Beberapa hari terakhir, publik Riau dikejutkan oleh kabar yang menyesakkan: penangkapan Gubernur Riau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan. Ini bukan peristiwa pertama, dan mungkin inilah yang membuat banyak pihak, termasuk penulis terkenal Tere Liye, menumpahkan kemarahan di media sosial.
Saya memahami semangatnya. Kita semua kecewa, bahkan muak, melihat kepercayaan rakyat kembali dikhianati oleh segelintir pejabat yang tidak amanah. Namun, ketika dalam luapan amarah itu muncul kata “rakyat-rakyat To*,” di situlah nurani kami, rakyat Riau, terusik. Sebab kami bukan bagian dari masalah, tetapi justru korban dari kepemimpinan yang korup dinegeri kaya raya yang seharusnya rakyatnya bisa sejahtera.
Rakyat Riau bukan diam karena tidak peduli. Kami diam karena sudah terlalu sering dikhianati, tapi tetap berusaha menjaga martabat dan kesantunan dalam menghadapi kenyataan.
Rakyat kecil di negeri ini tidak pernah ikut mengatur tender, tidak menandatangani proyek, dan tidak menikmati hasil korupsi. Yang mereka lakukan hanyalah bekerja keras, membayar pajak, dan tetap percaya bahwa negeri ini bisa diperbaiki dengan cara yang benar.
Perlu diingat, Riau bukan sekadar daerah kaya sumber daya alam, tetapi juga daerah dengan kontribusi historis dan kultural yang besar bagi Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh asal Riau telah memberi warna penting dalam sejarah bangsa ini.
Sultan Syarif Kasim II dari Kesultanan Siak Sri Indrapura bahkan menyerahkan seluruh kekayaan dan kekuasaan kerajaannya kepada Republik Indonesia yang baru lahir-sebuah pengorbanan besar demi tegaknya persatuan nasional. Dari tanah Riau pula lahir bahasa yang kemudian disepakati menjadi Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa yang kita gunakan hingga hari ini.
Secara ekonomi, dari bumi Riau mengalir minyak, gas, kelapa sawit, serta produk pulp & paper yang memberi kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Riau telah lama menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia, menyumbang devisa besar melalui sektor migas dan ekspor hasil bumi.
Namun, di balik limpahan kekayaan itu, rakyat Riau masih banyak yang berjuang di jalanan rusak, sekolah seadanya, dan desa yang tertinggal. Tingkat pengangguran, ketimpangan, dan persoalan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan dunia usaha.
Karena itu, jika ada pejabat yang menyalahgunakan wewenang, yang paling dirugikan justru rakyat Riau sendiri-bukan mereka yang pantas disalahkan. Sebab rakyatlah yang menanggung akibat dari rusaknya kepercayaan publik, tertundanya pembangunan, dan terhambatnya kesejahteraan daerah.
Kritik terhadap korupsi tentu harus didukung. Tetapi kritik yang baik ialah yang menyalakan kesadaran, bukan menebar penghinaan. Bahasa yang kasar dan generalisasi terhadap rakyat hanya menutup ruang dialog. Sebab sesungguhnya, rakyat Riau juga ingin pemimpinnya bersih, transparan, dan adil-sama seperti rakyat di daerah lain.
Dalam suasana yang panas di media sosial, mari kita tetap tenang. Hormati proses hukum yang sedang berjalan. Biarkan KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan emosi publik. Jangan biarkan kemarahan di dunia maya memperkeruh akal sehat.
Riau tidak butuh pembelaan dengan kata-kata kasar, tapi dukungan moral untuk bangkit. Riau memang sedang terluka, tapi Riau tidak kalah. Masih banyak anak muda yang jujur, guru yang mengabdi tanpa pamrih, nelayan dan petani yang bekerja sejak subuh, serta pejabat yang tetap menjaga integritas di tengah badai.
Kami kecewa, iya. Tapi kami tidak To***. Kami hanya rakyat yang setia pada negeri, yang ingin perubahan terjadi dengan cara yang bermartabat dan berkeadilan. Kelak, semoga Riau dikenal bukan karena kasus korupsi, tapi karena keteguhan rakyatnya menjaga marwah dan harga diri Melayu.***
Oleh: Praktisi Komunikasi dan CSR asal Riau Azizon Nurza
Editor : Bayu Saputra