PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau resmi memulai rangkaian pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, Senin (17/11). Pembahasan tersebut menjadi langkah awal penentuan arah kebijakan pembangunan Riau untuk tahun anggaran mendatang, sekaligus menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor strategis di provinsi ini.
Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi menyampaikan, Badan Musyawarah (Banmus) baru saja merampungkan penyusunan agenda pembahasan APBD 2026. Menurutnya, tahapan pembahasan akan dimulai oleh Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Hari ini (Senin), Banggar dengan TAPD, sudah memulai rapat,” ujarnya usai memimpin rapat Banmus, kemarin.
Langkah ini menandai dimulainya proses intensif antara legislatif dan eksekutif dalam menelaah kerangka kebijakan anggaran yang menjadi fondasi penyusunan APBD 2026. Tarmizi menegaskan, banmus telah merancang alur pembahasan secara ketat agar seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu.
Setelah pertemuan Banggar-TAPD, pembahasan akan dilanjutkan ke tingkat komisi pada keesokan harinya. Setiap komisi akan memeriksa, mengkritisi, serta mengusulkan penyesuaian KUA-PPAS sesuai dengan lingkup mitra kerjanya masing-masing.
Menurut Tarmizi, rangkaian diskusi di komisi menjadi tahapan penting, karena di sinilah pembahasan teknis dan sektoral dilakukan secara lebih rinci. Usulan dinas, capaian tahun sebelumnya, evaluasi program, hingga prioritas pembangunan akan dibedah secara detail. “Besoknya akan dilanjutkan pembahasan KUA-PPAS di masing-masing komisi. Komisi nanti membahas dengan mitranya masing-masing,” jelasnya.
Tarmizi juga menyebutkan, DPRD menargetkan pembahasan komisi selesai dalam pekan yang sama, sebelum memasuki tahapan finalisasi bersama Banggar. “Mungkin puncaknya Banggar itu hari Sabtu (22/11) kalau tidak salah. Sabtu (29/11) depan itu Paripurna Nota Kesepakatan KUA-PPAS. Setelah itu baru melanjutkan Propem Perda APBD 2026,” katanya.
Sesuai amanat undang-undang, APBD harus disahkan sebelum 30 November. DPRD Riau berkomitmen menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan sebelum batas waktu tersebut. Tarmizi optimistis bahwa proses pembahasan bisa berjalan sesuai rencana.
“In sya Allah di Jumat (28/11) atau sebelum berakhir November, masih di tanggal 28, APBD 2026 sudah bisa kita ketok palu melalui rangkaian dengan Banggar,” tegasnya.
Dengan target tersebut, DPRD dan TAPD hanya memiliki rentang waktu kurang dari dua pekan untuk memastikan seluruh perbedaan pandangan, penyesuaian prioritas, dan optimalisasi anggaran dapat dirumuskan secara matang. Meski padat, Tarmizi memastikan jadwal telah disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada jeda pembahasan.
Ketua DPW PKS Riau itu juga menegaskan bahwa dirinya belum dapat membeberkan berapa proyeksi nilai APBD 2026 dalam dokumen KUA-PPAS. Informasi tersebut baru akan dibuka dalam pertemuan resmi dengan TAPD. “Kita baru tahu setelah rapat dengan TAPD,” ujarnya.
Nilai APBD Riau selama ini kerap menjadi sorotan publik mengingat besarnya potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor migas, perkebunan, dan dana transfer pusat. Proyeksi anggaran juga menentukan ruang fiskal pemerintah untuk melaksanakan program strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan kemiskinan ekstrem.
Pembahasan KUA-PPAS merupakan fase krusial dalam siklus penyusunan APBD. Dokumen tersebut berisi arah kebijakan ekonomi, proyeksi pendapatan daerah, belanja prioritas, hingga pagu indikatif masing-masing OPD. Dari dokumen inilah proses penyusunan Rancangan APBD akan disusun dan difinalisasi.
Pada tahap Banggar, pembahasan biasanya berlangsung alot. Legislator akan menanyakan dasar penentuan anggaran, efektivitas program tahun sebelumnya, proyeksi realistis pendapatan asli daerah (PAD), serta penyesuaian kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, pembahasan komisi menjadi ruang klarifikasi teknis, misalnya mengenai kebutuhan pembangunan sekolah, program pengentasan kemiskinan, perbaikan jalan provinsi, hingga penanganan banjir yang setiap tahun menjadi isu besar di Riau.
Menutup keterangannya, Ahmad Tarmizi berharap seluruh proses dapat berjalan tanpa hambatan dan diselesaikan tepat waktu. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan kolaborasi antara DPRD dan Pemprov dalam penyusunan APBD 2026. “Semoga pembahasan ini berjalan lancar dan menghasilkan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dengan waktu yang singkat namun agenda yang padat, DPRD Riau kini memasuki fase penting dalam menentukan arah pembangunan 2026. Publik pun berharap pembahasan anggaran tahun depan tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga mencerminkan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat.(adv/nda)
Editor : Arif Oktafian