Perekonomian Riau memasuki Semester II 2026 dengan modal yang cukup kuat. Pada Triwulan I 2026, ekonomi Riau tumbuh 4,89 persen secara tahunan, bahkan ekonomi nonmigas tumbuh lebih tinggi mencapai 5,86 persen. Industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, serta sektor jasa menjadi motor utama pertumbuhan. Selain itu, kontribusi Riau terhadap perekonomian nasional tetap signifikan, mencapai 5,14 persen.
Namun demikian, tantangan global masih membayangi. Pelemahan ekspor, ketidakpastian harga komoditas, serta perlambatan sektor migas dapat menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan. Dalam situasi seperti ini, percepatan belanja APBN dan APBD menjadi salah satu instrumen yang paling cepat dan efektif untuk menjaga momentum ekonomi daerah.
Data Kementerian Keuangan per 8 Juli 2026 menunjukkan bahwa ruang fiskal Provinsi Riau nanti yang berasal dari APBN masih sangat besar. Dari total pagu sebesar Rp26,78 triliun, realisasi baru mencapai Rp14,50 triliun atau sekitar 54,16 persen. Artinya, masih terdapat sekitar Rp12,27 triliun yang dapat menjadi stimulus perekonomian Riau pada Semester II tahun ini.
Baca Juga: Antara Indonesia, Generasi dan Emas
Yang menarik adalah serapan beberapa jenis belanja yang memiliki dampak ekonomi paling besar justru rendah atau bahkan belum terealisasi, seperti DAK Fisik. Realisasi Belanja Modal baru mencapai 37,43 persen, dan Belanja Barang sekitar 44,30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata-mata keterbatasan ruang fiskal, melainkan kecepatan dan kualitas pelaksanaan anggarannya.
Mendorong Percepatan Belanja Percepatan realisasi dan peningkatan kualitas Belanja Modal, Transfer ke Daerah serta pengadaan infrastruktur, dapat menciptakan efek berganda yang sangat luas bagi perekonomian Riau. Pembangunan jalan dan jembatan di kawasan sentra perkebunan, seperti Kampar, Indragiri Hilir, hingga Kuantan Singingi akan memperlancar distribusi komoditas unggulan, terutama kelapa sawit, kelapa, dan karet, sekaligus mendorong aktivitas transportasi, logistik, dan perdagangan. Pada saat yang sama, pelaksanaan proyek tersebut turut menggerakkan sektor konstruksi, jasa, hingga UMKM lokal disana.
Dampak percepatan belanja dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, hal tersebut berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi Riau melalui peningkatan aktivitas konstruksi, transportasi, hingga industri pengolahan yang membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Baca Juga: Politik dan Tarik Ulur Kepentingan
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dari belanja pemerintah juga dapat menurunkan biaya distribusi, terutama di sejumlah wilayah Riau yang masih menghadapi rantai distribusi yang panjang. Dengan demikian, peningkatan permintaan akibat belanja pemerintah tidak selalu memicu tekanan inflasi apabila pemerintah mampu menjaga ketersediaan pangan, memperlancar distribusi, dan merespons gangguan pasokan dengan cepat.
Hingga pertengahan 2026, inflasi Provinsi Riau tercatat sebesar 4,55 persen secara tahunan dan diperkirakan tetap terkendali hingga akhir tahun. Tantangan pemerintah bukan memilih antara pertumbuhan dan stabilitas harga, melainkan memastikan bahwa peningkatan permintaan diikuti oleh peningkatan produksi dan kelancaran distribusi.
Menjaga Momentum
Selain percepatan belanja, Semester II juga harus menjadi momentum penguatan hilirisasi. Belanja pemerintah sebaiknya diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri pengolahan sawit, makanan, kimia, dan kawasan ekonomi strategis, seperti Dumai dan Pelalawan. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibanding sekadar mengandalkan ekspor bahan mentah.
Baca Juga: Green Policing, Mangrove dan Blue Economy: Membangun Keamanan Ekologis di Provinsi Riau
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa transfer ke daerah benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal. DAK Fisik, Dana Desa, BOK Puskesmas, dan berbagai skema transfer lainnya perlu diarahkan pada kegiatan yang produktif, seperti pembangunan jalan usaha tani, pemberdayaan UMKM, penguatan ketahanan pangan, digitalisasi usaha mikro, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Percepatan belanja harus berjalan seiring dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Ketersediaan infrastruktur, kecepatan layanan perizinan, kepastian hukum, serta kesiapan tenaga kerja terbukti mampu menarik pihak swasta untuk berinvestasi sehingga mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Memperluas pandangan
Keberhasilan penyerapan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya persentase serapan anggaran. Pandangan perlu diperluas tentang bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Serapan anggaran hanyalah alat, sedangkan tujuan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Perjalanan Program Profesi Insinyur, Ketika Pengalaman Bertemu Amanah
Ada tiga agenda yang perlu dikawal pada Semester II ini. Pertama, mempercepat Belanja Modal dan proyek-proyek produktif yang masih tertunda. Kedua, memperkuat hilirisasi dan investasi di sektor unggulan Riau. Ketiga, memastikan seluruh instrumen APBN dan APBD benar-benar menjangkau masyarakat dan dunia usaha.***
Editor : Arif Oktafian