PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Menteri Investasi Rosan Roeslani saat pertemuan bersama bupati dan wali kota se-Riau di Jakarta, Senin (5/5) malam.
Gubri menekankan pentingnya pembangunan rel kereta api dari Dumai menuju Indragiri Hulu sebagai solusi mengurangi kerusakan jalan akibat angkutan barang over kapasitas, khususnya batubara.
“Kita di Riau punya sumber daya alam seperti batubara. Saya minta dibangun rel kereta api dari Dumai sampai ke Indragiri Hulu. Ini penting agar angkutan barang tidak membebani jalan kami yang sekarang rusak parah,” ujar Gubri.
Ia menjelaskan, kondisi jalan di Provinsi Riau saat ini tidak mampu menahan beban truk yang melebihi kapasitas. Menurutnya, kapasitas jalan hanya 8 ton, namun banyak truk bermuatan hingga 45 ton yang melintas. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur jalan.
“Seharusnya umur jalan bisa 15 sampai 20 tahun, tapi kenyataannya baru 5 bulan diperbaiki sudah hancur lagi karena over kapasitas pak menteri. Kalau ada rel kereta, bupati bisa lebih mudah merawat jalan yang ada,” ungkapnya.
Persoalan lain yang dibahas adalah dampak banjir akibat pembukaan pintu pelimpah Waduk PLTA Koto Panjang.
Menurut Gubri, ketika pintu pelimpah dibuka, air menggenangi jalan nasional hingga dua bulan lamanya dan menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat serta ekonomi daerah. “Kami minta ada bendungan tambahan untuk menahan air saat pintu dibuka. Jangan sampai jalan lintas Sumatera tidak bisa dilalui selama berbulan-bulan,” jelasnya.
Sementara itu Menteri Investasi, Rosan Roeslani menjelaskan, saat ini pengelolaan investasi nasional, termasuk aset BUMN, sudah dialihkan ke Danantara. Aset Management dengan total aset mencapai Rp14.000 triliun. Arah investasi diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, lapangan pekerjaan, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.
“Riau punya kontribusi besar dalam ketahanan energi dan pangan. Kami akan evaluasi potensi mana saja yang bisa kami masuki, apakah secara langsung atau melalui BUMN yang kini berada di bawah Danantara,” jelas Rosan.
Pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelaraskan arah pembangunan dan investasi. Sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota di Riau juga menyampaikan masukan terkait kebutuhan infrastruktur, energi, dan peningkatan pelayanan dasar.
Dengan dukungan dari pemerintah pusat, diharapkan usulan pembangunan infrastruktur rel kereta api serta pengendalian banjir di Riau bisa segera direalisasikan dalam bentuk investasi konkret.
Paparkan Hilirisasi
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman memaparkan tentang potensi hilirisasi kelapa di kabupaten tersebut.
Kabupaten Inhil, katanya, memiliki kurang lebih 400 ribu hektare kebun kelapa, sehingga memiliki potensi besar dalam sektor perkebunan kelapa.
Dari 400 ribu hektare lahan itu, sekitar 300 ribu hektare masih berproduksi dan sekitar 80 ribu hektare dalam kondisi rusak.
“Kelapa merupakan komoditas utama masyarakat kami. Namun, untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani, diperlukan langkah hilirisasi yang lebih masif,” kata Bupati.
Menurut Bupati, saat ini baru ada satu perusahaan yang bergerak di sektor kelapa yaitu PT Pulau Sambu. Dia juga berharap adanya tambahan investasi agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan.
Dia juga menekankan pentingnya pengembangan industri pengolahan kelapa, seperti sabut untuk cocopeat dan cocofiber, daging kelapa untuk cocomilk dan minyak goreng, hingga tempurung kelapa untuk briket. Sehingga upaya hilirisasi ini akan membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian daerah.
Bupati juga menyampaikan komitmen Pemkab Inhil untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin menanamkan modal di sektor pengolahan kelapa rakyat. “Melalui Kementerian Investasi, kami sampaikan komitmen memberikan kemudahan kepada para investor. Tujuannya untuk perbaikan nilai ekonomi kelapa kita,” tegasnya.(sol/*2)
Editor : Arif Oktafian