PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) diluncurkan dengan narasi besar: membangun generasi emas, menghapus stunting, dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju 2045. Secara moral, sulit menolak gagasan memberi makan anak-anak sekolah. Dalam budaya kita, memberi makan adalah simbol kepedulian. Namun, dalam ekonomi publik, kebijakan tidak cukup dinilai dari niatnya. Ia harus diuji dengan disiplin fiskal, rasionalitas pasar, dan kalkulasi jangka panjang.
Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, MBG menjadi program unggulan. Skala yang dibayangkan tidak kecil: jutaan siswa, ribuan sekolah, serta rantai pasok pangan nasional yang harus bergerak serentak setiap hari. Di atas kertas, ini terlihat heroik. Di meja perhitungan anggaran, ceritanya berbeda.
Ruang Fiskal dan Prioritas Anggaran
Kondisi fiskal Indonesia tidak sedang longgar. Rasio pajak kita relatif rendah dibandingkan dengan banyak negara berkembang lain. Di sisi lain, beban belanja negara terus meningkat: subsidi energi, pembayaran bunga utang, transfer ke daerah (TKD), belanja kesehatan dan pendidikan, hingga kebutuhan infrastruktur yang belum selesai.
Program MBG yang menelan anggaran sangat besar berpotensi menekan ruang fiskal. Pertanyaannya sederhana: dari mana pembiayaannya? Jika dari realokasi, sektor mana yang dikorbankan? Jika dari utang, berapa tambahan beban bunga yang harus dibayar generasi berikutnya? Ekonomi tidak pernah berdiri di ruang hampa; setiap kebijakan memiliki opportunity cost. Uang yang dipakai untuk MBG adalah uang yang tidak dipakai untuk memperbaiki kualitas guru, membangun sanitasi, atau meningkatkan layanan kesehatan primer.
Ancaman Inflasi dan Ketimpangan Logistik
MBG berarti pembelian massal bahan pangan: beras, telur, ayam, susu, dan sayuran. Secara teori permintaan-penawaran, lonjakan permintaan besar tanpa kesiapan pasokan akan mendorong kenaikan harga. Indonesia bukan negara dengan sistem logistik pangan yang sepenuhnya efisien. Distribusi antarwilayah masih timpang, biaya transportasi tinggi, dan produksi pangan sering terganggu faktor cuaca serta impor bahan baku.
Jika program ini tidak diiringi penguatan produksi dan distribusi, maka risiko inflasi pangan menjadi nyata. Ironisnya, kenaikan harga justru bisa membebani keluarga miskin yang tidak menjadi penerima manfaat langsung. Inflasi pangan bukan sekadar angka statistik, ia menyentuh dapur rumah tangga. Di daerah kepulauan seperti Kepulauan Meranti, fluktuasi harga bahan pokok sudah menjadi persoalan rutin yang bisa diperparah oleh tekanan permintaan skala nasional.
Efisiensi dan Risiko Inefisiensi Distribusi
Pengalaman kita dengan program bantuan berbasis distribusi fisik menunjukkan satu pola klasik: inefisiensi dan kebocoran. Pengadaan bahan, proses distribusi, pengawasan kualitas, hingga potensi mark-up adalah risiko nyata. Tanpa sistem digitalisasi dan audit ketat, biaya administrasi bisa membengkak. Kita belajar dari berbagai program sebelumnya bahwa setiap mata rantai distribusi adalah potensi kebocoran.
Pertanyaan kritisnya: apakah memberi makan langsung adalah opsi paling efisien? Secara teori ekonomi, transfer tunai bersyarat sering dianggap lebih hemat biaya karena mengurangi ongkos logistik. Namun, transfer tunai juga memiliki risiko penyalahgunaan. Pilihan kebijakan harus didasarkan pada studi komparatif biaya-manfaat yang transparan. Jika biaya distribusi terlalu tinggi, maka efektivitas program dalam mencapai indikator kinerja—seperti penurunan stunting dan perbaikan prestasi akademik—patut dipertanyakan.
Jalan Tengah dan Kehati-hatian Fiskal
Tak dapat dimungkiri, program universal berskala besar memiliki dampak politik yang memperkuat legitimasi kekuasaan. Namun, jika motif politik lebih dominan dibandingkan dengan kalkulasi ekonomi, maka risiko fiskal jangka panjang menjadi taruhan. Kritik bukan berarti penolakan total. MBG dapat menjadi investasi SDM jika dirancang dengan presisi: penargetan pada daerah dengan prevalensi stunting tinggi, integrasi dengan edukasi gizi, serta penguatan produksi pangan lokal.
Pendekatan bertahap lebih realistis dibandingkan dengan implementasi serentak. Proyek percontohan (pilot project) berbasis evaluasi ketat dapat menjadi pijakan sebelum ekspansi luas. Sebagai bangsa yang ingin maju, kita membutuhkan kebijakan berani, namun keberanian tanpa kehati-hatian fiskal adalah perjudian. Jika disiplin fiskal dan evaluasi berbasis data ditegakkan, MBG bisa menjadi tonggak investasi manusia. Jika tidak, ia berisiko menjadi beban mahal yang ditanggung generasi berikutnya.***
Oleh: Nazaruddin Nasir, Pengamat Masalah Sosial dan Politik