PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Setelah enam bulan ditutup, Pelabuhan Bom Lama di Pekanbaru akhirnya menuju babak baru untuk kembali dibuka.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho mengambil peran penting sebagai penengah, dengan mempertemukan seluruh instansi terkait dalam satu meja untuk menyatukan persepsi.
Langkah ini dinilai menjadi solusi atas perbedaan pandangan yang selama ini membuat pelabuhan tersebut mandek beroperasi.
Awal persoalan bermula ketika Pelabuhan Bom Lama ditutup sekitar enam bulan lalu. Penutupan dilakukan karena legalitas pelabuhan dinilai tidak sesuai peruntukan.
Pelabuhan yang sejatinya diperuntukkan bagi kepentingan migas itu digunakan untuk bongkar muat barang umum, sehingga dasar hukumnya tidak kuat. Hal ini mengakibatkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya buruh pelabuhan, terhenti dan berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Melihat kondisi tersebut, Wako Pekanbaru Agung Nugroho bergerak cepat dengan memfasilitasi pertemuan bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Pekanbaru, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Polresta Pekanbaru, serta perwakilan masyarakat dan buruh, Kamis (4/9/2025).
Agung menegaskan bahwa rapat ini digelar untuk menghindari perbedaan tafsir antarinstansi sekaligus menyepakati langkah bersama agar pelabuhan bisa kembali difungsikan.
“Tujuan kita mendudukkan persoalan ini agar tidak ada lagi pemikiran yang berbeda. Tadi sudah ada kesepakatan untuk membuka kembali Pelabuhan Bom Lama. Tinggal mengurus bagaimana agar semua berjalan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Wako Agung.
Menurutnya, pembukaan pelabuhan ini sangat penting karena Pekanbaru tidak memiliki pelabuhan umum yang memadai.
Selama ini pelaku usaha terpaksa menggunakan pelabuhan di Perawang atau Buton, yang jaraknya cukup jauh. Dampaknya, biaya distribusi meningkat dan infrastruktur jalan di Pekanbaru semakin terbebani karena tingginya aktivitas angkutan darat.
“Kalau lewat laut, tentu lebih efisien dan bisa mengurangi kerusakan jalan. Kita berharap pelabuhan ini segera dibuka agar perekonomian hidup dan tumbuh di Pekanbaru,” tambahnya.
Pihak KSOP melalui Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Boy Yusri, membenarkan bahwa penutupan dilakukan karena masalah legalitas. Namun, diskresi wali kota dinilai menjadi jalan tengah untuk menghidupkan kembali aktivitas pelabuhan.
“Langkahnya, Pak Wali mendukung dipinjam pakaikan. Jadi pengelolanya Pemko Pekanbaru. Kami butuh diskresi semua pihak agar pelabuhan bisa dibuka lagi. Tadi sudah ada kesepakatan, tinggal menunggu surat dukungan dari kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lain. Sambil berjalan, pak wali akan mengurus legalitas ke Kemenhub,” jelas Boy.
Ia juga menegaskan bahwa Pelabuhan Bom Lama sejatinya adalah aset Kementerian Keuangan dengan pengguna Kementerian ESDM, sedangkan legalitas pelabuhan tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.
Karena itu, peran Wali Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan untuk menjembatani agar semua pihak mendukung pengoperasian kembali pelabuhan tersebut. “Alhamdulillah pak wali menjembatani kita duduk sama di sepakat,” tambahnya.
Dari sisi masyarakat, Ketua Buruh Koperasi Sembilang Mandiri Sejahtera, Dodi, mengaku penutupan pelabuhan telah mengganggu perekonomian mereka. Buruh kehilangan mata pencaharian, aktivitas bongkar muat berhenti, dan kehidupan sosial pun ikut terdampak.
Karena itu, ia sangat bersyukur dengan inisiatif Wali Kota Pekanbaru yang membuka ruang dialog dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Alhamdulillah, Pak Wali membuka ruang diskusi dan sangat menganjurkan agar pelabuhan segera dibuka. Kami berharap bisa kembali bekerja, mengurangi kriminalitas, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkapnya.
Dodi juga menjelaskan bahwa sebelum ditutup, aktivitas di pelabuhan itu sudah berlangsung sekitar 25 tahun, mulai dari bongkar muat semen hingga kebutuhan lainnya.
“Sudah 6 bulan kami terhenti. Alhamdulillah hari ini kita rapat dengan Pak Wali Kota, KSOP, Dishub, kepolisian, dan perwakilan masyarakat. Mungkin tinggal satu langkah lagi, kita bisa kembali bekerja dan menghidupkan ekonomi,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, semua pihak sepakat bahwa pelabuhan Bom Lama akan kembali dioperasikan dalam waktu dekat.
Hanya tinggal satu instansi yang perlu menyamakan persepsi untuk memastikan kenyamanan KSOP dalam mengeluarkan izin standar. Selanjutnya, Pemko Pekanbaru bersama instansi hukum dan pemerintah pusat akan mengurus legalitas sesuai peraturan.
Kesepakatan ini menjadi angin segar bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha di Pekanbaru. Kehadiran Wali Kota Agung Nugroho sebagai jembatan antarinstansi dinilai krusial, sehingga satu langkah lagi Pelabuhan Bom Lama bisa kembali beroperasi sebagai denyut baru perekonomian kota. (ali)
Editor : M. Erizal