JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah pusat memutuskan menambah alokasi dana transfer ke daerah (TKD). Namun, tambahan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Ruang fiskal daerah yang kian sempit telah menggerus semangat desentralisasi. Gelombang protes terhadap pemangkasan TKD telah muncul sejak tahun lalu. Pada Oktober 2025, sebanyak 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka memprotes rencana pemotongan TKD.
Pagu TKD 2025 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun diturunkan menjadi sekitar Rp693 triliun pada 2026. Pemangkasan tersebut berdampak pada kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Sejumlah daerah bahkan kesulitan memenuhi kewajiban belanja pegawai. Ada pula pemerintah daerah yang berencana memberhentikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu. Dampak paling berat dirasakan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) rendah.
Dilansir RPG, penurunan TKD membuat ruang fiskal daerah di Kepulauan Riau (Kepri) kian terhimpit. Kondisi tersebut diperparah oleh perlambatan PAD dan meningkatnya belanja wajib. Sejumlah daerah di Kepri akhirnya menunda pembangunan dan melakukan efisiensi belanja. Pemprov Kepri memilih menggunakan pinjaman untuk menjaga proyek fisik tetap berjalan.
Pada awal September 2026, Menkeu Purbaya mengakui terdapat 490 pemerintah daerah yang mengalami kesulitan finansial akibat pemangkasan TKD. Salah satunya Kabupaten Siak, Riau. Bupati Siak Afni Zulkifli termasuk kepala daerah yang getol memprotes kebijakan dana bagi hasil (DBH). Dia juga mempersoalkan DBH yang belum seluruhnya dicairkan.
Afni mengatakan, tekanan fiskal Siak telah terjadi sejak 2024. Salah satu penyebabnya adalah tertundanya penyaluran DBH dari pemerintah pusat hingga 2025. Nilainya mencapai lebih dari Rp500 miliar. Dalam pembayaran terakhir, Pemkab Siak hanya menerima sekitar Rp29,8 miliar.
Kondisi tersebut berdampak pada kemampuan Pemkab Siak memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Pemkab Siak kemudian melakukan berbagai efisiensi. Di antaranya mengurangi tambahan penghasilan pegawai (TPP), perjalanan dinas, kegiatan pertemuan, beasiswa, bantuan sosial, dan hibah.
Afni juga mengeluhkan proporsi DBH yang dinilai tidak adil. Siak memiliki perkebunan sawit seluas lebih dari 300 ribu hektare. Namun, DBH sawit yang diterima hanya Rp7,72 miliar per tahun. ‘’Angka itu tidak sebanding dengan kontribusi ekologis daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat,’’ katanya.
Skema Pinjaman
Pemerintah pusat mempersilakan pemda yang membutuhkan anggaran pembangunan mengajukan pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI, BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan). Pembayaran pinjaman dilakukan secara bertahap dengan mekanisme pemotongan DBH.
Namun, sejumlah daerah menolak skema tersebut. Mereka khawatir pinjaman justru semakin memperlemah kondisi keuangan daerah karena DBH pada masa mendatang sudah terbebani cicilan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
