Oleh: Hasmarini Fakhrunnisa
SERINGKALI aktivisme digital diukur dengan jumlah like, share, atau komentar. Namun, ukuran sebenarnya dari perubahan sosial bukan dari jalur viral, melainkan apakah mampu berubah menjadi solidaritas dengan tekanan nyata pada kekuasaan. Aksi Greenpeace di Bundaran HI pada 20 Oktober 2026 menjadi contoh penting terkait jarak antara simbol yang viral serta perubahan yang nyata.
Bertepatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aktivis Greenpeace membentangkan spanduk raksasa di atas Monumen Selamat Datang di Bundaran HI. Spanduk ini berisikan "Tangani krisis iklim, Turunkan biaya hidup" dan "Bencana makin parah, Hidup makin susah, Apa kerja pemerintah?"
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi visual. Greenpeace menghubungkan krisis iklim dengan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti kabut asap, bencana ekologis, dan peningkatan beban biaya hidup.
Baca Juga: BPBD Kampar Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah
Pada era digital, aksi fisik menjadi kekuatan baru. Foto dan video aktivis yang memanjat monumen mudah tersebar ke media sosial. Spanduk sebagai simbol, kamera HP sebagai media, media sosial sebagai ruang memperluas.Namun, aktivisme digital mudah terjebak menjadi aktivisme simbolik.
Dukungan berhenti pada tanda digital yaitu menekan tombol like, share video, menulis komentar, atau menyematkan tagar. Tindakan ini penting sebagai awal kesadaran, tapi problematik jika tidak diikuti komitmen jangka panjang.
Spanduk yang dibentangkan pagi hari kemudian diturunkan, sementara 6 aktivis Greenpeace sempat ditahan 8 jam sebelum dibebaskan. Apabila perhatian masyarakat terhenti pada drama penangkapan atau viralitas foto, maka pesan utama terkait krisis iklim serta biaya hidup berisiko hilang dari perdebatan publik.
Perubahan sosial perlu proses panjang, bukan hanya viral. Masyarakat dapat menuntut kebijakan yang berpihak pada keadilan dengan langkah sederhana seperti memverifikasi informasi kebijakan lingkungan, mendukung organisasi masyarakat sipil, dan menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat. Partisipasi ini membuat suara rakyat tak berhenti sebagai komentar di media sosial, melainkan menjadi tekanan politik nyata.
Baca Juga: Buka 489 Peluang Kerja, Polres Kampar Siapkan Job Fair Gandeng 30 Lebih Perusahaan
Jika kesadaran digital mampu tumbuh menjadi solidaritas, pengawasan, serta tekanan kolektif, maka aksi di Bundaran HI tak hanya menjadi konten yang dikenang, tapi juga awal perubahan sosial yang nyata.(nto/c)
Hasmarini Fakhrunnisa, Mahasiswa Magister Media dan Komunikasi UIN Suska Riau
Editor : Edwar Yaman