PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM memberikan penjelasan sekaligus klarifikasi terkait aksi pembongkaran drainase oleh seorang kontraktor di Jalan Letkol Hasan Basri yang sempat viral.
Wako Agung menyampaikan penjelasan ini pada hari pertama ia kembali bertugas setelah mengikuti pendidikan Lemhannas yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setibanya di Pekanbaru, dirinya langsung menggelar rapat bersama Wakil Wali Kota Markarius Anwar, BPKAD, Plh Sekda, dan Kepala Dinas Perkim untuk menelusuri duduk perkara.
Wako Agung memaparkan, bahwa dia dan sang wakil Markarius Anwar begitu menjabat mendapat warisan utang yang belum dibayar hampir Rp500 miliar. Dari jumlah ini, hanya tersisa tak sampai Rp100 miliar.
"Yang kita dapat, sesungguhnya ketika kami menjabat berdua dengan Pak Markarius, utang yang diwariskan kepada kami dari pemerintahan sebelumnya sebesar Rp467 miliar. Dan hari ini sudah kami selesaikan, tinggal Rp95 miliar saja," kata Agung, Kamis (20/11/2025).
Meski menanggung beban utang besar, Pemko Pekanbaru tetap mampu menjalankan pembangunan. "Khususnya perbaikan jalan dan drainase di berbagai titik kota," imbuhnya.
Terkait insiden pembongkaran drainase, Agung menjelaskan bahwa masalah utamanya adalah miskomunikasi antara Dinas Perkim dan kontraktor. Nilai pekerjaan yang belum dibayarkan sebesar Rp180 juta, namun sudah terjadwal untuk diselesaikan pada tahun ini.
"Target kami, tahun ini seluruh sisa utang lunas, dengan mekanisme pengawasan ketat dan audit dari BPK maupun Inspektorat," tegasnya.
Namun ia menyayangkan tindakan kontraktor yang dinilai berlebihan, termasuk membawa alat berat, membuat video viral, hingga mengundang media.
"Paket nilainya Rp180 juta, tapi niat sekali membongkarnya. Aneh juga, besok paginya malah diperbaiki lagi. Artinya apa? Dengan nilai itu tidak cocok dengan tindakan memviralkan seperti itu," ujarnya.
Agung meluruskan sejumlah informasi yang beredar. Kontraktor tersebut hanya memiliki dua kegiatan pekerjaan, bukan empat atau lima seperti yang diklaim. Selain itu, pekerjaan itu bukan berasal dari proyek dua tahun lalu.
"Kegiatan itu kontraknya pada Desember 2024. Kenapa belum dibayarkan? Karena mekanisme pembayaran di Pemko harus sesuai urutan, dimulai dari kontrak yang lebih dahulu. Saat ini pembayaran terus berjalan, tetapi belum sampai pada posisi Desember 2024, sehingga masih dalam antrean," jelasnya.
Agung menegaskan bahwa informasi ini belum tersampaikan dengan baik kepada kontraktor, sehingga memicu tindakan yang tidak semestinya. Ia mengaku tidak mengetahui motif di balik aksi tersebut. "Tapi apapun, saya dan Pak Markarius bekerja untuk masyarakat Kota Pekanbaru, membangun kota ini lebih baik lagi. Kami berharap cara-cara seperti ini tidak diulangi. Silakan komunikasi baik-baik, dan semoga tidak ada motif apa pun di balik kejadian ini," ujarnya.
Agung kembali menekankan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik. "Dan menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku," tutupnya.
Editor : Rinaldi