PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM menegaskan bahwa penanganan persoalan di Pekanbaru, khususnya stunting dan anak putus sekolah tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral. Semua pihak diminta untuk saling mendukung dan berkolaborasi, tanpa saling melempar tanggung jawab.
”Ini bukan soal siapa yang berwenang atau tidak, siapa yang bertanggung jawab atau tidak. Tidak ada alasan “ini bukan kerjaan saya”. Semua harus saling bantu, harus kolaborasi, harus gotong-royong menyelesaikannya,” tegas Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, Rabu (27/8).
Agung menyinggung, selama ini data resmi yang diterima dari Dinas Kesehatan serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB hanya mencatat 206 anak stunting di Pekanbaru. Namun, ketika pemko memerintahkan kader posyandudan KB untuk turun langsung ke lapangan dan mendata secara detail, hasilnya jauh berbeda.
”Begitu kita gerakkan kader-kader di lapangan untuk mendata anak-anak stunting yang berhak menerima bantuan selama tiga bulan, ternyata jumlahnya lebih dari 2.000 anak. Artinya ada selisih hingga sepuluh kali lipat dari data awal,” jelasnya.
Temuan ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan data yang harus segera diperbaiki. Menurut Agung, data yang akurat menjadi dasar penting dalam merancang program dan bantuan yang tepat sasaran.
Selain stunting, Pemko Pekanbaru juga menghadapi persoalan anak putus sekolah. Berdasarkan pendataan terbaru, ada 1.778 anak yang tidak lagi mengenyam pendidikan. Menariknya, karena program bantuan pendidikan yang diluncurkan Pemko Pekanbaru mulai dikenal luas, banyak warga dari kabupaten lain bahkan provinsi tetangga yang mencoba mendaftarkan anak mereka.
”Program ini mendapat respons yang luar biasa. Banyak warga dari luar Pekanbaru yang ingin ikut serta, tapi tentu saja kami memprioritaskan anak-anak Pekanbaru. Bahkan ada yang dari provinsi lain ingin daftar. Ini menunjukkan kebutuhan akan bantuan pendidikan memang sangat besar,” ungkap Agung.
Agung menyebut, program yang dijalankan Pemko untuk menangani anak putus sekolah sudah mulai membuahkan hasil. Beberapa anak yang sebelumnya putus sekolah kini telah kembali ke bangku pendidikan.
”Alhamdulillah, sekarang programnya sudah berjalan dan mulai dirasakan manfaatnya. Anak-anak sudah mulai kembali ke sekolah. Kita ingin mempercepat proses ini agar semua anak Pekanbaru bisa masuk ke sekolah sesuai dengan peruntukan dan jenjangnya,” kata Agung.
827 Anak Putus Sekolah Ikut Ujian Kesetaraan Sementara itu, Sekitar 827 anak yang putus sekolah di Kota Pekanbaru bakal mengikuti ujian kesetaraan yakni ujian Paket A dan Paket B. Ini dilakukan karena mereka yang putus sekolah ternyata banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di SD dan SMP.
”Selain masuk sekolah formal, banyak juga yang diklasifikasikan untuk ikut di program kesetaraan atau sekolah nonformal,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Syafrian Tommy, Rabu (27/8).
Dinas sudah memberi rekomendasi kepada orangtua dari anak-anak yang hendak ikut sekolah non formal. Mereka nantinya bisa belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
”Kita sudah koordinasikan dengan PKBM untuk menerima anak-anak putus sekolah, saat ini prosesnya sedang berjalan,” jelasnya.
Tommy mengimbau agar orangtua anak-anak putus sekolah yang belum mendapat informasi bisa datang ke sekolah terdekat. Ia memastikan bahwa kecamatan sudah berkomunikasi terkait distribusi anak putus sekolah di beberapa lokasi.
”Nanti camat memberi informasi sekolah mana yang punya daya tampung peserta didik,” ujarnya.(ali/ilo/yls)
Laporan TIM RIAU POS, Kota
Editor : Rindra Yasin