Generasi Muda di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

Redaksi • Dipublikasikan Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17:09 WIB
Ilham Mandala Anugrah, Ketua PB HMI Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 2024-2026
Ilham Mandala Anugrah, Ketua PB HMI Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 2024-2026

 
Ada satu barang yang makin mahal dalam kehidupan publik hari ini, yaitu kepercayaan. Bukan karena tidak diproduksi, tetapi karena terlalu sering rusak di tengah jalan. Masyarakat semakin mudah curiga kepada pemerintah, lembaga politik, institusi hukum, media, bahkan kepada mereka yang tampil membawa nama kepentingan publik. 

Di ruang digital, satu peristiwa dapat berubah menjadi perdebatan besar dalam hitungan menit. Pernyataan pejabat dipotong, kebijakan dipertanyakan, kesalahan menjadi konsumsi publik, sementara informasi yang belum tentu benar sudah telanjur beredar ke mana-mana.Masalahnya bukan karena masyarakat semakin kritis. Justru sebaliknya, masyarakat yang kritis adalah tanda demokrasi masih bernapas. 

Persoalannya muncul ketika kritik berubah menjadi ketidakpercayaan. Ketika apa pun yang dilakukan pemerintah dicurigai, janji politik dianggap sekadar slogan, dan kebenaran kadang lebih dulu dinilai dari siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan.Di tengah keadaan seperti itu, generasi muda berada di posisi yang sangat penting. 

Mereka bukan hanya akan menerima Indonesia di masa depan. Mereka sedang menentukan seperti apa Indonesia hari ini dan kelak. Pertanyaannya, apakah generasi muda akan menjadi bensin yang membuat krisis kepercayaan semakin membesar, atau justru menjadi air yang memadamkannya?

Ketika Kepercayaan Mulai Terkikis
BPS melalui Statistik Pemuda Indonesia 2025 menunjukkan bahwa pemuda merupakan kelompok penting dalam struktur demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kehidupan sosial ekonomi. Artinya, membicarakan kualitas pemuda pada dasarnya sedang membicarakan kualitas masa depan Indonesia. 

Namun, tantangannya tidak berhenti pada persoalan demografi. Demokrasi kita juga masih memiliki pekerjaan rumah.BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2025 berada pada angka 78,19. Sejumlah indikator masih menunjukkan tantangan, termasuk kinerja lembaga legislatif dan akses masyarakat terhadap informasi publik. Angka tersebut memang bukan rapor langsung tentang kepercayaan masyarakat. Tetapi angka itu memberi pesan bahwa demokrasi bukan hanya urusan datang ke TPS, mencoblos, lalu pulang. 

Demokrasi juga tentang apakah masyarakat merasa didengar, memperoleh informasi, dapat menyampaikan kritik, dan melihat lembaga publik bekerja secara adil.Kepercayaan publik tidak hilang dalam semalam. Ia biasanya pergi sedikit demi sedikit. Pelayanan yang mengecewakan, hukum yang dianggap tidak konsisten, kebijakan yang tidak dijelaskan dengan baik, hingga kasus korupsi dapat menjadi potongan-potongan kecil yang akhirnya membentuk rasa kecewa yang besar.

KPK melalui Survei Penilaian Integritas 2025 mencatat Indeks Integritas Nasional sebesar 72,32 dan masih berada dalam kategori rentan korupsi. Korupsi bukan sekadar soal uang negara yang hilang. Yang ikut hilang adalah keyakinan masyarakat bahwa aturan berlaku untuk semua orang.Tetapi menyalahkan pemerintah saja juga tidak cukup. Kita sering meminta negara memperbaiki kepercayaan, sementara dalam kehidupan sehari-hari kita sendiri kadang ikut mempraktikkan hal yang membuat kepercayaan itu rusak. Kita menginginkan sistem yang bersih, tetapi masih tergoda mencari jalan belakang ketika jalan depan terasa terlalu panjang.

Generasi Muda di Tengah Banjir Informasi
Di sinilah generasi muda menghadapi tantangan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka hidup dalam dunia yang informasinya tidak pernah tidur. Pagi membuka mata, notifikasi sudah lebih dulu menyapa. Sebelum sarapan, kita mungkin sudah mengetahui berita politik, gosip artis, konflik internasional, harga saham, sampai pertengkaran orang yang bahkan tidak kita kenal.

Teknologi memberikan peluang luar biasa. Anak muda dapat belajar, membangun usaha, menyuarakan kritik, bahkan menciptakan gerakan sosial hanya melalui telepon genggam. Tetapi ada satu masalah. Di dunia digital, yang paling cepat menyebar belum tentu yang paling benar. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebagian responden dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 masih kesulitan memastikan kredibilitas sumber informasi dan memverifikasi kebenaran informasi daring. 

Ini menjadi pengingat bahwa kemampuan menggunakan teknologi tidak selalu sejalan dengan kemampuan memahami informasi. Kita mungkin sudah pintar membuat konten, tetapi belum tentu pintar memeriksa konten. Kita tahu bagaimana membuat sesuatu menjadi viral, tetapi belum tentu memahami konsekuensi dari apa yang kita viralkan. Viral bukan ukuran kebenaran. Banyak yang menyukai bukan berarti benar. 

Banyak yang membagikan bukan berarti layak dipercaya. Bahkan, kritik yang paling keras belum tentu merupakan kritik yang paling tepat. Karena itu, generasi muda harus bergerak dari sekadar melek digital menjadi melek realitas. Membaca data sebelum berkomentar. Memeriksa sumber sebelum membagikan. Memahami konteks sebelum menghakimi. Sebuah kebijakan pemerintah bisa saja memiliki tujuan baik, tetapi implementasinya buruk. 

Sebuah kritik bisa terdengar meyakinkan, tetapi belum tentu benar. Sebaliknya, keberhasilan pemerintah juga tidak boleh membuatnya kebal terhadap kritik.Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang mau berpikir.Generasi muda juga perlu berhenti melihat politik sebagai pertandingan sepak bola, seolah-olah tugas kita hanya memilih siapa yang harus menang dan siapa yang harus kalah. Politik sesungguhnya jauh lebih dekat dengan kehidupan kita. 

Harga pangan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemerataan pembangunan semuanya dipengaruhi oleh keputusan politik.Karena itu, anak muda tidak cukup menjadi penonton politik lima tahunan. Mereka perlu membaca kebijakan, mengawasi anggaran, memahami hukum, melakukan riset, membangun usaha, terlibat dalam organisasi, dan menawarkan solusi.

Dari Generasi Vokal Menjadi Generasi Berintegritas
Indonesia tidak kekurangan anak muda yang berani berbicara. Yang perlu diperbanyak adalah anak muda yang berani bertanggung jawab atas apa yang dibicarakannya.Integritas tidak selalu diuji ketika seseorang memegang jabatan besar. Justru ia sering diuji ketika tidak ada yang melihat. Jujur dalam tugas, tidak memalsukan data, tidak melakukan plagiarisme, tidak menyalahgunakan jabatan organisasi, dan tidak menggunakan koneksi untuk memperoleh sesuatu yang seharusnya didapatkan melalui proses yang adil adalah bentuk-bentuk integritas yang sederhana, tetapi menentukan.

Kita sering keras mengkritik korupsi, tetapi masih membenarkan “uang terima kasih”. Kita menuntut demokrasi, tetapi tidak selalu siap mendengar pendapat yang berbeda. Kita berbicara tentang keadilan, tetapi masih tergoda menggunakan koneksi ketika kepentingan pribadi membutuhkan jalan pintas. Kalau kebiasaan kecil itu tidak berubah, jangan terlalu cepat berharap pergantian generasi akan otomatis melahirkan perubahan besar.Generasi muda harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar bagian dari perubahan dalam slogan. Mahasiswa dapat turun ke masyarakat.

Profesional muda dapat mengembangkan inovasi sosial. Komunitas dapat membantu masyarakat memahami layanan publik. Pengusaha muda dapat membuka lapangan kerja. Di ruang digital, anak muda dapat memilih menjadi penyebar informasi yang mencerdaskan, bukan sekadar pemburu “engagement”. Pada saat yang sama, negara juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih bermakna. Anak muda jangan hanya dipanggil ketika pemerintah membutuhkan peserta seminar atau pengisi kursi dalam forum seremonial. 

Mereka perlu dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, evaluasi program, pengawasan pelayanan publik, dan ruang pengambilan keputusan.Sebab, kepercayaan tidak lahir dari pidato. Ia lahir dari pengalaman. Masyarakat akan percaya ketika melihat pelayanan membaik, hukum bekerja, informasi dibuka, dan pejabat bersedia bertanggung jawab. Begitu pula dengan generasi muda. Kepercayaan kepada mereka akan tumbuh ketika masyarakat melihat mereka datang bukan sekadar untuk membuat unggahan, tetapi benar-benar hadir menyelesaikan persoalan.

Pada akhirnya, krisis kepercayaan publik bukan hanya persoalan bagaimana masyarakat memandang pemerintah. Ia juga menyangkut bagaimana bangsa memandang masa depannya sendiri. Indonesia tidak membutuhkan generasi muda yang hanya lebih berani berbicara. Indonesia membutuhkan generasi muda yang lebih kritis, kompeten, berintegritas, dan bersedia bekerja.Kita tidak perlu menunggu Indonesia menjadi sempurna untuk mulai memperbaiki kepercayaan. 

Kita justru harus mulai menciptakan alasan bagi orang lain untuk percaya. Perubahan tidak selalu dimulai dari gedung pemerintahan. Ia bisa dimulai dari ruang kelas, tempat kerja, organisasi, ruang usaha, lingkungan masyarakat, bahkan dari satu unggahan yang jujur di ruang digital.Kepercayaan publik tidak bisa diminta. Ia harus diperjuangkan, dibuktikan, dan diwariskan. Pada akhirnya, generasi muda bukan hanya pewaris masa depan Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang sedang menentukan apakah masa depan itu layak dipercaya.***

Oleh: Ilham Mandala Anugrah, Ketua PB HMI Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi 2024-2026

Editor : Arif Oktafian
krisis kepercayaan publik opini generasi muda