PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menerapkan pola kerja berbeda bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap akhir pekan. Setiap Jumat, ASN kini menjalankan skema Work From Home (WFH), sebuah langkah yang tak hanya mengikuti arahan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya efisiensi energi.
Di balik kebijakan ini, ada tujuan sederhana namun penting, mengurangi penggunaan listrik di perkantoran serta menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, WFH bukan berarti kebebasan tanpa batas.
"Tidak boleh dalam WFH itu misalnya duduk di kedai kopi, tidak boleh keluar kota," tegas Agung, Jumat (10/4/2026).
Baca Juga: Pemko Pekanbaru Dorong LPS Angkut Sampah Setiap Hari, Cegah Penumpukan
Menurutnya, sistem kerja dari rumah tetap berada dalam pengawasan ketat. Setiap ASN wajib menjalankan tugas yang diberikan, dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta aktif mengontrol sekaligus mengevaluasi kinerja pegawainya.
Pengawasan itu bukan sekadar formalitas. Kepala OPD diminta tidak hanya memberi tugas, tetapi juga memastikan ada hasil yang dilaporkan oleh ASN yang bekerja dari rumah. "Bukan dilepas begitu saja. Harus ada tugas, dan harus ada hasil yang dikembalikan," jelasnya.
Agung juga mengingatkan, pelanggaran terhadap aturan WFH akan menjadi bahan evaluasi serius. Terlebih jika ada ASN yang memanfaatkan kebijakan ini untuk bepergian ke luar kota tanpa izin.
Meski bekerja dari rumah, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. ASN yang bertugas di sektor pelayanan bahkan diminta tetap siaga, dan siap hadir jika sewaktu-waktu dibutuhkan masyarakat.
"Pelayanan untuk masyarakat itu nomor satu. Pekanbaru ini sangat dinamis, masyarakatnya aktif. Jadi WFH ini bukan berarti mengurangi pelayanan," pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemko Pekanbaru mencoba menyeimbangkan fleksibilitas kerja dan tanggung jawab pelayanan, memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas layanan publik.
Editor : Rinaldi