Setiap awal tahun ajaran, wajah pendidikan kita kembali diuji. Orang tua menunggu dengan cemas, anak-anak berharap mendapat sekolah yang baik, dan pemerintah daerah dituntut memastikan proses penerimaan murid baru berjalan adil, transparan, serta mudah dipahami. Karena itu, tajuk Riau Pos tentang SPMB 2026 dan harapan pemerataan pendidikan di Riau layak menjadi bahan renungan bersama.
Penerimaan murid baru bukan sekadar agenda administratif tahunan. Ia adalah cermin apakah sistem pendidikan benar-benar memberi kesempatan yang sama kepada semua anak, atau masih lebih menguntungkan mereka yang tinggal dekat sekolah unggulan, memiliki informasi lebih lengkap, dan lebih siap secara sosial-ekonomi.
Riau sedang menunjukkan ikhtiar positif. Kabar tentang 76 sekolah di Pekanbaru yang diusulkan untuk direvitalisasi memberi harapan bahwa mutu sarana pendidikan mulai ditempatkan sebagai prioritas. Berita tentang 16 siswa Kepulauan Meranti dari daerah 3T yang lolos Program Afirmasi Pendidikan Tinggi juga patut diapresiasi.
Baca Juga: Era Ekonomi Karbon Dimulai, Sudah Siapkah Riau?
Dua berita ini membawa pesan penting: akses pendidikan memang sedang dibuka, tetapi pekerjaan pemerataan belum selesai. Masih ada sekolah yang harus diperbaiki, anak yang perlu didampingi, wilayah yang memerlukan perhatian khusus, dan tata kelola layanan pendidikan yang harus terus ditingkatkan.
Pemerataan pendidikan tidak boleh berhenti pada pemerataan akses masuk sekolah. Anak memang perlu mendapat kursi belajar, tetapi kursi itu harus berada di ruang kelas yang layak, bersama guru yang kompeten, dalam suasana belajar yang aman, sehat, dan menggembirakan. Jika tidak, pemerataan hanya tampak di dokumen kebijakan. Anak-anak secara administratif terdaftar di sekolah, tetapi kualitas pengalaman belajarnya tetap berbeda jauh antara satu sekolah dan sekolah lain.
Di sinilah tantangan utama SPMB 2026. Selama masyarakat masih membedakan sekolah secara tajam antara “favorit” dan “nonfavorit”, persaingan masuk sekolah tertentu akan terus menimbulkan ketegangan. Orang tua bukan semata-mata mengejar nama sekolah. Mereka mencari kepastian bahwa anaknya akan memperoleh guru yang baik, disiplin sekolah yang tertib, fasilitas yang memadai, serta peluang masa depan yang lebih luas. Maka, solusi jangka panjangnya bukan hanya memperbaiki mekanisme seleksi, tetapi menaikkan mutu semua sekolah agar tidak ada sekolah yang dianggap pilihan sisa.
Baca Juga: Pemakaman Ali Khamenei; Arti Pemimpin Sejati
Revitalisasi 76 sekolah di Pekanbaru perlu ditempatkan dalam kerangka itu. Revitalisasi sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai pengecatan gedung, perbaikan atap, atau penambahan ruang kelas. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Revitalisasi harus menyentuh tiga lapis sekaligus: sarana fisik, mutu pembelajaran, dan tata kelola sekolah. Gedung yang baik perlu diikuti guru yang terus belajar, kepala sekolah yang memimpin perubahan, perpustakaan yang hidup, laboratorium yang digunakan, serta budaya sekolah yang menghargai disiplin, literasi, kebersihan, dan karakter.
Untuk daerah seperti Riau, pendekatan satu pola untuk semua sekolah tidak memadai. Kondisi sekolah di Pekanbaru tentu berbeda dengan sekolah di pesisir, pulau, kawasan perkebunan, daerah gambut, dan wilayah terpencil. Anak-anak di Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Kuantan Singingi, atau desa-desa jauh menghadapi tantangan yang tidak selalu terlihat dari ruang rapat pemerintahan. Ada jarak, transportasi, akses internet, kemampuan ekonomi keluarga, ketersediaan guru, dan keterbatasan informasi. Karena itu, kebijakan pendidikan Riau perlu berbasis data mikro sampai tingkat sekolah dan desa, bukan hanya data agregat kabupaten atau provinsi.
Program afirmasi untuk siswa dari daerah 3T patut diperkuat. Namun, afirmasi sebaiknya tidak dimulai ketika pendaftaran beasiswa dibuka. Pendampingan harus dilakukan jauh sebelumnya, sejak SMP dan SMA. Sekolah perlu membantu siswa menyiapkan dokumen, memahami syarat domisili, mengenali pilihan perguruan tinggi, memperkuat literasi digital, dan membangun kepercayaan diri. Fakta bahwa sebagian pendaftar tidak memenuhi syarat administrasi harus menjadi pelajaran. Jangan sampai anak yang memiliki kemampuan akademik dan semangat belajar kehilangan kesempatan hanya karena kurang informasi atau tidak cukup didampingi.
Kunci berikutnya adalah guru. Infrastruktur dapat dibangun dalam satu tahun anggaran, tetapi kualitas guru dibentuk melalui proses panjang. Pemerintah daerah perlu memiliki peta kebutuhan guru yang akurat: sekolah mana yang kekurangan guru, mata pelajaran apa yang paling lemah, guru mana yang membutuhkan pendampingan, dan daerah mana yang memerlukan insentif khusus. Pelatihan guru juga harus bergeser dari kegiatan seremonial menjadi pendampingan nyata di kelas. Guru perlu dibantu menyusun pembelajaran aktif, menggunakan asesmen sederhana untuk mengenali kesulitan siswa, memanfaatkan teknologi secara proporsional, dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua.
Riau juga perlu membangun tata kelola pendidikan yang lebih terbuka. SPMB harus mudah dipahami masyarakat: kuota jelas, kriteria seleksi terbuka, jalur pengaduan tersedia, dan prosesnya dapat diawasi. Transparansi bukan hanya urusan teknis, melainkan fondasi kepercayaan publik. Ketika masyarakat percaya bahwa sistem berjalan adil, kecemasan dan kecurigaan akan berkurang. Dalam praktik kebijakan publik, pendidikan yang baik menuntut kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, komite, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, media, dunia usaha, dan orang tua.
Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dapat mulai dimanfaatkan secara bijak. Bukan untuk menggantikan guru, melainkan untuk membantu guru dan pemerintah mengambil keputusan lebih cepat dan tepat. Data SPMB, kondisi sekolah, hasil belajar, distribusi guru, dan kebutuhan revitalisasi dapat dirangkum dalam dashboard pendidikan daerah. AI dapat membantu membaca pola ketimpangan, memetakan wilayah prioritas, dan menyediakan bahan ajar awal yang dapat disesuaikan guru. Namun, teknologi harus tetap tunduk pada nilai dasar pendidikan: keadilan, kemanusiaan, perlindungan anak, dan martabat guru.
Pada akhirnya, keberhasilan pendidikan Riau tidak cukup diukur dari lancarnya pendaftaran murid baru atau banyaknya sekolah yang direvitalisasi. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anak-anak Riau, di kota maupun di pulau, dari keluarga mampu maupun sederhana, dapat belajar dengan rasa percaya diri dan melihat masa depan yang lebih baik. SPMB 2026 harus menjadi pintu masuk menuju agenda yang lebih besar: membangun sekolah bermutu di setiap wilayah. Jika pemerataan akses disertai peningkatan kualitas, maka pendidikan benar-benar menjadi jalan kemajuan Riau, bukan sekadar janji yang berulang setiap tahun ajaran baru.***
Oleh: Senior Expert APP Academy, Budi Tjahjono