PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Keberhasilan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menarik perhatian pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena secara langsung meminta Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho menjadi narasumber untuk membagikan strategi dan inovasi peningkatan PAD yang diterapkan di Kota Bertuah.
Wako Agung, Jumat (24/7/2026) mengungkapkan, permintaan tersebut disampaikan setelah sebelumnya Pemko Pekanbaru juga melakukan kerja sama dan berbagi pengalaman dengan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Indragiri Hilir (Inhil).
"Tadi malam kami juga dihubungi oleh Gubernur NTT untuk diminta menjadi narasumber maupun memberikan sharing informasi kepada Pemerintah Provinsi NTT, khususnya terkait peningkatan PAD di bidang PBB maupun PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)," ujar Agung.
Menurutnya, meningkatnya minat berbagai daerah terhadap inovasi Pemko Pekanbaru tidak terlepas dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang beberapa kali menjadikan capaian peningkatan PAD Kota Pekanbaru sebagai contoh bagi pemerintah daerah lain. PAD Pekanbaru memang meningkat tajam setahun terakhir dari Rp800 miliar ke Rp1,2 triliun.
Agung mengatakan, melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Pemko Pekanbaru diminta aktif berbagi pengalaman kepada pemerintah kabupaten, kota hingga provinsi, baik di dalam maupun luar Provinsi Riau.
"Pak Mendagri beberapa kali sudah menyampaikan bahwa peningkatan PAD di Kota Pekanbaru harus menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota bahkan provinsi. Karena itu kami diminta melakukan sharing ilmu kepada daerah-daerah lain," jelasnya.
Baca Juga: 1,7 Juta Unit Kendaraan Menunggak Pajak di Riau
Selain diundang menjadi narasumber, Pemko Pekanbaru juga menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah untuk berbagi aplikasi dan inovasi yang telah diterapkan dalam tata kelola pemerintahan maupun optimalisasi pendapatan daerah.
Agung menilai, hampir seluruh pemerintah daerah menghadapi tantangan yang sama, yakni tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan, sementara kemampuan keuangan daerah masih terbatas. "Karena itu perlu ada pertukaran informasi dan sharing inovasi, baik tentang peningkatan PAD maupun tata kelola pemerintahan yang baik. Ini yang sedang kami lakukan," katanya.
Ia menjelaskan, salah satu inovasi yang banyak diminati adalah sistem percepatan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Saat ini, proses penerbitan PBG di Kota Pekanbaru sudah dapat diselesaikan hanya dalam hitungan hari, bahkan pada kondisi tertentu cukup dalam hitungan jam.
Baca Juga: BRK Syariah Bengkalis Dorong Literasi Keuangan Syariah di Lingkungan KSOP
Tak hanya itu, strategi Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan PAD tanpa menambah beban masyarakat juga menjadi perhatian banyak daerah. Agung mencontohkan, Pemko Pekanbaru justru menurunkan tarif parkir dan melakukan penyesuaian tarif pajak, namun penerimaan PAD tetap mengalami peningkatan.
"Bagaimana menaikkan PAD tanpa membebankan masyarakat. Contohnya di Pekanbaru, kita menurunkan tarif parkir tetapi PAD naik. Menurunkan pajak, tetapi PAD juga naik. Inilah yang kami bagikan kepada daerah-daerah lain," ujarnya.
Ia berharap inovasi yang dikembangkan Pemko Pekanbaru tidak hanya memberikan manfaat bagi Kota Pekanbaru, tetapi juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain dalam memperkuat kapasitas fiskal dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Dari Benang Menjadi Peluang Usaha, Merajut Jalan UMKM Meranti Naik Kelas
"Harapannya informasi dan inovasi ini tidak hanya dimanfaatkan Pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi juga bisa menguatkan kabupaten, kota maupun provinsi lain dalam meningkatkan PAD dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tutupnya.
Editor : Rinaldi