PEKANBARU (RIAUPOS.CO) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menilai program nasional tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga memicu perputaran ekonomi yang signifikan hingga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan daerah.
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, PAD Kota Pekanbaru mengalami peningkatan cukup besar dari sekitar Rp800 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,2 triliun saat ini. Kenaikan sekitar Rp400 miliar tersebut menurutnya dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pelaksanaan Program MBG.
“MBG adalah bagian yang masuk dalam kenaikan PAD Kota Pekanbaru. Tahun sebelumnya PAD hanya sekitar Rp800 miliar, sekarang naik menjadi Rp1,2 triliun. Jadi ada kenaikan sekitar Rp400 miliar dan MBG merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan tersebut,” ujar Agung, Selasa (23/6/2026) usai upacara Peringatan HUT ke 242 Kota Pekanbaru di kantor Walikota Pekanbaru di Tenayan Raya.
Baca Juga: Zero Putus Sekolah
Menurutnya, penilaian tersebut bukan sekadar asumsi pemerintah daerah. Tim dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, telah melakukan evaluasi dan melihat langsung berbagai faktor yang memengaruhi peningkatan PAD Pekanbaru.
Agung menjelaskan, kenaikan PAD tidak hanya berasal dari sektor pajak daerah yang mengalami peningkatan, tetapi juga dipengaruhi berbagai kebijakan yang berhasil menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kebijakan parkir, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Program MBG.
Baca Juga: Akses Kesehatan Makin Luas, UHC Lampaui 100 Persen
Menurutnya, pola yang terjadi pada MBG hampir sama dengan kebijakan lain yang bertujuan menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Ketika peredaran uang meningkat, maka aktivitas ekonomi ikut tumbuh dan berdampak pada penerimaan daerah.
Agung mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pada triwulan pertama tahun ini mencapai sekitar 8 persen. Salah satu faktor yang mendukung peningkatan tersebut adalah kebijakan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN secara tepat waktu selama 14 bulan.
“Ketika TPP dibayarkan tepat waktu, pegawai memiliki daya beli. Mereka berbelanja kebutuhan sehari-hari, membeli makanan, alat tulis, bahan bangunan dan kebutuhan lainnya di Pekanbaru. Di situlah roda ekonomi bergerak. Dampaknya kemudian dirasakan oleh pelaku usaha dan berujung pada peningkatan penerimaan daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Akses Kesehatan Makin Luas, UHC Lampaui 100 Persen
Hal serupa, kata Agung, juga terjadi pada Program MBG. Kehadiran program tersebut menciptakan lapangan pekerjaan baru, mulai dari tenaga yang bekerja di dapur MBG hingga berbagai pihak yang terlibat dalam rantai pasok kebutuhan pangan.
“MBG menambah lapangan pekerjaan, itu sudah jelas. Orang yang bekerja tentu memperoleh penghasilan dan akan membelanjakan uangnya di Pekanbaru. Kemudian pengelola dapur mendapatkan tambahan pendapatan, lalu pemasok bahan baku juga memperoleh manfaat. Mereka membeli kebutuhan dari pelaku UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Di situ terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar,” paparnya.
Agung menambahkan, dampak ekonomi MBG juga dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok kebutuhan dapur. Kebutuhan bahan pangan seperti beras, sayur, telur, ayam dan berbagai komoditas lainnya sebagian besar dipasok dari pelaku usaha lokal sehingga uang tetap berputar di daerah.
Baca Juga: PORTUGAL V UZBEKISTAN : Jangan Bertumpu CR7
Selain itu, ia membantah anggapan bahwa pelaksanaan MBG menyebabkan penurunan omzet pedagang kantin sekolah. Berdasarkan pemantauan Pemko Pekanbaru, kondisi di lapangan justru menunjukkan aktivitas kantin sekolah tetap berjalan normal.
“Kalau di Pekanbaru tidak berdampak terhadap kantin sekolah. Retribusi kantin masih tetap berjalan dan bahkan ada beberapa kantin yang justru menambah aktivitas usahanya. Anak-anak tetap berbelanja untuk kebutuhan lain di luar makan siang yang disediakan melalui MBG,” katanya.
Karena itu, menurut Agung, kekhawatiran bahwa MBG akan mengurangi pendapatan pedagang sekolah tidak terbukti terjadi di Pekanbaru. Sebaliknya, aktivitas ekonomi yang muncul akibat program tersebut justru semakin memperkuat daya beli masyarakat.
Ia mencontohkan, salah satu indikator yang menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi adalah penerimaan pajak restoran atau pajak makan dan minum. Pada triwulan pertama tahun ini, penerimaan dari sektor tersebut meningkat hingga 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pajak makan dan minum di Kota Pekanbaru naik 32 persen dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat meningkat dan ekonomi bergerak. Jadi menurut kami MBG merupakan program yang sangat baik karena mendorong perputaran ekonomi,” ujarnya.
Agung juga mengungkapkan bahwa keberadaan MBG telah melahirkan berbagai aktivitas usaha baru yang sebelumnya tidak ada. Kehadiran dapur-dapur MBG menciptakan kebutuhan tenaga kerja, jasa distribusi, hingga usaha penyedia bahan pangan yang secara langsung memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.
Baca Juga: INGGRIS V GHANA : Maksimalkan Set Pieces
Pemko Pekanbaru bahkan telah melakukan pengecekan langsung ke pasar untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman di tengah meningkatnya kebutuhan program tersebut.
“Kami sudah cek langsung ke pasar. Ada informasi bahwa ayam mulai berkurang karena kebutuhan MBG, tetapi setelah kami lihat langsung, stok tetap aman dan terkendali. Tidak ada masalah terkait pasokan,” jelasnya.
Atas berbagai indikator tersebut, Agung menegaskan bahwa MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan PAD Kota Pekanbaru dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun. Menurutnya, program tersebut terbukti menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.
Baca Juga: Majukan Daerah, Plt Gubri dan DPRD Riau Tingkatkan Koordinasi
“MBG adalah bagian dari faktor utama kenaikan PAD Kota Pekanbaru. Program ini membuat perputaran ekonomi menjadi lebih cepat, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas usaha dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan daerah,” tegasnya.
Agung mengaku telah menyampaikan pandangannya tersebut kepada Gubernur Riau. Menurutnya, pemerintah provinsi juga melihat bahwa Program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
“Saya sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur dan beliau juga sepakat bahwa MBG menjadi bagian yang membantu meningkatkan PAD. Karena yang terjadi adalah perputaran ekonomi yang sangat kencang, khususnya di Kota Pekanbaru,” pungkasnya.
Editor : M. Erizal