TAHUN 2024 bagi sebagian pihak menjadi tahun politik yang bersejarah dan penuh makna. Namun, tidak demikian bagi Golkar. Tahun ini justru menjadi tahun politik yang mencekam. Selama lebih dari tiga dekade, Riau dinobatkan sebagai panggung politik partai Beringin. Dominasi elektoral, kendali birokrasi, dan jaringan elite lokal terjalin begitu rapat, nyaris tak tergoyahkan.
Namun, seiring berjalannya roda kekuasaan, kepentingan politik mulai saling bertabrakan. Masalah yang dibiarkan berlarut-larut akhirnya menggerogoti fondasi partai. Puncaknya pada Pemilu 2024, Golkar mengalami kekalahan yang merata: kursi gubernur lepas, banyak kabupaten/kota tumbang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, jabatan Ketua DPRD Provinsi Riau hilang dari genggaman.
Publik pun disuguhi narasi yang cenderung simplistik, seperti menyalahkan figur tertentu, menuding lemahnya kepemimpinan daerah, hingga menyebutnya sebagai anomali politik yang insidental. Narasi-narasi ini terlalu menyederhanakan akar masalah kekalahan partai. Penulis mengambil posisi berseberangan dengan narasi tersebut. Tulisan ini lebih menempatkan kemunduran Golkar sebagai puncak dari proses erosi kelembagaan jangka panjang.
Kekuasaan Teritorial yang Powerful
Harus diakui bahwa dominasi kejayaan Golkar di Riau terbentuk melalui proses kekuasaan yang panjang, stabil, dan terlembaga. Sejak reformasi 1998, penguasaan kursi gubernur dan jabatan Ketua DPRD selama hampir tiga dekade, serta kendali eksekutif di hampir seluruh kabupaten, menjadikan Golkar penguasa politik teritorial yang tidak tertandingi.
Sepanjang 2010–2020, hegemoni partai memang menguat, tetapi perlahan melemahkan kohesi organisasi. Figur-figur kuat di daerah tidak lagi sepenuhnya terkendali oleh mekanisme internal. Akibatnya, konsolidasi kandidasi menjadi rapuh, disiplin organisasi melemah, dan basis elektoral terbelah. Fenomena ini terutama terjadi pada kepala daerah asal Golkar yang menjabat dua periode; mereka membangun basis kekuasaan personal yang semakin independen dari struktur partai.
Dominasi yang terlalu lama bertumpu pada figur lokal melahirkan over-personalization of power, yang sulit dikendalikan oleh DPP. Keberhasilan elektoral masa lalu justru menjadi beban bagi adaptasi partai terhadap perubahan peta politik saat ini.
Sistem Kelembagaan Partai
Mainwaring dan Scully (1995) mengungkapkan bahwa sistem partai yang lemah secara kelembagaan ditandai dengan organisasi yang berbasis personalisme serta ketidakmampuan partai mengontrol perilaku kadernya. Poin ini sangat relevan. Kelemahan sistem partai Golkar bukan disebabkan oleh tekanan koalisi, melainkan konflik yang lahir dari dalam tubuhnya sendiri.
Konflik internal ini bermigrasi ke arena elektoral terbuka. Banyak kader menempuh jalan politik pragmatis, termasuk membangun poros alternatif di luar struktur resmi partai. Faksionalisme pun bermunculan; ada kader yang bertahan, namun ada pula yang berlabuh ke partai lain demi membangun poros kekuasaan baru.
Fakta ini terlihat jelas pada pilkada Gubernur Riau 2018, di mana empat kader senior berkeinginan maju sebagai orang nomor satu. Pola serupa berulang pada 2024 antara dua tokoh senior. Akibatnya, suara Golkar terbelah dan keduanya gagal meraih kemenangan. Pola ini merembet ke tingkat kabupaten/kota. Kader yang tidak sejalan dengan DPP memilih berlabuh ke partai lain dengan mengandalkan basis personal masing-masing.
Gambaran ini mengemuka nyata pada pilkada 2020 di tujuh kabupaten/kota, di mana Golkar hanya menang di Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi. Di daerah lain seperti Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hilir, suara Golkar pecah akibat kader yang maju saling berhadapan. Pilkada 2024 juga mengindikasikan hal serupa. Di Rokan Hilir, Ketua Golkar setempat maju sebagai petahana namun berhadapan dengan sesama elite yang diusung koalisi partai lain. Hal senada terjadi di Rokan Hulu, Indragiri Hilir, dan Indragiri Hulu, di mana kader-kader Golkar saling berhadapan atau maju tanpa dukungan resmi partai.
Kegagalan ini mencerminkan permasalahan kelembagaan yang akut. Dominasi elektoral selama tiga dekade tidak menjamin kapasitas institusional partai dalam mengelola ambisi elitenya. Kekuasaan yang terlalu lama justru melahirkan otonomi elite daerah yang sulit dikendalikan.
Untuk menghentikan tren ini, partai memerlukan reformasi kelembagaan substantif yang out of the box. Golkar perlu membangun mekanisme kandidasi yang transparan dan mengikat berbasis kinerja serta loyalitas; memperkuat resolusi konflik internal sebelum sengketa bermigrasi ke arena elektoral. Tanpa perubahan ini, dinamika politik Golkar di Riau pada pemilu mendatang akan terus berulang sebagai sebuah pola sistemik, bukan lagi sekadar kesalahan personal.***
Oleh : Dosen Ilmu Politik UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Raegen Harahap
Editor : Bayu Saputra