiran nantinya akan banyak calon presiden sebenarnya tidak perlu juga karena ada ketentuan parpol dan gabungan parpol yang mengusung calon dibatasi sesuai dengan aturan parliamentary threshold. Artinya tidak semua parpol bisa mengajukan calon presiden begitu saja bila presidential threshold dihapus. Opsi terbaik jangan menghalangi peluang anak bangsa jadi calon presiden. Itu saja.*** Editor : Rindra Yasin