PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM memastikan anak-anak kurang mampu dan putus sekolah di Kota Pekanbaru bisa kembali merasakan bangku pendidikan. Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Bertuah ini juga akan mengupayakan anak kurang mampu bisa berkesempatan menempuh pendidikan di sekolah swasta favorit.
Selama ini, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian anak kurang mampu hanya tertampung di sekolah swasta yang
kurang diminati. Akibatnya, masih terjadi kesenjangan antara anak dari keluarga mampu dengan anak dari keluarga tidak mampu.
Wako Agung menilai, kondisi ini harus segera diubah. Menurutnya, sekolah-sekolah swasta besar dan ternama di Pekanbaru harus ikut mengambil peran, bukan hanya sekolah negeri atau swasta yang sederhana.
“Kami berharap sekolah-sekolah yang punya nama besar di Pekanbaru, seperti Santa Maria, Al Azhar, Darma Yudha, maupun ICS, mau menyediakan kuota untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini langkah untuk mencampurkan, tidak memisahkan si kaya dan si miskin. Dengan bergabungnya mereka, Insyaallah anak-anak juga akan pintar dan punya organisasi yang baik,” ujar Agung, Rabu (22/9).
Wako Agung menjelaskan, membuka kesempatan anak-anak kurang mampu masuk ke sekolah favorit memiliki manfaat ganda. Pertama, memberi akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi mereka. Kedua, memperkecil jarak sosial antara warga Pekanbaru. Anak-anak yang berasal dari latar belakang berbeda bisa tumbuh bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama, tanpa sekat sosial.
“Ini lah niat kita bagaimana mencampurkan, tidak memisahkan. Jangan sampai ada lagi stigma bahwa anak miskin hanya bisa sekolah di tempat tertentu. Kita ingin mereka punya kesempatan yang sama untuk berkembang,” tambahnya.
Perjuangan dan terobosan ini merupakan kelanjutan dari Gerakan Zero Putus Sekolah yang dicanangkan Wako Agung pada Juni 2025 lalu. Gerakan tersebut menjadi tonggak baru upaya Pemko dalam membiayai pendidikan anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah akibat keterbatasan ekonomi, sosial, maupun administratif.
Peluncuran program berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Ahmad Yani dan dihadiri ratusan kader posyandu, camat, serta lurah se-Kota Pekanbaru. Program ini dirancang bukan sekadar kebijakan formal, tetapi gerakan sosial massal yang melibatkan semua pihak, terutama kader posyandu sebagai garda terdepan.
“Kenapa kami menggunakan kader posyandu sebagai garda terdepan? Karena kami tidak mau hanya diserahkan data-data saja oleh Dinas Pendidikan. Pendekatan langsung dari rumah ke rumah jauh lebih efektif untuk menemukan anak putus sekolah yang selama ini tidak terdata,” jelas Agung saat peluncuran tersebut.
Kader posyandu diberdayakan untuk menjaring anak-anak usia sekolah dasar hingga menengah pertama yang tidak lagi bersekolah. Tidak hanya karena masalah biaya, tetapi juga karena faktor keterbatasan administrasi kependudukan, tekanan keluarga, atau kondisi psikososial lainnya. Bahkan anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki penanggung jawab pendidikan juga menjadi prioritas.
Untuk memacu semangat, pemko juga menggelar sayembara. Kader posyandu yang berhasil mendata anak putus sekolah terbanyak di lingkungannya akan mendapat penghargaan, termasuk kesempatan studi banding ke luar daerah.
Upaya ini membuahkan hasil. Hingga kini, lebih dari 1.700 anak putus sekolah sudah berhasil terjaring melalui pendataan posyandu maupun laporan masyarakat di kelurahan. Mereka kemudian diverifikasi oleh tim Pemko sebelum ditempatkan kembali ke sekolah negeri maupun swasta yang telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
“Alhamdulillah program ini sudah berjalan dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Kita sedang mempercepat proses agar seluruh anak bisa masuk sekolah sesuai dengan kuota yang tersedia,” kata Agung.
Ia juga menegaskan, seluruh kebutuhan dasar anak-anak tersebut akan ditanggung oleh pemerintah kota. Mulai dari pembebasan biaya pendidikan, pengurusan dokumen administrasi seperti kartu keluarga atau akta lahir, hingga penyediaan seragam dan alat tulis sekolah.
“Karena banyak anak-anak yang betul-betul tidak mampu, dengan tanda kutip memang sangat terbatas. Kalau baju sekolahnya tidak ada, kita siapkan. Kalau ada dokumen yang kurang, pemerintah bantu. Jadi semua kendala administrasi dan biaya kita selesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, anak yang sudah melewati batas usia sekolah reguler tetap bisa ditampung. Pemko menyediakan program penyetaraan seperti Paket A, B, dan C secara gratis. Bahkan santri pondok pesantren yang terkendala pendidikan juga bisa dibantu melalui program beasiswa yang dibiayai dari zakat profesi guru dan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan. “Tak ada alasan lagi untuk putus sekolah. Semua difasilitasi,” ujarnya.
Karena itu pula, jika kerjasama dengan sekolah swasta favorit terjalin dan berjalan, Wako Agung optimistis gerakan ini akan lebih berdampak. Anak-anak dari keluarga kurang mampu bukan hanya kembali duduk di bangku sekolah, tetapi juga punya kesempatan belajar di sekolah yang memiliki kualitas dan reputasi baik.
Wako Agung menutup pernyataannya dengan menegaskan, Program Zero Putus Sekolah adalah investasi sosial untuk Pekanbaru di masa depan. “Program ini bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi fondasi untuk membangun Pekanbaru yang lebih inklusif, adil, dan maju. Kita ingin setiap anak Pekanbaru mendapat hak pendidikan yang setara, tanpa kecuali,” ujarnya.(ali)
Editor : Bayu Saputra