BANGKINANG (RIAUPOS.CO) — Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kampar menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2,57 triliun.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang, Senin (31/8/2026) malam.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kampar Iib Nursaleh. Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kampar Ahmad Taridi, Wakil Ketua Zulpan Azmi, j dan anggota DPRD, Wakil Bupati Kampar Misharti, Sekretaris Daerah Kampar Ardi Mardiansyah, Forkopimda, para asisten dan staf ahli Setda Kampar, Sekretaris DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar.
Baca Juga: Gelar REF 2026, BI Riau Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Akselerasi Digitalisasi Sistem Pembayaran
Iib Nursaleh mengatakan, penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS merupakan tahapan penting dalam siklus penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
“Dokumen KUA-PPAS merupakan dokumen penting dalam siklus penganggaran daerah dan menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah,” ujar Iib.
Sementara itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar mengatakan, kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Tim Elang Kuantan Polres Kuansing Ungkap Peredaran Sabu dan Ekstasi, Tiga Orang Diamankan
Menurut Ahmad Yuzar, perubahan anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan kondisi fiskal daerah sekaligus mengoptimalkan ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan publik yang paling mendesak.
“Perubahan ini semata-mata ditujukan untuk mengoptimalkan ruang fiskal daerah pada Perubahan APBD Tahun 2026, guna mendanai kebutuhan publik yang paling mendesak di sisa tahun anggaran ini,” kata Ahmad Yuzar.
Dalam Perubahan KUA 2026, pendapatan daerah disepakati sebesar Rp2,573 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp14,13 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
