Negara yang kuat tidak lahir hanya dari pergantian pemimpin, banyaknya regulasi, megahnya pembangunan fisik, atau lantangnya slogan tentang kemajuan. Negara yang kuat dibangun melalui sistem yang dirancang dengan kesungguhan, dijalankan dengan disiplin, diawasi dengan ketegasan, dan ditopang manusia yang memiliki integritas. Sistem perlu dibangun dengan sepenuh hati apabila bangsa ini sungguh ingin menjadi lebih baik.
Tanpa sistem yang kuat, kebaikan seorang pemimpin hanya akan menjadi kebaikan personal yang mudah berakhir ketika kekuasaan berganti. Sebaliknya, sistem yang kokoh mampu menjaga arah negara sekalipun terjadi pergantian orang, kepemimpinan, dan kepentingan. Karena itu, keseriusan membangun negeri harus dimulai dari keberanian membangun sistem yang tidak mudah dibengkokkan oleh kekuasaan, uang, kedekatan, tekanan politik, maupun kepentingan kelompok.
Baca Juga: Minas Membuka Jalan Baru Enhanced Oil Recovery
Persoalan kehidupan bernegara sering kali bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya konsistensi menjalankan aturan. Regulasi dapat dibuat sebanyak apa pun, lembaga dapat dibentuk sedemikian lengkap, tetapi apabila manusia yang menjalankannya kehilangan integritas, sistem akan mudah disusupi kepentingan pribadi dan kelompok.
Hukum dapat kehilangan wibawa ketika penerapannya bergantung kepada siapa yang berhadapan dengannya. Jabatan dapat kehilangan makna ketika diperlakukan sebagai sumber keistimewaan. Kekuasaan dapat berubah menjadi alat transaksi ketika pengawasan melemah. Karena itu, pembangunan sistem harus berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Sistem yang baik membutuhkan manusia berintegritas, sementara manusia berintegritas memerlukan sistem yang mampu menjaga, mengarahkan, mengontrol, dan memberikan konsekuensi terhadap setiap penyimpangan.
Tegak lurus harus menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Tegak lurus berarti berani berdiri di atas kebenaran meskipun berhadapan dengan kepentingan. Pemimpin harus berani mengatakan benar sebagai benar dan salah sebagai salah. Aparat hukum harus bekerja berdasarkan hukum, fakta, bukti, prosedur, dan keadilan, bukan berdasarkan tekanan kekuasaan, kedekatan personal, transaksi kepentingan, atau pertimbangan politik.
Baca Juga: Maulid dan Pacu Jalur: Mengayuh Kembali Amanah
Birokrasi harus bekerja berdasarkan kewenangan dan regulasi, bukan berdasarkan siapa yang datang, siapa yang meminta, dan siapa yang memiliki pengaruh. Masyarakat pun perlu belajar menghormati aturan dan berhenti mencari jalan pintas melalui hubungan kekuasaan. Negeri akan rapuh apabila ukuran kebenaran berubah sesuai dengan siapa yang sedang berhadapan dengan hukum. Tegak lurus menuntut satu ukuran untuk semua, sebab keadilan kehilangan maknanya apabila hukum hanya keras kepada yang lemah dan lunak kepada yang kuat.
Hukum harus berdiri sendiri dan memiliki marwahnya. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan untuk membalas dendam, melindungi kepentingan kelompok, atau menyingkirkan pihak yang dianggap mengganggu. Hukum harus bekerja dalam koridor asas, prosedur, fakta, dan keadilan. Independensi hukum tidak berarti aparat hukum bebas melakukan apa saja, melainkan bebas dari intervensi kepentingan sekaligus tunduk secara ketat kepada hukum.
Di sinilah tertib asas menjadi sangat penting. Setiap tindakan negara harus memiliki dasar kewenangan, prosedur yang jelas, tujuan yang sah, serta pertanggungjawaban yang dapat diuji. Ketika asas ditegakkan, negara memiliki batas. Ketika asas diabaikan, kekuasaan mudah bergerak berdasarkan selera dan kepentingan sesaat. Negara hukum akhirnya tidak cukup hanya memiliki konstitusi dan undang-undang, tetapi harus memiliki budaya hukum yang membuat setiap orang percaya bahwa hukum bekerja secara adil, independen, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perubahan juga harus terjadi pada mindset masyarakat dalam memandang jabatan, kekayaan, popularitas, dan martabat. Semua itu hanyalah bagian kecil dari perjalanan hidup manusia. Jabatan memiliki masa, kekayaan memiliki batas, popularitas dapat hilang, dan kekuasaan pasti berakhir. Manusia yang menjadikan jabatan sebagai tujuan hidup akan mudah menghalalkan segala cara untuk mempertahankannya.
Orang yang menjadikan kekayaan sebagai ukuran kemuliaan akan mudah kehilangan batas antara kebutuhan dan keserakahan. Sebaliknya, manusia yang memahami bahwa kehidupan dunia bersifat sementara akan memandang jabatan sebagai amanah, kekayaan sebagai titipan, kekuasaan sebagai ujian, dan martabat sebagai buah dari integritas. Ukuran keberhasilan tidak berhenti pada berapa banyak harta yang dimiliki, setinggi apa jabatan yang diperoleh, atau seberapa luas pengaruh yang dibangun, tetapi pada seberapa jujur amanah dijalankan dan seberapa besar kemaslahatan yang ditinggalkan.
Keyakinan tentang kehidupan setelah kematian memiliki kedudukan penting dalam membangun integritas. Manusia mungkin dapat menyembunyikan perbuatannya dari manusia, tetapi tidak dapat menyembunyikannya dari Allah. Kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan membentuk pengawasan batin yang jauh lebih dalam daripada sekadar pengawasan administratif.
Orang yang memiliki kesadaran akhirat akan berhati-hati mengambil sesuatu yang bukan haknya, takut menyalahgunakan jabatan, malu berbohong, enggan memanipulasi aturan, dan sadar bahwa kekuasaan yang disalahgunakan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran spiritual semacam ini tidak menggantikan sistem hukum, tetapi memperkuatnya. Negara membutuhkan pengawasan dari luar melalui hukum dan pengawasan dari dalam melalui hati nurani, iman, dan keyakinan terhadap pertanggungjawaban akhirat.
Moralitas dan budaya malu juga harus dikembalikan sebagai fondasi kehidupan publik. Masyarakat yang sehat bukan hanya masyarakat yang takut kepada hukuman, tetapi masyarakat yang malu melakukan penyimpangan. Malu melakukan korupsi, malu menyalahgunakan jabatan, malu menerima sesuatu yang bukan hak, malu berbohong kepada rakyat, malu memanipulasi aturan, malu mengkhianati amanah, dan malu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Budaya malu adalah mekanisme pengendalian diri yang lahir dari kesadaran. Ketika rasa malu mati, perbuatan tercela dapat berubah menjadi kebanggaan.
Kekayaan yang diperoleh secara tidak patut dipamerkan sebagai keberhasilan. Kedekatan dengan penguasa diperlakukan sebagai prestasi. Jabatan dipakai untuk membangun privilese. Penyimpangan bahkan dapat dibela dengan alasan bahwa semua orang melakukannya. Pada titik itu, kerusakan tidak lagi hanya terjadi pada individu, tetapi telah menjadi kerusakan budaya.
Negeri yang kuat membutuhkan disiplin tinggi. Disiplin membuat aturan menjadi kebiasaan dan ketertiban menjadi budaya. Masyarakat perlu menghargai waktu, prosedur, kewajiban, tanggung jawab, dan kepastian. Pemimpin harus disiplin terhadap amanah, aparat disiplin terhadap hukum, birokrasi disiplin terhadap prosedur, dan masyarakat disiplin terhadap aturan.
Disiplin tidak dapat hanya dituntut dari rakyat sementara pejabat memperlihatkan kelonggaran terhadap dirinya sendiri. Keteladanan harus dimulai dari atas. Pemimpin yang tertib akan membangun budaya tertib. Aparat yang konsisten akan melahirkan kepatuhan. Sebaliknya, ketidakteraturan di tingkat elite akan menjadi pembenaran sosial bagi masyarakat untuk melakukan hal serupa. Karena itu, disiplin harus menjadi karakter kolektif, bukan sekadar kewajiban administratif.
Kepercayaan publik atau trust kepada pemimpin dan aparat hukum merupakan modal sosial yang sangat mahal. Kepercayaan tidak dapat diperintahkan dan tidak dapat dibangun melalui pencitraan. Trust tumbuh dari konsistensi antara ucapan dan tindakan, antara aturan dan pelaksanaan, antara janji dan kenyataan. Pemimpin dipercaya ketika ia memperlihatkan integritas, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Aparat hukum dipercaya ketika bekerja profesional, objektif, transparan, dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan.
Birokrasi dipercaya ketika memberikan pelayanan secara adil dan tidak menjadikan kewenangan sebagai alat untuk meminta imbalan. Ketika masyarakat melihat hukum berjalan konsisten, kepercayaan akan tumbuh. Ketika masyarakat menyaksikan hukum diperlakukan berbeda karena kekuasaan, uang, atau kedekatan, trust akan runtuh perlahan dan digantikan oleh sinisme.
Sistem yang kuat bukan sistem yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pemimpin, melainkan sistem yang mampu mengendalikan kekuasaan agar tidak berubah menjadi kesewenangan. Pemimpin terbaik sekalipun tetap membutuhkan sistem. Aparat yang baik tetap membutuhkan pengawasan. Lembaga yang berintegritas tetap membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Manusia memiliki kelemahan, sehingga sistem diperlukan untuk memastikan kelemahan personal tidak berubah menjadi kerusakan institusional.
Karena itu, checks and balances, pengawasan, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, serta pembagian kewenangan harus dirancang bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan untuk memastikan kekuasaan tetap berada dalam batas yang benar. Negara yang sehat tidak bergantung kepada kesalehan satu orang. Negara yang sehat memiliki sistem yang tetap bekerja meskipun orang berganti.
Keseriusan membangun negeri juga berarti berani membedakan antara loyalitas kepada negara dan loyalitas kepada penguasa. Negara harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan personal seorang pemimpin. Aparat negara bekerja untuk kepentingan konstitusi dan rakyat, bukan untuk mengamankan kepentingan individu atau kelompok.
Loyalitas yang sehat bukanlah kepatuhan buta, melainkan keberanian menjaga prinsip ketika terjadi penyimpangan. Dalam konteks ini, kritik yang objektif bukan ancaman bagi negara. Kritik justru dapat menjadi mekanisme koreksi agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. Negara menjadi kuat ketika institusinya mampu menerima koreksi, memperbaiki kesalahan, dan memastikan setiap kewenangan dapat dipertanggungjawabkan.
Membangun sistem yang kuat pada akhirnya adalah pekerjaan peradaban. Ia tidak selesai dalam satu periode pemerintahan dan tidak bergantung kepada satu figur. Ia membutuhkan kesabaran, konsistensi, keberanian, keteladanan, dan komitmen lintas generasi.
Sistem harus dibangun sedemikian rupa sehingga hukum tetap tegak ketika orang kuat berhadapan dengan aturan, keadilan tetap berjalan ketika kepentingan politik datang menekan, birokrasi tetap tertib ketika pergantian kekuasaan terjadi, dan pelayanan publik tetap berlangsung tanpa bergantung kepada kedekatan personal. Negara harus memiliki institusi yang kuat agar tidak mudah diguncang oleh perubahan kepentingan.
Serius demi negeri berarti berhenti memandang negara sebagai arena perebutan keuntungan pribadi. Negara adalah amanah bersama. Jabatan adalah tanggung jawab. Kekuasaan adalah ujian. Hukum adalah instrumen keadilan. Kekayaan adalah titipan. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Setiap keputusan publik memiliki konsekuensi terhadap kehidupan manusia dan karena itu tidak boleh dilakukan secara sembrono.
Pemimpin harus memahami bahwa kekuasaan akan berakhir, tetapi pertanggungjawaban tidak berhenti pada berakhirnya masa jabatan. Aparat harus memahami bahwa kewenangan adalah amanah, bukan hak istimewa. Masyarakat harus memahami bahwa kehidupan bernegara membutuhkan kepatuhan terhadap hukum sekaligus keberanian mengawasi kekuasaan.
Pada akhirnya, negeri yang besar bukan hanya negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah, ekonomi kuat, gedung tinggi, atau teknologi maju. Negeri yang besar adalah negeri yang hukumnya dihormati, pemimpinnya dipercaya, aparatnya berintegritas, masyarakatnya disiplin, budayanya memiliki rasa malu, sistemnya tertib asas, dan manusia-manusianya memiliki kesadaran bahwa kehidupan dunia bukan akhir dari perjalanan.
Kekuatan negara terletak pada bertemunya sistem yang kokoh dengan manusia yang berintegritas. Hukum yang tegak bertemu dengan moralitas yang hidup. Disiplin bertemu dengan kesadaran. Kekuasaan bertemu dengan pertanggungjawaban. Kebebasan bertemu dengan aturan. Kepemimpinan bertemu dengan amanah.
Serius demi negeri berarti tegak lurus dalam prinsip, tertib dalam sistem, mandiri dalam hukum, disiplin dalam tindakan, malu dalam penyimpangan, jujur dalam amanah, adil dalam kekuasaan, dan sadar bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dari sanalah negara yang kuat dapat dibangun, bukan sekadar negara yang tampak kuat di permukaan, tetapi negara yang memiliki tulang punggung institusional, kekuatan moral, keteguhan hukum, dan kepercayaan rakyat yang kokoh.***
Oleh : Psikoterapis Islam, Khairunnas Rajab