Pemandangan itu berulang hampir di setiap sudut Kota Pekanbaru dalam sepekan terakhir: antrean kendaraan mengular di SPBU, mesin menyala pelan, wajah-wajah lelah bercampur cemas. Ada yang menunggu satu jam, ada yang lebih. Keluhan pun seragam, sederhana, sekaligus menggugat: “Di negeri penghasil minyak, kenapa kita harus antre seperti ini?”
Pertanyaan itu terdengar emosional, tetapi sesungguhnya sangat rasional. Ia lahir dari ekspektasi yang lama dipelihara, bahwa kedekatan geografis dengan sumber daya berarti jaminan ketersediaan. Sayangnya, dalam sistem energi modern, logika itu tidak selalu berlaku.
Di sisi lain, pemerintah bergerak di ruang yang sempit. Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi adalah langkah yang bisa dipahami, bahkan mungkin tak terelakkan. Stabilitas sosial, terutama bagi kelompok rentan, jauh lebih mahal dari sekadar kalkulasi fiskal. Pemerintah juga berusaha mengelola ekspektasi publik: stok dinyatakan aman, distribusi dijanjikan lancar, dan masyarakat diminta tidak panik.
Namun di lapangan, realitas berbicara dengan bahasa yang berbeda. Antrean tetap panjang. Kecemasan tetap terasa. Di titik ini, kita melihat jurang klasik antara kebijakan makro dan pengalaman mikro masyarakat.
Untuk memahami akar persoalannya, kita harus menarik garis lebih jauh - keluar dari Pekanbaru, bahkan keluar dari Indonesia.
Baca Juga: Menguatkan BRIDA, Menguatkan Arah Pembangunan Daerah
Pemblokiran jalur transportasi di Selat Hormuz akibat perang Iran dan Amerika-Israel menjadi pemicu utama. Jalur sempit ini bukan sekadar lintasan laut biasa; ia adalah arteri energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati perairan ini setiap hari. Ketika ketegangan geopolitik meningkat dan akses terganggu, pasar langsung bereaksi. Harga naik, premi risiko melonjak, dan yang paling krusial: ketidakpastian merayap ke seluruh rantai pasok.
Indonesia, sebagai negara net importir untuk BBM, tidak memiliki kemewahan untuk mengabaikan dinamika ini. Bahkan jika sebagian minyak mentah diproduksi di dalam negeri, kebutuhan produk jadi tetap bergantung pada sistem global, baik melalui impor langsung maupun mekanisme harga internasional.
Inilah titik di mana ilusi mulai retak. Selama ini, kita cenderung memandang minyak sebagai komoditas yang selalu tersedia, selama uang ada. Padahal, yang sering luput disadari adalah bahwa minyak adalah komoditas yang sangat politis. Ia tidak hanya ditentukan oleh cadangan geologi, tetapi juga oleh stabilitas kawasan, jalur distribusi, dan keputusan negara-negara produsen.
Dunia, secara sederhana, memang belum siap hidup tanpa minyak.
Dunia Kecanduan Minyak
Ketergantungan ini tidak lagi sekadar kebutuhan, tetapi sudah menjelma menjadi kecanduan. Transportasi bergantung padanya. Industri membutuhkannya. Bahkan sektor pertanian modern-yang sering dianggap “alami”-pun tidak lepas dari jejak energi fosil, mulai dari pupuk hingga distribusi hasil panen.
Dalam kondisi seperti ini, gangguan kecil saja bisa memicu efek domino. Apa yang terjadi di Selat Hormuz bisa terasa hingga ke SPBU di Pekanbaru. Jarak geografis seakan runtuh oleh keterhubungan sistem.
Di sinilah relevansi buku “Imagining a World Without Oil” menjadi terasa kuat. Karya Steve Hallett dan John Wright ini tidak sedang menawarkan skenario fiksi ilmiah. Ia justru mengajak kita menelanjangi kenyataan: betapa dalamnya minyak tertanam dalam struktur kehidupan modern.
Buku tersebut mengurai satu demi satu lapisan ketergantungan itu. Minyak bukan hanya bahan bakar kendaraan. Ia adalah bahan baku plastik, obat-obatan, tekstil, hingga sistem logistik global yang memastikan barang tersedia di rak-rak toko tepat waktu. Tanpa minyak, bukan hanya mobil yang berhenti - rantai kehidupan modern ikut tersendat.
Namun yang lebih menarik, Hallett dan Wright menekankan bahwa persoalannya bukan semata pada ketersediaan minyak, melainkan pada bagaimana sistem kita dibangun di atas asumsi kelimpahan dan kelancaran tanpa gangguan.
Baca Juga: (SALAH) Vaksin BCG atau DPT Memicu Campak pada Bayi
Kita tidak pernah benar-benar mendesain sistem yang tahan terhadap disrupsi.
Kondisi Pekanbaru hari ini adalah ilustrasi kecil dari tesis tersebut. Kita memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil minyak, tetapi tidak memiliki kontrol penuh atas produk akhirnya. Kita bagian dari sistem besar yang efisien dalam kondisi normal, tetapi rapuh ketika terguncang.
Sementara itu, kebijakan menahan harga-meskipun penting secara sosial-secara tidak langsung juga memperbesar tekanan pada sisi distribusi. Permintaan tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat, sementara suplai menghadapi kendala. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya muncul ke permukaan dalam bentuk antrean.
Maka, pertanyaan masyarakat tadi sebenarnya bisa dibalik: bukan mengapa daerah penghasil minyak mengalami kelangkaan, tetapi mengapa kita tidak pernah benar-benar membangun ketahanan energi di tingkat lokal.
Buku “Imagining a World Without Oil” tidak memberi jawaban instan, tetapi ia menawarkan arah berpikir. Bahwa transisi energi bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan merombak cara kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi energi itu sendiri.
Dan mungkin, dari antrean panjang di SPBU itulah kesadaran itu seharusnya mulai tumbuh. Bukan sebagai keluhan semata tetapi sebagai alarm
Bahwa selama dunia masih kecanduan minyak-dan kita tidak berbuat banyak untuk mengurangi ketergantungan itu-maka antrean seperti ini bukan sekadar episode sementara. Ia adalah bayangan masa depan yang datang lebih cepat dari yang kita duga.***
Oleh: Nazaruddin Nasir, Pengamat energi bermastautin di Pekanbaru