PEKANBARU (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan pembenahan drainase sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah ruas jalan.
Salah satu titik yang menjadi perhatian Pemko Pekanbaru adalah Jalan Paus, yang saat ini tengah dilakukan pembangunan drainase dengan anggaran sekitar Rp4 miliar.
Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho meninjau langsung pekerjaan drainase tersebut, Selasa (1/9/2026) pagi. Peninjauan dilakukan untuk melihat progres pekerjaan sekaligus kondisi saluran air yang selama ini menjadi salah satu persoalan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Lapas Bengkalis Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H Bersama WBP
Dalam peninjauan itu, Agung didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah. Wako Agung memulai pengecekan dari kawasan persimpangan Jalan Paus dengan Jalan Arifin Achmad.
Dengan berjalan kaki, Agung menyusuri ruas Jalan Paus. Di salah satu sisi jalan tampak drainase telah digali dan sedang dalam proses pengerjaan. Sepanjang peninjauan, Kepala Dinas PUPR Pekanbaru Edward Riansyah turut menjelaskan kepada Wako Agung mengenai kondisi pekerjaan maupun berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Usai meninjau pekerjaan, Agung mengatakan, membenahi saluran air di Kota Pekanbaru bukan pekerjaan mudah. Selain persoalan anggaran, pemerintah juga menghadapi kondisi drainase lama yang sudah mengalami berbagai perubahan sehingga tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.
"Jadi ya, teman-teman sekalian bahwa saya menyadari bahwa tidak gampang untuk memperbaiki atau membenarkan saluran air di Kota Pekanbaru. Dan tantangannya cukup lumayan dahsyat ya. Pertama tentu karena anggaran," kata Agung.
Baca Juga: Turun, Harga Kelapa Sawit Mitra Pekan Ini Jadi Rp3.931 per Kg
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pembangunan. Pemerintah tidak hanya harus mengalokasikan anggaran untuk pembenahan jalan, tetapi juga memastikan persoalan banjir mendapat perhatian.
Ia menyebut, perbaikan jalan di Kota Pekanbaru saat ini terus berjalan di berbagai titik. Namun, di tengah proses tersebut, Pemko Pekanbaru tidak meninggalkan program penanganan banjir melalui pembenahan sistem drainase.
"Yang mana salah satunya tentu ada yang skala prioritas, baik jalan yang harus diperbaiki. Saat ini kan kalau kita lihat bahwa jalan-jalan di Pekanbaru ini sudah bisa dikatakan bukan satu per satu, bahkan sepuluh per sepuluh itu sudah mulai diperbaiki," ujarnya.
"Artinya sudah kita lihat bahwa perkembangan, namun juga kita tidak meninggalkan terkait prioritas kita menyelesaikan banjir," sambungnya.
Baca Juga: Tim Elang Kuantan Polres Kuansing Ungkap Peredaran Sabu dan Ekstasi, Tiga Orang Diamankan
Agung kemudian mencontohkan persoalan yang ditemukan dalam pekerjaan drainase di Jalan Paus. Berdasarkan penelusuran tim Dinas PUPR di lapangan, ternyata di bawah kawasan tersebut sebelumnya telah terdapat saluran drainase.
Namun, saluran lama itu sudah tidak lagi berfungsi sebagai drainase. Saluran tersebut ditemukan dalam kondisi tertutup dan bagian dalamnya telah dipenuhi material serta sampah yang membuat aliran air tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Jalan Paus ini anggarannya Rp4 miliar, tapi di beberapa titik ini sudah sedang pelaksanaan semuanya terkait pembangunan drainase," kata Agung.
Ia mengungkapkan, drainase lama yang ditemukan memiliki ukuran sekitar dua meter lebih. Namun, saluran tersebut telah tertutup dan bagian dalamnya hanya menyisakan ruang sekitar satu meter.
Baca Juga: Kualitas Udara di Kuansing Berangsur-angsur Membaik
"Jalan Paus ini, masya Allah, ini kita ada tokoh masyarakat juga menyampaikan bahwa temuan dari rekan-rekan PU ketika membangun drainase ini, ternyata ada dulu drainase yang sudah ada di sini. Itu sekitar kurang lebih dua meteran lebih," jelasnya.
"Namun ya, drainase itu sudah tidak berbentuk drainase, drainase itu tertutup dan dia dalamnya satu meteran gitu," lanjut Agung.
Kondisi semakin menyulitkan karena ketika saluran lama tersebut dibongkar, ditemukan material yang telah memadat. Bahkan, Agung menyebut kondisinya sudah menyerupai beton.
"Dan ketika dibongkar drainase itu ternyata, drainase itu sudah tertutup dan sudah padat seperti beton ya, Bang ya, seperti beton. Pasir yang sudah menjadi beton dan banyak sampahnya dan sehingga ada yang dibangun bangunan di atasnya, seperti itu," ungkapnya.
Menurut Agung, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah ketika melakukan pembenahan drainase. Saluran air yang seharusnya menjadi jalur pembuangan air justru tertutup oleh material, sampah, hingga bangunan.
Karena itu, pembangunan drainase di Jalan Paus diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi saluran air di ruas tersebut, tetapi juga mampu mengurangi persoalan banjir di kawasan Jalan Arifin Achmad.
"Dan inilah tantangan kita. Jadi saya berharap ya kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru ya, apalagi ini yang di Jalan Paus ya, ini kita sudah menganggarkan Rp4 miliar khususnya dari simpang Jalan Paus sampai nanti di sungai, karena harapannya nanti akan mengurangi banjir di Jalan Arifin Ahmad," katanya.
Baca Juga: DPRD dan Pemkab Kampar Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026 Rp2,57 Triliun
Untuk tahap pekerjaan yang saat ini dilakukan, pembangunan drainase di Jalan Paus memiliki panjang sekitar 366 meter. Pekerjaan tersebut diarahkan untuk mengurangi genangan dan banjir yang selama ini terjadi di kawasan sekitar Jalan Arifin Achmad.
Agung menjelaskan, persoalan banjir di Jalan Arifin Achmad cukup kompleks. Salah satu penyebabnya adalah kapasitas saluran air yang sudah tidak lagi mampu menampung debit air yang ada. "Yang saat ini panjangnya berapa? 366 meter, karena targetnya mengurangi banjir di sana," ujarnya.
Setelah pekerjaan pada tahap pertama selesai, pemerintah akan melanjutkan pembenahan pada tahap berikutnya, yakni dari kawasan tersebut menuju Jalan Ambu-Ambu. "Nanti step keduanya, step keduanya nanti yang dari sini ke arah sampai ke Jalan Ambu-Ambu. Ya, ini akan kita selesaikan juga," kata Agung.
Menurutnya, berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, kapasitas drainase yang ada saat ini memang sudah tidak sebanding dengan debit air. Kondisi itu semakin diperparah dengan banyaknya saluran yang tersumbat.
"Karena setelah kita telusuri, ternyata ya sudah debit airnya memang tidak mencukupi dengan kapasitas drainase karena debit airnya cukup tinggi, banyak," jelasnya.
Tidak hanya mengalami pendangkalan, Agung menyebut sejumlah saluran di kawasan tersebut justru telah tertutup material dan bahkan dibangun menggunakan beton.
"Namun yang menyedihkan lagi, drainasenya semua sudah pada tersumbat dan ini sudah bukan dangkal lagi, ini sudah ada dibangun beton," tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat fungsi drainase menjadi tidak maksimal. Karena itu, pemerintah juga akan melakukan penertiban terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu saluran air.
Agung bahkan meminta camat ikut melakukan penertiban terhadap toko maupun aktivitas usaha yang menggunakan area drainase untuk meletakkan material.
"Ya, kita minta tertibkan tuh Pak Camat di depan toko bangunan yang di Jalan Paus itu, sampai dia menaruh material di situ lama-lama kan sudah jadi beton," ujarnya.
Di sisi lain, Wako Agung mengingatkan bahwa pembangunan drainase tidak akan efektif jika tidak diikuti dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga saluran yang telah dibangun.
Ia menyebut drainase baru yang dibangun memiliki ukuran cukup besar, yakni lebar sekitar tiga meter dengan kedalaman mencapai 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, pemerintah berharap saluran mampu mengalirkan air dengan lebih baik.
Namun, saluran yang sudah dibangun tetap membutuhkan perawatan. Sampah yang menumpuk maupun bangunan dan material yang kembali menutup saluran akan membuat investasi pemerintah menjadi tidak maksimal.
"Dan harapan kami ya kepada seluruh masyarakat, pemerintah berjuang maksimal terkait pembenahan drainase, namun juga tolong dijaga karena drainase hari ini dibangun itu tiga meter, lalu dalamnya 1,5 meter," katanya.
Agung meminta masyarakat ikut menjaga dan merawat drainase, khususnya para pelaku usaha yang berada di sepanjang ruas jalan yang sedang dibenahi.
"Tolong sekali lagi dijaga untuk perawatannya. Kenapa? Kalau sudah menumpuk sampahnya, ada lagi nanti membangun ada beton dan segala macam, ya apalagi nanti yang restoran-restoran, rumah makan yang di sini, ini akan percuma saja kita akan bangun di sini dan lagi-lagi akan mengakibatkan banjir," tegasnya.
Ia menekankan, persoalan banjir tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Upaya pembenahan drainase harus berjalan bersama dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. "Dan harapannya tentu seluruh masyarakat termasuk saya, kita sama-sama untuk menjaga lingkungan di Kota Pekanbaru ini terutama selokan-selokan yang memang mengakibatkan banjir," katanya.
Pembenahan drainase tidak hanya dilakukan di Jalan Paus. Agung memastikan Pemko Pekanbaru telah menyiapkan sejumlah titik lain yang akan dikerjakan hingga akhir tahun.
Beberapa lokasi yang disebut antara lain Jalan Dharma Bakti, Jalan Embun Pagi, Jalan Cipta Karya, Jalan Srikandi hingga kawasan Simpang Awal Bros. "Oh, banyak. Kita selesaikan Dharma Bakti, Embun Pagi, beberapa titik ya, Cipta Karya, Srikandi, dan banyak nih kalau sampai akhir tahun banyak sekali. Awal Bros ya yang di simpang itu," kata Agung.
Menurut Agung, pekerjaan drainase di berbagai lokasi membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, terutama ketika saluran air berkaitan dengan ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.
Ia mencontohkan Jalan Arifin Achmad dan Jalan Sudirman yang merupakan jalan provinsi. Karena itu, pembenahan sistem drainase di kawasan tersebut tidak bisa dilakukan Pemko Pekanbaru sendirian.
Baca Juga: Truk Hantam Dinding Jembatan, Jalan Lintas Timur Inhu Macet Total
"Karena memang ya kita harus bekerja sama dengan provinsi. Jadi contohnya saya sampaikan seperti di Jalan Arifin Ahmad. Arifin Ahmad ini jalannya juga jalan provinsi, Sudirman juga jalannya jalan provinsi," jelasnya.
Termasuk untuk Jalan Arifin Achmad, Agung mengatakan diperlukan pembangunan crossing tambahan untuk memperlancar aliran air. Pemerintah provinsi disebut akan menangani bagian tersebut karena ruas jalannya merupakan kewenangan provinsi.
"Jalan Arifin Ahmad itu juga sangat kompleks karena saluran airnya dengan debit airnya sudah tidak mencukupi lagi, sehingga harus dibangun lagi satu lagi crossing antara jalan sebelah sana ke jalan sebelah sini. Dan itu yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi karena itu adalah jalan provinsi," terangnya.
Setelah itu, Pemko Pekanbaru akan melanjutkan pembangunan drainase pada bagian lainnya untuk mengarahkan aliran air menuju titik yang lebih rendah.
Baca Juga: Air Bersih Tak Mengalir di Sejumlah Kecamatan Rambah, Ternyata Kabel Pompa Dicuri OTK
Agung menyebut salah satu titik terendah berada di kawasan depan Dhapu Coffee. Menurutnya, apabila air di titik tersebut dapat segera surut, maka genangan di kawasan sekitarnya juga diharapkan dapat lebih cepat teratasi.
"Baru akan kita bangun lagi drainase yang sebelah sini untuk bagaimana titik air yang paling rendah di Jalan Arifin Ahmad itu ada tempatnya di depan Dhapu ya. Ya, Dhapu ya di situ ya? Di depan Dhapu, itu titik terendah ya. Kalau itu surut, maka kosong," ujarnya.
Dalam penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur, Agung menilai koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau menjadi hal penting. Pasalnya, sejumlah ruas jalan strategis di Pekanbaru merupakan kewenangan provinsi sehingga pembangunan drainase yang terintegrasi membutuhkan kerja sama antarpemerintah.
Ia mengatakan dirinya terus berupaya membangun komunikasi dengan pejabat di Pemerintah Provinsi Riau agar persoalan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan banjir, dapat ditangani secara bersama-sama. "Termasuk juga pembangunan-pembangunan yang lain ini kan tentu harus ada keterkaitan kerja sama. Inilah gunanya saya tentu bagaimana mendekat dengan tentunya pejabat di Provinsi Riau ya, dengan tanda kutip itu pengen positif ya hasilnya bagaimana bisa berkolaborasi," katanya.
Menurut Agung, Pemko Pekanbaru perlu aktif menjemput bola dalam membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi. Hal tersebut dinilai penting karena Pemerintah Provinsi Riau memiliki tanggung jawab terhadap 12 kabupaten/kota. "Karena kalau tidak dijemput bola, maka enggak akan, karena dia ngurusin 12 kabupaten/kota ya," ujarnya.
Karena itu, Agung berharap Pemerintah Provinsi Riau memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kota Pekanbaru, khususnya penanganan drainase dan banjir. "Nah, harapan kami Pak Gubernur tentu memberikan perhatian khusus untuk Kota Pekanbaru," pungkasnya.(ali)
Editor : Edwar Yaman