Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo kembali menggebrak. Para eksportir yang selama ini memarkir dana hasil ekspor di perbankan luar negeri, kini dipaksa untuk menempatkan dana tersebut di perbankan dalam negeri.
Sebelumnya para eksportir bebas menempatkan dananya di luar negeri walaupun itu dari hasil-hasil penjualan berbagai jenis komoditas di dalam negeri. Nasionalisme para eksportir dalam konteks ini memang terkesan tipis sebab penempatan dana di luar negeri tidak menambah cadangan devisa Indonesia. Padahal sumber utama perolehan devisa negara adalah dari kegiatan ekspor, baik barang maupun jasa. Sumber lainnya adalah hutang luar negeri yang tentunya harus dikendalikan serendah mungkin.
Posisi cadangan devisa Indonesia sampai bulan Desember 2024 baru mencapai 155,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini setara dengan 6,5 bulan import ditambah dengan pembayaran utang luar negeri. Kondisi ini masih di atas standar kecukupan internasional yang menetapkan kesetaraan sebesar 3 bulan impor.
Efisiensi birokrasi harus dipupuk dan dijalankan secara berkesimbungan. Jangan hanya sekedar “omon-omon” belaka. Hal-hal yang menimbulkan biaya tinggi dalam proses ekspor barang dan jasa di Indonesia harus dikikis habis di lapangan. Indonesia harus senantiasa membangun kekuatan bangsa dari sisi peningkatan cadangan devisa yang ditopang oleh ekspor barang dan jasa yang semakin meningkat. Penguasaan pasar internasional harus diperluas dan diperdalam.
Untuk Riau prasarana pendukungnya sudah semakin membaik. Bentangan jalan tol Pekanbaru Dumai hendaknya diisi oleh lalu lintas orang dan barang yang memberi kontribusi ke depan (forward linkage) dan ke belakang (backward linkage) bagi tumbuhnya kesejahteraan Masyarakat. Kunci pentingnya adalah produktivitas yang berkualitas dan berkesinambungan. Ontahlah!***
Oleh: Edyanus Herman Halim (Associate Professor di FEB Unri)