JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Wali Kota (Wako) Pekanbaru H Agung Nugroho SE MM terus menggesa percepatan pembenahan sistem pengelolaan sampah di ibu kota Provinsi Riau yang dipimpinnya. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menjemput langsung dukungan pemerintah pusat melalui kunjungan kerja ke Kementerian Lingkungan Hidup, Senin (27/4/2026).
Dalam agenda tersebut, Wako Agung Nugroho melakukan audiensi dengan Plt Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kementerian Lingkungan Hidup, Melda Mardalina. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.
Agung menegaskan, kunjungan ini bukan sekadar koordinasi biasa, melainkan langkah konkret membawa isu lingkungan Pekanbaru ke level nasional agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
"Kita membawa isu lingkungan Pekanbaru ke level pusat agar solusinya lebih tuntas dan berkelanjutan. Audiensi dengan Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 ini menjadi ruang bagi kita untuk menjemput dukungan teknis dan anggaran dari pusat," ujar Agung.
Ia menambahkan, dukungan kementerian sangat dibutuhkan untuk mempercepat berbagai inovasi yang saat ini tengah dijalankan Pemko Pekanbaru, termasuk pengembangan waste station serta penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
"Dukungan dari kementerian sangat kita butuhkan agar inovasi seperti Waste Station dan penataan TPA bisa berjalan lebih cepat dan memiliki payung regulasi yang kuat," jelasnya.
Baca Juga: Wako Agung Terima Penghargaan dan Insentif Fiskal dari Kemendagri
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru, Reza Aulia Putra SIP MSi menyebutkan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan Wako Agung dari kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemerintah pusat meminta agar proses penataan TPA Muara Fajar dipercepat, mengingat kondisi TPA saat ini yang sudah hampir penuh. Ia mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemko Pekanbaru akan melakukan penataan menyeluruh terhadap TPA, termasuk rencana perluasan lahan sekitar 3 hingga 4 hektare untuk mengantisipasi kapasitas yang semakin terbatas.
Selain itu, pengelolaan TPA akan diarahkan menggunakan sistem sanitary landfill sebagai solusi jangka pendek, sembari menunggu kesiapan proyek besar pengolahan sampah menjadi energi.
Baca Juga: Sapi Bule di Inhu Jadi Hewan Kurban Presiden, Beratnya Mencapai Segini
"Kami juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pengelolaan sementara menggunakan sanitary landfill sambil menunggu persiapan proyek yang sedang berproses," jelasnya.
Tak hanya itu, Pemko Pekanbaru juga akan mengembangkan teknologi methane capture atau penangkapan gas metana di TPA. Implementasi teknologi ini tetap harus melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang matang.
Langkah agresif yang dilakukan Pemko Pekanbaru ini merupakan bagian dari transformasi besar sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Lelang Aset Pemkab Meranti Tahap I Tuntas, Hanya 7 dari 15 Lot Terjual dengan Nilai Rp114 Juta
Saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Sabtu (25/4/2026), Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang kala itu masih dijabat Hanif Faisol Nurofiq secara langsung meninjau kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) II Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif menilai perubahan tata kelola sampah di Pekanbaru mulai menunjukkan progres positif, meskipun sebelumnya TPA Muara Fajar dikenal dengan kondisi penumpukan sampah yang tinggi dan berisiko.
Ia menegaskan, praktik open dumping harus segera dihentikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN. Karena itu, langkah cepat Pemko Pekanbaru dalam melakukan penataan awal TPA mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Antisipasi Banjir, Pemkab Kampar Intensifkan Pemeliharaan Jalan dan Drainase
Sementara itu, Wali Kota Agung Nugroho menambahkan, Pemko Pekanbaru juga telah membuka peluang kerja sama dengan PLN dalam pemanfaatan energi dari sampah.
Jika terealisasi, langkah ini tidak hanya akan mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan daerah serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Sinergi antara pemerintah, TNI-Polri, kejaksaan, masyarakat hingga pihak swasta akan mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang modern dan terintegrasi di Pekanbaru," tutupnya.
Editor : Rinaldi